Erna Witoelar
Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Indonesia ke-5
Masa jabatan
29 Oktober 1999 – 23 Juli 2001
PresidenAbdurahman Wahid
Wakil PresidenMegawati Soekarnoputri
Sebelum
Pengganti
Soenarno
Sebelum
Informasi pribadi
Lahir
Andi Erna Anastasjia Walinono

6 Februari 1947 (umur 79)
Indonesia Danau Tempe, Sulawesi Selatan, Indonesia
KebangsaanIndonesia
Partai politikIndependen
Suami/istriRachmat Witoelar
HubunganAndi Nafsiah Walinono Mboi (kakak)
Aloysius Benedictus Mboi (kakak ipar)
Orang tua
  • Andi Walinono (ayah)
  • Rahmatiah Sonda Daeng Badji (ibu)
PekerjaanPolitikus
KabinetKabinet Persatuan Nasional
Sunting kotak info
Sunting kotak info • L • B
Bantuan penggunaan templat ini

Andi Erna Anastasjia Walinono atau lebih dikenal dengan nama Ir. Erna Witoelar (lahir 6 Februari 1947) adalah Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah pada Kabinet Persatuan Nasional. Ia adalah kakak ipar Wimar Witoelar, istri dari Rachmat Witoelar, Menteri Negara Lingkungan Hidup pada Kabinet Indonesia Bersatu dan adik kandung dari Nafsiah Mboi, Menteri Kesehatan pada Kabinet Indonesia Bersatu II.

Pendidikan dan Karier

sunting

Erna Witoelar meraih S1 pada tahun 1974 dari Jurusan Teknik Kimia, Institut Teknologi Bandung dan gelar S2 Ekologi Manusia dari Universitas Indonesia. Ia pernah menjadi Duta Besar Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Tujuan Pembangunan Milenium di Asia-Pasifik,[1] sebagai komisioner dari Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pemberdayaan Hukum bagi kaum Miskin (UN Commission on Legal Empowerment of the Poor),[2] Komisi Bumi (the Earth Charter Commission), dan Komisi bagi Negara- Negara Berkembang dan Perubahan Global (Commission on Developing Countries and Global Changes).[3]

Erna Witoelar juga menjadi Dewan di beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia seperti di Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI), Yayasan Pembangunan Berkelanjutan (YPB), dan Dana Mitra Lingkungan (DML). Ia saat ini juga memimpin Konsorsium Filantrofi Asia Pasifik (APPC), Yayasan Inovasi Pemerintahan Daerah (YIPD), dan ketua bersama dari Asia Pacific Water Forum (APWF). Ia adalah salah satu pendiri dan pernah menjadi Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Presiden Konsumen Internasional dan Yayasan Konsumen Indonesia (YLKI),[4] serta turut mendirikan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan[5]

Catatan kaki

sunting
Jabatan politik
Didahului oleh:
Theo L. Sambuaga
sebagai Menteri Negara Perumahan Rakyat
Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Indonesia
(sebelum 2000 bernama Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah)

1999–2001
Diteruskan oleh:
Soenarno


📚 Artikel Terkait di Wikipedia

Wimar Witoelar

adik Rachmat Witoelar, Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu dan adik ipar dari Erna Witoelar yang juga mantan

Rachmat Witoelar

tahun 1970. Ia adalah suami dari Erna Witoelar yang juga mantan menteri. Selain itu ia juga adalah kakak dari Wimar Witoelar, pembawa acara televisi dan juga

Rekor di kabinet Indonesia

(istri); Menteri Kesehatan (2014–2019) Rachmat Witoelar; Menteri Lingkungan Hidup (2004–2009) Erna Witoelar (istri); Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah

Emil Salim

Emil beserta koleganya seperti Koesnadi Hardjasoemantri, Ismid Hadad, Erna Witoelar, M.S. Kismadi, dan Nono Anwar Makarim mendirikan Yayasan Keanekaragaman

Daftar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Indonesia

Bambang Sumadhijo (ad-interim) Golkar 1 Oktober 1999 20 Oktober 1999 5 Erna Witoelar Independen Persatuan Nasional 29 Oktober 1999 23 Agustus 2000 Tidak

Daftar politikus perempuan Indonesia

Anwar   Golkar   NasDem Anggota DPR-RI, Wakil Gubernur Sulawesi Barat Erna Witoelar Nonpartai Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah RI Erni Daryanti

Nafsiah Mboi

yang juga mantan Rektor Universitas Hasanuddin periode 1982-1984, dan Erna Witoelar, aktivis lingkungan yang juga mantan Menteri Permukiman dan Pengembangan

Pemimpin wanita di Indonesia

Abdurrahman Wahid Menteri Sosial 27 Oktober 2014 17 Januari 2018 Joko Widodo Erna Witoelar Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah 26 Oktober 1999 10 Agustus