Dominion Selandia Baru | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1907–1947 | |||||||||||||
 Lambang
| |||||||||||||
Semboyan: Forward | |||||||||||||
 Letak Dominion Selandia Baru | |||||||||||||
| Status | Dominion Kekaisaran Britania | ||||||||||||
| Ibu kota | Wellington | ||||||||||||
| Bahasa yang umum digunakan | Inggris (resmi), Māori | ||||||||||||
| Pemerintahan | Monarki konstitusional | ||||||||||||
| Penguasa monarki | |||||||||||||
• 1907–1910 | Edward VII | ||||||||||||
• 1910–1936 | George V | ||||||||||||
• 1936 | Edward VIII | ||||||||||||
• 1936–1947 | George VI | ||||||||||||
| Gubernur-Jenderal | |||||||||||||
• 1907–1910 | William Plunket (pertama) | ||||||||||||
• 1946–1947 | Bernard Freyberg (terakhir) | ||||||||||||
| Perdana Menteri | |||||||||||||
• 1907–1912 | Joseph Ward (pertama) | ||||||||||||
• 1940–1947 | Peter Fraser (terakhir) | ||||||||||||
| Legislatif | Majelis Umum (Parlemen) | ||||||||||||
- Dewan Tinggi | Dewan Legislatif | ||||||||||||
- Dewan Rendah | Dewan Perwakilan | ||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||
| 26 September 1907 | |||||||||||||
| 25 November 1947 [1] | |||||||||||||
| Mata uang | Pound Selandia Baru | ||||||||||||
| Kode ISO 3166 | NZ | ||||||||||||
| |||||||||||||
Dominion Selandia Baru adalah penerus Koloni Selandia Baru. Dominion tersebut merupakan sebuah monarki konstitusional dengan pemerintahan sendiri tingkat tinggi dalam Kekaisaran Britania.
Selandia Baru menjadi koloni mahkota Inggris terpisah pada 1841 dan meraih tanggung jawab pemerintahan dengan Undang-Undang Konstitusi pada 1852. Selandia Baru memilih tidak ikut dalam Federasi Australia dan menjadi Dominion Selandia Baru pada 26 September 1907, Hari Dominion, oleh proklamasi Raja Edward VII. Status dominion menjadi markah publik dari kemerdekaan politik yang berdiri selama satu setengah abad melalui tanggung jawab pemerintahan.
Kurang dari sejuta orang tinggal di Selandia Baru pada 1907 dan kota-kota seperti Auckland dan Wellington bertumbuh cepat.[2] Dominion Selandia Baru mengizinkan pemerintah Inggris untuk membentuk kebijakan luar negerinya dan bersekutu dengan Inggris pada Perang Dunia Pertama. Konferensi Kekaisaran 1923 dan 1926 memutuskan bahwa Selandia Baru harus diizinkan untuk menegosiasikan traktat-traktat politiknya sendiri dan traktat komersial pertamanya yang diratifikasikan pada 1928 dengan Jepang. Saat Perang Dunia Kedua pecah pada 1939, pemerintah Selandia Baru membuat keputusannya sendiri untuk memasuki perang tersebut.
Pada periode pasca-perang, istilah ‘Dominion’ tidak lagi digunakan. Kemerdekaan penuh diraih dengan Statuta Westminster pada 1931 dan diadopsi oleh Parlemen Selandia Baru pada1947.
Referensi
sunting- ^ Meskipun status Selandia Baru sebagai Dominion Inggris berakhir pada 1947, penerapan Statuta Undang-Undang Adopsi Westminster 1947 tidak jelas.
- ^ "The New Zealand Official Year-Book 1907". stats.govt.nz. Statistics New Zealand. 1907. Diakses tanggal 20 December 2016.
Pranala luar
suntingBacaan tambahan
sunting
- McIntyre, David (1999). "The Strange Death of Dominion Status". Journal of Imperial and Commonwealth History: 193, 196.
