📑 Table of Contents▼
Kerusuhan Mei 1998
Bagian dari Kejatuhan Soeharto, Krisis finansial Asia 1997 dan Sentimen anti-Tionghoa di Indonesia
A man wearing a buttoned shirt, pants, and flip-flops throws an office chair into a burning pile of other chairs in the middle of a city street. Behind him, several dozen people gather in front of a building with broken windows.
Para perusuh membakar perabot kantor di jalanan Jakarta pada 14 Mei 1998
Tanggal4โ€“9 dan 12โ€“15 Mei 1998
LokasiKerusuhan besar terjadi di Medan, Jakarta, Palembang, Surakarta dan tempat lain dengan sejumlah insiden terpisah di tempat lain
Sebab
Metode
Hasil
Pihak terlibat
Warga sipil Indonesia yang terdiri dari Megawati Soekarnoputri pendukung dan pengunjuk rasa anti-pemerintah
Warga sipil Tionghoa Indonesia termasuk beberapa pendukung anti-Megawati dan anti-Soeharto
Peta Indonesia yang menunjukkan lokasi kerusuhan Mei 1998

Kerusuhan Mei 1998, juga dikenal sebagai Tragedi Mei 1998 atau Peristiwa Mei 98, adalah peristiwa kekerasan massal dan kerusuhan sipil di Indonesia pada bulan Mei 1998, yang sebagian besar menargetkan komunitas Tionghoa Indonesia sebagai kambing hitam dari krisis moneter 1997.[1] Peristiwa ini terutama terjadi di kota Medan, Jakarta, dan Surakarta, dengan insiden-insiden lebih kecil terjadi di wilayah lain Indonesia.

Di bawah pemerintahan Soeharto yang didukung Barat, terdapat diskriminasi yang meluas dan sistemik terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Kerusuhan tersebut dipicu oleh korupsi, masalah ekonomi, termasuk kekurangan pangan dan pengangguran massal. Kerusuhan ini akhirnya berujung pada pengunduran diri Presiden Soeharto dan jatuhnya pemerintahan Orde Baru, yang telah berkuasa selama 32 tahun dan didukung oleh kekuatan Barat seperti Amerika Serikat. Target utama dari kerusuhan tersebut adalah etnis Tionghoa Indonesia, tetapi sebagian besar korban jiwa disebabkan oleh kebakaran besar dan terjadi di antara para penjarah.[2][3][4][5][6][7]

Diperkirakan lebih dari seribu orang tewas dalam kerusuhan tersebut.[8][9] Sedikitnya 168 kasus pemerkosaan dilaporkan, dan kerusakan material senilai lebih dari Rp3,1 triliun (US$260 juta). Hingga tahun 2010, proses hukum atas kerusuhan tersebut terhambat dan tidak diselesaikan.[10]

Kerusuhan

sunting
Bentrokan antara mahasiswa Universitas Trisakti dan aparat kepolisian pada Mei 1998

Pada kerusuhan ini banyak toko dan perusahaan dihancurkan oleh amukan massaโ€”terutama milik warga Indonesia keturunan Tionghoa.[11] Konsentrasi kerusuhan terbesar terjadi di Jakarta, Medan, dan Surakarta. Dalam kerusuhan tersebut, banyak warga Indonesia keturunan Tionghoa yang meninggalkan Indonesia. Tak hanya itu, seorang aktivis relawan kemanusiaan yang bergerak di bawah Romo Sandyawan, bernama Ita Martadinata Haryono, yang masih seorang siswi SMU berusia 18 tahun, juga diperkosa, disiksa, dan dibunuh karena aktivitasnya. Ini menjadi suatu indikasi bahwa kasus pemerkosaan dalam kerusuhan ini digerakkan secara sistematis, tak hanya sporadis.[12]

Amukan massa ini membuat para pemilik toko di kedua kota tersebut ketakutan dan menulisi muka toko mereka dengan tulisan "Milik pribumi" atau "Pro-reformasi" karena penyerang hanya fokus ke orang-orang Tionghoa. Beberapa dari mereka tidak ketahuan, tetapi ada juga yang ketahuan bukan milik pribumi.

Sampai bertahun-tahun berikutnya Pemerintah Indonesia belum mengambil tindakan apapun terhadap nama-nama yang dianggap kunci dari peristiwa kerusuhan Mei 1998. Pemerintah mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa bukti-bukti konkret tidak dapat ditemukan atas kasus-kasus pemerkosaan tersebut, tetapi pernyataan ini dibantah oleh banyak pihak.[12]

Sebab dan alasan kerusuhan ini masih banyak diliputi ketidakjelasan dan kontroversi sampai hari ini. Namun umumnya masyarakat Indonesia secara keseluruhan setuju bahwa peristiwa ini merupakan sebuah lembaran hitam sejarah Indonesia, sementara beberapa pihak, terutama pihak Tionghoa, berpendapat ini merupakan tindakan pembasmian (genosida) terhadap orang Tionghoa.

Korban

sunting
Lihat pula: Pembakaran Plaza Sentral Klender dan Tragedi Trisakti

Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) jumlah korban jiwa akibat kerusuhan 1998 mencapai 1.308 jiwa. TGPF merinci jumlah korban, yang terdiri atas korban tewas, korban luka, dan korban kekerasan seksual.[13]

TGPF menemukan variasi data jumlah korban meninggal dan luka-luka. Pertama, data dari tim relawan yang diperoleh dari berbagai sumber menyatakan terdapat 1.308 korban dalam kerusuhan ini. Korban meninggal sebanyak 1.217 orang dengan rincian meninggal karena senjata sebanyak 1.190 orang dan dibakar sebanyak 564 orang. Sementara itu, korban yang luka-luka sebanyak 91 orang.[14]

Mereka yang meninggal karena senjata termasuk empat korban Tragedi Trisakti yang terjadi pada 12 Mei 1998. Pembakaran Plaza Sentral Klender dianggap sebagai peristiwa yang paling banyak memakan korban jiwa dalam kerusuhan tersebut, setidaknya 288โ€“488 orang tewas dan terbakar secara hidup-hidup.[15]

Pengusutan dan penyelidikan

sunting
Mahasiswa berdemonstrasi menolak Sidang Istimewa MPR tahun 1998

Tidak lama setelah kejadian berakhir dibentuklah Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk menyelidiki masalah ini. TGPF ini mengeluarkan sebuah laporan yang dikenal dengan "Laporan TGPF" [12]

Mengenai pelaku provokasi, pembakaran, penganiayaan, dan pelecehan seksual, TGPF menemukan bahwa terdapat sejumlah oknum yang berdasar penampilannya diduga berlatar belakang militer.[16] Sebagian pihak berspekulasi bahwa Pangab saat itu (Wiranto) dan Pangdam Jaya Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin melakukan pembiaran atau bahkan aktif terlibat dalam provokasi kerusuhan ini.[17][18][19]

Pada 2004 Komnas HAM mempertanyakan kasus ini kepada Kejaksaan Agung namun sampai 1 Maret 2004 belum menerima tanggapan dari Kejaksaan Agung.[20]

Penuntutan Amendemen KUHP

sunting

Pada bulan Mei 2010, Andy Yentriyani, Ketua Subkomisi Partisipasi Masyarakat di Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), meminta supaya dilakukan amendemen terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Menurut Andy, Kitab UU Hukum Pidana hanya mengatur tindakan perkosaan berupa penetrasi alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan. Namun pada kasus Mei 1998, bentuk kekerasan seksual yang terjadi sangat beragam. Sebanyak 85 korban saat itu (data Tim Pencari Fakta Tragedi Mei 1998) mengalami pemerkosaan anal, oral, dan/atau disiksa alat kelaminnya dengan benda tajam. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut belum diatur dalam pasal perkosaan Kitab UU Hukum Pidana.[21]

Reaksi

sunting

Pemerintah

sunting
Artikel utama: Kejatuhan Soeharto
B. J. Habibie mengambil sumpah jabatan presiden setelah pengunduran diri Suharto, satu minggu setelah kekerasan tersebut. Ia kemudian menunjuk tim pencari fakta untuk menyelidiki kerusuhan Mei.
Pengunduran diri Soeharto
Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai presiden, 21 Mei 1998.
Bermasalah memainkan berkas ini? Lihat bantuan media.

Kekerasan di Medan menarik perhatian para pejabat keamanan nasional. Jenderal Wiranto, Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab, atau Panglima ABRI), mengunjungi daerah-daerah yang terkena dampak pada tanggal 6 Mei dan mengerahkan pasukannya untuk membantu memulihkan ketenangan di kota tersebut. Dua hari kemudian, Letnan Jenderal Prabowo Subianto dari Kostrad (Cadangan Strategis Angkatan Darat) mengerahkan salah satu unitnya "untuk mendukung pasukan lokal dan meyakinkan masyarakat bahwa yang lain siap untuk pergi ke daerah-daerah yang bermasalah jika diperlukan". Namun, tidak ada upaya yang mampu menahan kekerasan karena kerusuhan terus berlanjut di Medan selama tiga hari setelah kunjungan Wiranto, yang membuat masyarakat percaya bahwa hanya sedikit perintah yang dilaksanakan oleh unit-unit yang dikerahkan.[22] Ketertiban akhirnya dipulihkan ketika komandan militer daerah Yuzaini meminta bantuan para pemimpin masyarakat dan organisasi pemuda untuk mengatur patroli lokal (siskamling) dengan pasukan keamanan.[23] Kelambanan upaya pengamanan terus berlanjut seiring meningkatnya kekerasan di Jakarta, dan pimpinan militer yang bertanggung jawab atas keamanan di ibu kotaโ€” Wiranto, Prabowo, dan Susilo Bambang Yudhoyonoโ€”absen. Respons militer dan polisi di ibu kota tidak konsisten. Tentara di wilayah utara Mangga Besar diduga hanya berdiam diri dan membiarkan penjarah kabur membawa barang curian.[24] Sementara tentara yang ditugaskan di Slipi dilaporkan mencoba dengan sekuat tenaga melindungi rakyat dari penjarah.[25]

Di Surakarta, perwakilan Angkatan Bersenjata Kolonel Sriyanto membantah tuduhan pengabaian oleh militer. Ia mengklaim bahwa pasukan darat terbatas karena beberapa unit sedang dalam perjalanan ke Jakarta sementara beberapa yang tertinggal membantu polisi dalam mengendalikan pengunjuk rasa di Universitas Muhammadiyah. Sebagian besar, militer menggambarkan kekerasan tersebut "dalam bentuk massa yang menjadi gila, bertindak secara tak terkendali dan spontan, yang jumlahnya lebih banyak daripada pasukan keamanan". Susuhunan Pakubuwana XII, raja tradisional Surakarta, mengutuk kekerasan tersebut sebagai perilaku yang "tidak sejalan dengan nilai-nilai budaya yang dianut wong Solo". Ia juga tampil langka pada tanggal 19 Mei untuk menunjukkan solidaritas para elit dengan para korban kekerasan. Dalam sebuah pertemuan dengan 5.000 mahasiswa di kompleks istananya, ia menjanjikan sejumlah uang simbolis sebesar Rp1.111.111 untuk mendukung seruan mahasiswa untuk reformasi.[26]

Setelah menyadari bahwa Suharto telah kehilangan kendali atas pejabat militer seniornya, ia mengundurkan diri sebagai presiden seminggu setelah kerusuhan pada 21 Mei.[26] Dua bulan kemudian pada 23 Juli, penerusnya B. J. Habibie menunjuk TGPF untuk melakukan investigasi resmi atas kerusuhan Mei. Selama investigasi, tim mengalami kesulitan menemukan saksi yang bersedia memberikan kesaksian tentang kekerasan tersebut, dan tim hanya diberi waktu tiga bulan untuk menyelidiki kerusuhan di enam kota. Data yang dikumpulkan oleh tim terutama berasal dari organisasi non-pemerintah dan Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa (Bakom PKB) yang disponsori negara, yang telah menyusun banyak laporan polisi tentang insiden tersebut.[27] Laporan lengkap yang berjumlah ratusan halaman itu tidak pernah dibagikan ke publik dan hanya tersedia bagi anggota tim, menteri terkait, dan beberapa peneliti. Media menerima ringkasan setebal 20 halaman dalam bahasa Indonesia dan Inggris, yang kemudian disebarluaskan secara luas di Internet.[27]

Hingga saat ini, pemerintah pusat menyangkal adanya pemerkosaan dan kekerasan seksual selama kerusuhan dengan alasan kekurangan bukti walaupun banyak bukti sudah dikumpulkan baik oleh aktivis HAM lokal maupun internasional.[28]

Publik

sunting

Orang Tionghoa-Indonesia di Medan menjadi korban preman lokal yang mengancam komunitas mereka dengan kekerasan. Sebelum kerusuhan, orang Tionghoa biasanya menggunakan metode di luar hukum untuk menjamin perlindungan dan keamanan mereka. Akibatnya, kelompok yang memeras uang dari orang Tionghoaโ€”kadang-kadang agen pemerintahโ€”melihat mereka sebagai "sapi perah". Namun, selama kekerasan, intimidasi sering diikuti oleh penjarahan toko dan bisnis milik orang Tionghoa.[29] Sebagian besar masyarakat percaya bahwa warga negara Indonesia non-Tionghoa itu โ€œamanโ€, oleh karena itu banyak yang memasang tanda di depan tempat usaha mereka yang bertuliskan โ€œpunya Muslim Pribumiโ€.[30] Merasa dikhianati oleh negara sendiri akibat kerusuhan, banyak Tionghoa Indonesia bermigrasi ke Malaysia, Singapura, Taiwan, Belanda, Australia dan Amerika Serikat serta berbagai lokasi dekat Indonesia. Mereka yang tetap tinggal menginap di hotel milik masyarakat adat atau mempersenjatai diri untuk membentuk kelompok pertahanan masyarakat.[31] Namun, warga masyarakat setempat membedakan insiden ini dari kekerasan anti-Tionghoa sebelumnya karena ancaman terhadap orang Tionghoa merupakan "bagian dari struktur sosial ekonomi dan politik kota". Mereka percaya bahwa kerusuhan tersebut dipicu oleh demonstrasi mahasiswa atau preman yang ingin mendiskreditkan gerakan reformasi.[32]

Kisah-kisah kekerasan seksual dengan para pelaku yang meneriakkan slogan-slogan anti-Tionghoa dan berbagai makian verbal lainnya selama kerusuhan Jakarta mengejutkan masyarakat Indonesia. Karena insiden-insiden tersebut digambarkan sebagai kekerasan yang disponsori negara, kelompok-kelompok nasional dan internasional menjadi lebih vokal dalam menyerukan reformasi dan agar pemerintah mengundurkan diri.[33] Tokoh Muhammadiyah Amien Rais mengecam kerusuhan yang terjadi di Surakarta yang ia nilai lebih destruktif dari Jakarta.[34] Pernyataannya bahwa peristiwa Surakarta didalangi oleh dalang dan bukan massa yang tidak terorganisasi menjadi berita utama nasional.[26] Tidak seperti di Jakarta, warga Tionghoa setempat memandang bahwa Surakarta tidak begitu anti-Tionghoa. Citra ini semakin diperkuat oleh desakan dari orang-orang Tionghoa Indonesia yang berpengaruh bahwa penyebabnya โ€œberagamโ€. Kebanyakan orang Tionghoa yang melarikan diri saat kekerasan terjadi kembali setelah kekerasan mereda, tidak seperti mereka yang tinggal di Medan dan Jakarta.[35]

Internasional

sunting

Sebelumnya, masyarakat Tionghoa lebih peduli dengan masalah komersial dan ekonomi. Etnis Tionghoa di Indonesia telah dihantam oleh kerusuhan selama beberapa dekade terakhirโ€”tetapi mereka selalu menerima hukuman itu dengan pasrah demi mempertahankan kepentingan komersial mereka. Kali ini, terjadi perubahan penting dengan teknologi komunikasi modern yang menjadi kekuatan pemersatu.

ย โ€”Felix Soh, The Straits Times[36]

Saat berita kerusuhan di Indonesia telah mencapai diaspora etnis Tionghoa lainnya, kerusuhan ini langsung dilabel "anti-Tionghoa". Pada 20 Juli, diaspora Tionghoa di California mendirikan "Komite Penyelamatan Hak Asasi Manusia Indonesia" dan mulai mencari bukti penganiayaan yang dilakukan Indonesia terhadap warga Tionghoa. Diaspora Tionghoa di New York dan Washington, D.C. mengelar unjuk rasa dengan puluhan ribu tanda tangan dan demonstrasi untuk mengutuk penganiayaan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap warga Tionghoa di luar negeri dan untuk menunjukkan solidaritas terhadap penderitaan warga Tionghoa. Salah satu organisasi yang paling menonjol adalah Asosiasi Tionghoa New York yang melawan kekerasan terhadap Tionghoa di Indonesia. Di Hong Kong, lebih dari 40 perwakilan kelompok perempuan dan lebih dari 80 warga Tionghoa Indonesia berbaris menuju Konsulat Jenderal Indonesia di Hong Kong untuk berdemonstrasi dan menyerahkan pernyataan protes kepada konsulat. Aksi serupa dilakukan di Inggris, Selandia Baru, Kanada, Australia, Thailand, Filipina, Singapura, Malaysia, dan beberapa negara lainnya. Utusan pemerintah Kanada bertemu dengan korban pemerkosaan dan menyampaikan ketidakpuasan terhadap pemerintah Indonesia.

Etnis Tionghoa mengorganisasi protes melalui situs web Global Huaren, yang didirikan oleh emigran Tionghoa Malaysia Joe Tan di Selandia Baru. Tan mendirikan situs web tersebut sebagai respons terhadap "ketidakpedulian" di seluruh dunia dan menyebarkan berita tentang kekerasan tersebut kepada para profesional dan kolega. Para anggota kemudian mengoordinasikan demonstrasi di kedutaan besar dan konsulat Indonesia di kota-kota besar di Lingkar Pasifik.[37] Aksi solidaritas yang dilakukan oleh komunitas internasional membawa kesadaran baru tentang identitas etnis dan nasionalโ€”Indonesia dan Tionghoaโ€”di antara orang Tionghoa Indonesia "karena selama ini yang satu telah dikorbankan untuk yang lain".[38]

Tiongkok

sunting

Sikap Tiongkok yang hati-hati dan pasif banyak dikecam oleh organisasi hak asasi manusia. Pada bulan April 1998, Menteri Luar Negeri Tiongkok Tang Jiaxuan mengunjungi Indonesia[39] dengan janji memberikan bantuan sebesar US$400 juta untuk mengatasi krisis moneter dan mempererat hubungan antarbangsa.[40][41] Ia juga menyatakan bahwa tensi antar etnis di Indonesia adalah urusan dalam negeri dan Tiongkok tidak berhak untuk melakukan intervensi.[42][43][44][45] Zhang Yunling, yang saat itu menjabat sebagai direktur Institut Studi Asia Tenggara di Akademi Ilmu Sosial Tiongkok, mengatakan bahwa sebelum kerusuhan Mei terjadi, otoritas Beijing hanya berharap kerusuhan tidak akan terjadi.[46] Kerusuhan ini hanya dianggap sebagai urusan internal di pemerintah Tiongkok karena sebagian besar yang terkena dampak adalah warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, pemerintah Tiongkok, yang tidak mengakui kewarganegaraan ganda, mengadopsi kebijakan non-intervensi berdasarkan Lima Prinsip Hidup Berdampingan secara Damai.[47][48][49][50]

Mulai tanggal 13 Mei 1998, kerusuhan besar-besaran dimulai. Selama kerusuhan terjadi, Kementerian Luar Negeri Tiongkok membentuk tim tanggap darurat 24 jam dan merumuskan rencana untuk melindungi dan mengevakuasi warga Tiongkok di luar negeri.[51] Pada tanggal 21 Mei, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Zhu Bangzao menanggapi pertanyaan wartawan dengan mengatakan bahwa pemerintah Tiongkok telah mengikuti dengan saksama perkembangan situasi di Indonesia dan sangat prihatin dengan nasib warga negara Tiongkok yang terdampar di sana, termasuk warga negara Hong Kong, Macau, dan Taiwan.[39][52]

Beberapa bulan setelah kerusuhan, surat kabar People's Daily melaporkan pada 15 Agustus Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia telah menghubungi satu per satu untuk mengonfirmasi keselamatan lebih dari 300 orang Tiongkok yang terdaftar selama kerusuhan untuk memindahkan yang terjebak ke area aman, dan meminta maskapai penerbangan untuk mengoperasikan tiga penerbangan lagi untuk mengevakuasi lebih dari 200 orang. Artikel tersebut juga mengklaim bahwa setelah kerusuhan, Kedutaan Besar China di Indonesia melakukan banyak upaya penjelasan dan upaya perdamaian atas nama pemerintah China kepada masyarakat Tionghoa Indonesia. Dubes RI juga menyambangi kota-kota di pulau terluar yang menjadi tempat berkumpulnya warga Tionghoa untuk menyampaikan rasa belasungkawa, mendengar keluh kesah dan permohonan bantuan mereka, serta menyampaikan rasa simpati dan perhatian pemerintah serta rakyat Tiongkok atas kerusuhan dan musibah yang menimpa warga Tionghoa.[53]

Namun, seorang saksi mata melaporkan bahwa selama kerusuhan, ada tiga Tionghoa Indonesia yang meminta bantuan ke kantor kedutaan besar namun pemerintah Tiongkok menolak untuk memberi bantuan setelah melihat bahwa mereka berstatus Warga Negara Indonesia.[54] Sarjana Indonesia Leo Suryadinata, sarjana Tiongkok Zha Daoxiong, sarjana Selandia Baru Du Jianhua, sarjana Singapura Xu Benqin dan lain-lain telah menunjukkan bahwa selama kerusuhan tersebut, pemerintah Tiongkok tidak mempunyai niat untuk memberikan pertolongan dan perlindungan kepada para korban, yaitu warga negara Indonesia keturunan Tionghoa. Sebelum kerusuhan anti-Tiongkok pada bulan Mei, banyak warga Tionghoa di luar Indonesia yang mengkritik pemerintah Tiongkok karena melindungi warga Tionghoa Indonesia, tetapi Beijing menolak untuk campur tangan karena hubungan antara Beijing dan Jakarta sudah cukup harmonis saat itu dan Beijing tidak ingin merusak hubungan ini. Diplomat Tiongkok di Amerika Serikat secara pribadi mengatakan tidak mungkin bagi pemerintah Tiongkok untuk melakukan protes atau mengirim kapal ke Indonesia karena sebagian besar warga Tiongkok di Indonesia adalah warga negara Indonesia dan tidak ada alasan yang tepat untuk melakukannya. Sikap Beijing tidak berubah selama periode kerusuhan anti-Tiongkok yang parah pada bulan Mei.[55] Pemerintah Tiongkok memang telah mengambil langkah-langkah untuk mengevakuasi warga negara Tiongkok yang bekerja dan bepergian di Indonesia, dan memberikan perlindungan konsuler bagi pemegang dokumen perjalanan Taiwan dan Makau yang mencari bantuan, tetapi sebaliknya, pemerintah Tiongkok tidak bersedia untuk campur tangan dalam nasib warga negara Tiongkok di Indonesia.[56] Secara formal dan umum, apa yang terjadi di Jakarta bukanlah urusan Beijing dan Tiongkok menyatakan bahwa Tionghoa Indonesia sudah menjadi bagian dari "keluarga besar Indonesia" sehingga mereka tidak memiliki kewajiban untuk melindungi Tionghoa Indonesia.[57] Mendekatnya peringatan unjuk rasa Tiananmen 1989 yang jatuh pada 4 Juni juga menjadi salah satu alasan kenapa pemerintah Tiongkok tidak ingin ikut campur karena khawatir bahwa sentimen nasionalisme Tiongkok akan kembali bangkit dan memberi tekanan kepada Partai Komunis Tiongkok yang saat itu dipimpin oleh Jiang Zemin, terutama karena kerusuhan yang terjadi mengingatkan mereka terhadap pembantaian 4 Juni di Tiongkok.[58]

Selama kerusuhan Indonesia pada bulan Mei, sebagian besar surat kabar dan stasiun televisi China tidak melaporkan insiden tersebut. Pemerintah Beijing lambat dalam memberikan tanggapan, hanya menyebutkan insiden tersebut secara singkat di media milik pemerintah dan tidak menganggapnya sebagai masalah kebijakan luar negeri. Mereka yang mencoba melakukan protes dibungkam, dan liputan berita apa pun segera ditekan.[59] Bahkan setelah kasus pemerkosaan terungkap pada awal Juni, meskipun insiden tersebut mendapat perhatian dari masyarakat internasional dan media dari berbagai negara, respon dari media Tiongkok daratan masih tertinggal.[60] Pada 5 Juli, pemimpin redaksi surat kabar Malaysia Sin Chew Daily Zhang Xiaoqing mengeluarkan editorial yang mengkritik Tiongkok yang menolak memberi bantuan kepada Tionghoa Indonesia hanya karena tidak mau mengikut campuri urusan dalam negeri Indonesia.[61]

Tiongkok akhirnya berhenti membisu setelah dua bulan dan mengubah sikapnya.[62] Pada 6 Juli, pernyataan pertama dari pemerintah Tiongkok keluar dari Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Chen Siqiu dalam sebuah wawancara dari media Indonesia saat meninjau investasi kelapa sawit di Kalimantan Timur.[63] Chen menyampaikan keprihatinan pemerintah Tiongkok atas kerusuhan yang terjadi dan meminta pemerintah Indonesia untuk mengusut tuntas masalah tersebut. Saat yang sama, Chen juga memyampaikan bahwa pemerintah Tiongkok tidak akan protes keras karena keselamatan Tionghoa Indonesia seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia.[64] Kemudian pada 28 Juli, People's Daily mengeluarkan editorial pertamanya yang meliputi kerusuhan di Indonesia. Menanggapi pertanyaan wartawan, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Tang Guoqiang mengatakan bahwa pemerintah Tiongkok menyatakan keprihatinan dan kegelisahan yang mendalam mengenai pemerkosaan terhadap perempuan Tionghoa Indonesia dalam kerusuhan bulan Mei, dan telah berulang kali menggunakan jalur diplomatik untuk berharap agar pemerintah Indonesia menyelidiki secara menyeluruh insiden terkait dan mengambil tindakan efektif untuk menghindari insiden serupa yang tidak diinginkan.[53][65] Pada tanggal 3 Agustus, Peopleโ€™s Daily menerbitkan sebuah komentar yang menyerukan perlindungan keselamatan dan hak hukum warga negara Indonesia Tionghoa dan hukuman berat bagi pelanggar hukum.[66] Pada Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Agustus, Menteri Luar Negeri Tiongkok Tang Jiaxuan mendesak pemerintah Indonesia untuk mengusut masalah tersebut, melakukan investigasi dan menanganinya secepat mungkin, serta menjamin keselamatan dan hak serta kepentingan sah warga Tiongkok di luar negeri. Saat yang sama pada 17 Agustus, 200 mahasiswa Tiongkok di Beijing mengadakan aksi unjuk rasa di KBRI Beijing tetapi bubar setelah dibujuk dan dihentikan oleh kepolisian dan sekolah Tiongkok.[67][68][69][70][71]

Namun, Tiongkok tetap menjaga hubungan ekonomi dan bilateral yang erat dengan Indonesia.[72] Antara melaporkan pada tanggal 6 Agustus, pemerintah Tiongkok setuju untuk menjual 50.000 ton beras ke Indonesia.[73] Pada tanggal 15 Agustus, Tiongkok memberikan bantuan medis sebesar US$3 juta kepada Indonesia sesuai janjinya, dan terus memberikan pinjaman ekonomi sebesar US$200 juta kepada Indonesia sebagaimana yang dijanjikan pada bulan April.[74] Pada tanggal 26 November, menurut The Jakarta Post, delegasi ekonomi dan perdagangan Tiongkok mengunjungi Jakarta sesuai jadwal untuk membahas proyek investasi Tiongkok di Indonesia.[75]

Pada tanggal 17 November, Presiden Tiongkok sekaligus Sekretaris Jenderal Komite Pusat Partai Komunis Tiongkok Jiang Zemin bertemu dengan Presiden B. J. Habibie di Hotel Shangri-La di Kuala Lumpur, Malaysia, saat menghadiri Pertemuan Pemimpin Ekonomi APEC Keenam. Dalam pertemuan tersebut, Jiang Zemin menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara tetangga yang bersahabat bagi Tiongkok dan pengembangan lebih lanjut hubungan kedua negara merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Tiongkok. Ia menyampaikan apresiasinya atas upaya aktif Habibie dalam mendorong pengembangan hubungan antara Tiongkok dan Indonesia. Pada saat yang sama, ia menyatakan keprihatinannya terhadap situasi warga negara Indonesia Tionghoa dan mengatakan bahwa keselamatan pribadi serta hak dan kepentingan hukum warga negara Indonesia Tionghoa harus dilindungi secara efektif oleh pemerintah Indonesia. Habibie juga mengucapkan terima kasih kepada Tiongkok atas bantuannya yang berharga bagi Indonesia dan mengatakan bahwa kerusuhan pada bulan Mei merupakan tindakan kriminal yang akan ditangani oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan hukum.[76] Jiang Zemin berkata "Tionghoa Indonesia tidak hanya akan berperan bagi... stabilitas jangka panjang Indonesia, tetapi juga... kelancaran pengembangan hubungan kerja sama yang bersahabat dengan negara-negara tetangga."[77] Ia juga berjanji bahwa Tiongkok tidak akan menggunakan Tionghoa Indonesia untuk mencari keuntungan pol itik dan ekonomi lokal.[78] Setelah itu, liputan terhadap kerusuhan ini memudar di Tiongkok.[79] Tiongkok juga mengklaim mereka juga telah mendesak maskapai penerbangan untuk mengoperasikan tiga penerbangan lagi dari Indonesia, yang mengangkut sekitar 200 warga Tiongkok dari Jakarta.[80]

Kerusuhan ini dikenal di Tiongkok sebagai Mei Hitam (้ป‘่‰ฒ็š„ไบ”ๆœˆ), dinamai berdasarkan sebuah dokumenter VCD meliputi kerusuhan tersebut yang diliris oleh China Radio and Television Publishing House pada bulan Oktober.[81] Mulai sekitar tahun 2010, rumor tentang insiden anti-Tiongkok tahun 1998 di Indonesia mulai muncul dalam jumlah besar di Internet Tiongkok. Isi utama laporan tersebut adalah bahwa pemerintah Republik Rakyat Tiongkok saat itu melakukan evakuasi dan penyelamatan paksa terhadap warga Tionghoa Indonesia dengan cara mengirimkan kapal, membagikan paspor kosong, atau mengunjungi setiap rumah tangga. Namun, warga Tionghoa Indonesia yang setia kepada pemerintah Taiwan menolak penyelamatan tersebut. Sebaliknya, mereka melaporkan tindakan pejabat konsuler China tersebut kepada pihak berwenang Indonesia, yang mengakibatkan pembantaian brutal. Contohnya adalah artikel yang diterbitkan oleh Zhou Xiaoping, seorang komentator online Tiongkok yang terkenal, di Party Building Network.[82] Namun, menurut memoar Liu Yonggu, yang saat itu menjabat sebagai penasihat Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia,[83] pada 1998 Tiongkok tidak mengirim kapal untuk menjemput orang-orang seperti yang dikabarkan, tetapi malah mengoordinasikan tiga penerbangan carteran untuk mengevakuasi total 600 orang, termasuk 300 warga Hong Kong dan 100 warga negara Indonesia Tionghoa setempat. Saat itu, pemerintah Tiongkok hanya mengeluarkan 40 sertifikat dan pernyataan perjalanan, yang dapat berfungsi sebagai dokumen identifikasi alih-alih paspor, tetapi penerima manfaat utamanya adalah orang-orang dari Hong Kong dan Taiwan. Bagi warga negara Indonesia Tionghoa yang berhasil tiba di Tiongkok atas usaha sendiri, disediakan lebih dari 10.000 visa kedatangan dan visa belajar. Tidak pernah ada cerita tentang membuang paspor kosong ke tanah dan tidak ada seorang pun yang mengambilnya. Selain itu, kedutaan besar China memiliki sumber daya manusia yang terbatas pada saat itu, dan satu-satunya pasukan bergerak yang digunakan hanya untuk menyelamatkan sekitar 100 orang dari Hong Kong dan Taiwan. Tidak ada kasus Cina mengirim pejabat untuk memobilisasi warga Cina agar melakukan evakuasi dari pintu ke pintu. Beberapa orang berspekulasi bahwa hal ini dilakukan untuk menutupi sikap pemerintah Tiongkok yang memalukan dan tanggapan acuh tak acuh ketika terjadi insiden anti-Tiongkok, sehingga mereka mengarang berbagai rumor bahwa "warga Tiongkok di luar negeri telah mengisolasi diri dari Tiongkok."[84]

Hong Kong

sunting

Para pengunjuk rasa menggunakan cat hitam untuk mengotori gerbang Konsulat Jenderal Indonesia di Leighton Road di Causeway Bay untuk melampiaskan kemarahan mereka. Ketua umum Partai Demokrat Martin Lee menulis sebuah surat kepada Presiden B. J. Habibie yang berisi bahwa apa yang terjadi di Indonesia selama dua hari kerusuhan tersebut telah membangkitkan persamaan dengan serangan rezim Jerman Nazi terhadap Yahudi.[85][77]

Taiwan

sunting

Dibandingkan Tiongkok yang mengambil langkah pasif, Taiwan mengambil langkah yang lebih aktif untuk mengecam Indonesia selama peristiwa tersebut. Wu Yuanyan, juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Tiongkok, mengatakan pada 14 Mei bahwa tidak ada berita mengenai korban di kalangan pengusaha dan turis Tiongkok, dan belum saatnya untuk melaksanakan evakuasi.[86] Perwakilan Republik Tiongkok di Indonesia, Lu Baosun, juga menegaskan bahwa kerusuhan yang terjadi beberapa hari terakhir ini tidak secara khusus menyasar pengusaha Taiwan atau warga negara Tiongkok Indonesia. Saat ini, hanya lima atau enam perusahaan Taiwan yang terkena dampak dan tidak ada yang terluka. Oleh karena itu, tidak ada rencana untuk mengevakuasi warga negara Taiwan.[87] Perdana Menteri Taiwan Vincent Siew kemudian mengadakan pertemuan darurat dengan Kementerian Luar Negeri dan Komisi Urusan Tionghoa Perantauan secara segera mungkin untuk mengambil langkah cepat untuk melindungi warga Tionghoa perantauan dan memastikan bahwa nyawa dan harta benda warga Tionghoa perantauan lokal dan pengusaha Taiwan terlindungi.[88]

Pada 16 Mei, pemerintah Taiwan memberangkatkan pesawat khusus untuk mengevakuasi rakyatnya dan juga para korban, mengirimkan lima pesawat angkut C-130 Hercules untuk bersiaga di Indonesia, serta mengirimkan sebuah armada angkatan laut ke Bali juga untuk mengevakuasi warga Taiwan dan Tionghoa Indonesia.[89] Selain itu, EVA Air menambah penerbangan khusus untuk mengevakuasi ribuan pebisnis dan ekspatriat Taiwan, penerbangan pertama lepas landas pada pukul 09.20 pagi tanggal 15 Mei waktu Taipei, membawa 238 penumpang. Penerbangan khusus China Airlines kedua lepas landas sekitar pukul 10. China Airlines kemudian memberangkatkan penerbangan lembur kedua ke Jakarta pada pukul 4:30 sore. dan penerbangan lembur ketiga pada pukul 02.50 dini hari. EVA Air juga menambah penerbangan ekstra ke Surabaya pada pukul 01.00 dini hari.[90] Pada periode ini, sejumlah pengusaha Taiwan yang hendak dievakuasi merasa tidak puas dengan kenaikan harga yang dilakukan maskapai dan ketidakefisienan operasi evakuasi pemerintah.[91][92][93]

Pada 17 Mei, Menteri Luar Negeri Jason Hu mengumumkan bahwa pemerintah Indonesia telah memohon agar Taiwan tidak menarik investasi mereka atau mengevakuasi warganya.[94] Pada 29 Juli, pemerintah Taiwan secara terbuka memanggil delegasi diplomatik Indonesia untuk menyampaikan kecaman keras terhadap peristiwa tersebut dan meminta Indonesia untuk memberi bantuan kepada korban.[95] Pemerintah Taiwan juga mengancam akan menarik investasi mereka dari Indonesia yang mencapai US$ 13 milliar pada tahun tersebut dan juga menolak sebanyak 15,000 pekerja migran Indonesia untuk masuk ke Taiwan.[85] Pada 3 Agustus, ratusan pengunjuk rasa di Taiwan melempar telur ke Kantor Perwakilan Ekonomi dan Perdagangan Indonesia di Taipei untuk memprotes pemerkosaan terhadap perempuan Tionghoa Indonesia yang dilakukan oleh para demonstran Indonesia.[95] Taiwan menjustifikasi bahwa ancaman yang dikeluarkan didasari prinsip untuk melindungi diaspora Tionghoa serta hak asasi manusia. Pada 9 Agustus, Menteri Investasi Hamzah Haz terbang ke Taiwan untuk meminta maaf serta mempromosikan Indonesia sebagai tempat investasi.[85] Saat yang sama, sebuah delegasi Taiwan bertemu dengan Menteri Pertahanan Wiranto dan juga beberapa jajaran kabinet pemerintahan B. J. Habibie.[77]

Amerika Serikat

sunting

Saat kerusuhan di Jakarta mulai pada 15 Mei, pemerintah Amerika Serikat memerintahkan evakuasi "tanggungan dan personel yang tidak penting" dari konsulat. Departemen Luar Negeri juga merekomendasikan warga negara AS untuk meninggalkan negara tersebut menggunakan penerbangan komersial atau penerbangan evakuasi yang diselenggarakan oleh pasukan AS.[96] USS Belleau Wood dan Skuadron Helikopter Marinir "Flying Tigers" ditempatkan di wilayah tersebut sebagai bagian dari rencana evakuasi darurat bagi warga negara AS dan personel kedutaan, yang dikenal sebagai Operasi Bevel Incline.[97] Saat yang sama, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa menunda pembayaran bantuan darurat sebesar $1,4 miliar kepada Indonesia, membatalkan rencana kunjungan delegasi militer senior dari negara tersebut, dan mengevakuasi staf kedutaan yang tidak memiliki kepentingan.[98][99][100]

Dalam Laporan Hak Asasi Manusia tentang Indonesia tahun 1998, pemerintah AS menuduh pemerintahan Suharto melakukan โ€œpelanggaran hak asasi manusia yang seriusโ€.[101] Antara pemilu 1997 dan kerusuhan, mahasiswa dan aktivis hak asasi manusia diculik dan disiksa saat berada dalam tahanan pasukan keamanan. Laporan itu juga menyebutkan bahwa polisi melempari dengan batu dan menembaki wartawan asing yang meliput bentrokan antara mahasiswa dan pasukan keamanan pada 6 Mei. Pemerintah federal kemudian menyetujui 7,000 permintaan suaka warga Tionghoa.[102][103] The New York Times menjadi surat kabar Amerika pertama yang melaporkan "kerusuhan anti-Tionghoa" tersebut secara luas ke seluruh dunia.[104] Dimulai pada bulan Juli tahun yang sama, warga Amerika Tionghoa melancarkan protes di seluruh Amerika Serikat. Protes tersebut mencapai puncaknya pada tanggal 7 dan 8 Agustus, dengan 13 kota besar di seluruh Amerika Serikat mengadakan demonstrasi serentak untuk mengutuk kejahatan massa Indonesia. Hampir 20.000 warga Tiongkok berkumpul di depan kedutaan besar dan konsulat Indonesia di seluruh Amerika Serikat, menuntut segera diakhirinya kekerasan anti-Tiongkok dan hukuman berat bagi para penjahat. Pada pagi hari tanggal 8 Agustus, slogan-slogan kemarahan terdengar di depan Kedutaan Besar Indonesia di Amerika Serikat di Washington, D.C. Hampir seribu orang Tiongkok berkumpul untuk melakukan protes dan menyerahkan surat protes kepada pejabat AS di Indonesia.[105][106][107][108]

Negara lain

sunting

Pada 15 Mei, Singapore Airlines beralih ke pesawat penumpang besar untuk memenuhi permintaan penerbangan dari Jakarta ke Singapura. Pada tanggal 16 Mei, pemerintah Singapura mengirimkan personel ke Bandara Jakarta untuk membantu warga Singapura dalam evakuasi. Hingga 19 Mei, 2.900 warga Singapura telah berhasil dievakuasi.[109][110][111][112]

Pada bulan Juli, warga Bangkok dan Kuala Lumpur mengelar aksi unjuk rasa di depan KBRI Thailand dan Malaysia.[113]

Angkatan Udara Kerajaan Belanda mengirimkan sebuah pesawat tanker McDonnell Douglas DC-10 untuk mengevakuasi ekspatriat lokal, terutama warga Tionghoa yang memegang kewarganegaraan Belanda.[114]

Dampak

sunting

Untuk lebih dari seminggu setelah kerusuhan di Jakarta, warga setempat tetap di rumah karena ketakutan atas keselamatan diri sendiri. Kebanyakan bank, perusahaan dan gedung umum ditutup di berbagai kota besar di Indonesia. Beberapa gedung pemerintahan tetap dibuka untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei. Walaupun ada ketakutan bahwa kerusuhan masih akan berlanjut, hanya ada tiga insiden kecil yang terjadi di kota kecil. Data yang dikumpulkan oleh tim pencari fakta mengenai jumlah korban jiwa akibat kekerasan di ibu kota saling bertentangan. TRUK melaporkan 1.109 korban tewas akibat kebakaran, 27 korban tewas akibat tembakan, 91 korban luka-luka, dan 31 korban hilang. Laporan polisi menyebutkan 463 korban tewas dan 69 korban luka-luka, sementara pemerintah kota hanya melaporkan 288 korban tewas dan 101 korban luka-luka.[115][116] Kerugian properti diperkirakan mencapai Rp2,5 triliun (US$238 juta),[117] dengan laporan pemerintah kota 5.723 bangunan dan 1.948 kendaraan hancur, sementara laporan polisi menghitung 3.862 bangunan dan 2.693 kendaraan.[116] Kerugian di Surakarta diperkirakan mencapai Rp457 miliar (US$46 juta), dengan etnis Tionghoa menderita kerugian materi paling besar.[118]

Dalam budaya populer

sunting
Informasi lebih lanjut: Diskriminasi terhadap Tionghoa-Indonesia

Drama dan karya fiksi lainnya banyak ditulis sebagai respons terhadap kerusuhan 1998, khususnya yang berkaitan dengan aspek rasial dan pemerkosaan terhadap perempuan Orang Tionghoa Indonesia. Ini termasuk Putri Cina (Bahasa Inggris: Chinese Princess), oleh pendeta Katolik Indonesia dan penulis Sindhunata, yang membahas tentang hilangnya identitas yang dialami oleh Orang Tionghoa Indonesia setelah kerusuhan dan sebagian ditulis dari sudut pandang korban pemerkosaan.

Film dan televisi

sunting
  • Di Balik 98 (2015) - Film drama Indonesia berdasarkan peristiwa kerusuhan 1998, dibintangi oleh Chelsea Islan dan Boy William
  • May (2008) - Film drama Indonesia, bercerita mengenai sepasang kekasih Antares (Yama Carlos) dan May (Jenny Chang) yang berbeda suku, tetapi harus terpisah karena peristiwa kerusuhan 1998
  • 9808 Antologi 10 Tahun Reformasi Indonesia (2008) - Film Dokumenter-Antologi Indonesia, berdasarkan peristiwa kerusuhan 1998
  • Pengepungan di Bukit Duri (2025) - Film fiksi kerusuhan di Indonesia yang terinspirasi dari peristiwa kerusuhan 1998

Lihat pula

sunting

Rujukan

sunting
  1. ^ Pratiwi, Priska Sari. "Kisah Candra saat Mei 98: Pulang Saja, Orang Tionghoa Diincar". nasional. Diakses tanggal 2025-08-31.
  2. ^ van Klinken, Gerry (25 September 1999). "Inside Indonesia - Digest 86 - Towards a mapping of 'at risk' groups in Indonesia". Diarsipkan dari asli tanggal 20 September 2000. Diakses tanggal 17 June 2015.
  3. ^ van Klinken, Gerry (29 May 1998). "The May Riot". [INDONESIA-L] DIGEST. Diarsipkan dari asli tanggal 4 July 2015. Diakses tanggal 17 June 2015.
  4. ^ "ASIET NetNews Number 20 - June 1-7, 1998". Diarsipkan dari asli tanggal 13 February 2015. Diakses tanggal 17 June 2015.
  5. ^ Horowitz, Donald L. (25 March 2013). Constitutional Change and Democracy in Indonesia. Cambridge University Press. ISBNย 9781107355248. Diakses tanggal 17 June 2015.
  6. ^ Collins 2002 Diarsipkan 13 February 2015 di Wayback Machine., p. 597.
  7. ^ Chinoy, Mike (16 May 1998). "CNN - Hundreds dead from Indonesian unrest". CNN. Diakses tanggal 17 June 2015.
  8. ^ Friend, Theodore (2003). Indonesian Destines. Belknap Press of Harvard University Press. hlm.ย 532. ISBNย 0-674-01834-6.
  9. ^ Hannigan, Tim (2015). A Brief History of Indonesia. Tuttle Publishing. ISBNย 978-0804844765.
  10. ^ Osman, Nurfika; Haryanto, Ulma (14 May 2010). "Still No Answers, or Peace, for Many Rape Victims". Jakarta Globe. Diarsipkan dari asli tanggal 4 September 2010.
  11. ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari asli tanggal 2009-07-20. Diakses tanggal 2009-06-26.
  12. ^ a b c Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Tanggal 13-15 Mei 1998 Diarsipkan 2006-06-30 di Wayback Machine., Situs SemanggiPeduli.com, 23 Oktober 1998. Diakses pada 15 Mei 2010.
  13. ^ "Berapa Korban Kerusuhan Mei 1998?". Kompas.com. Diakses tanggal 3 Agustus 2024.
  14. ^ Lengser keprabon
  15. ^ Plaza Yogya Klender, Situs Ingatan Tragedi Mei 1998
  16. ^ Ester Indahyani Jusuf, dkk. KERUSUHAN MEI 1998 โ€“ FAKTA, DATA&Analisis. 2005. Jakarta. Kerjasama Solidaritas Nusa Bangda, APHI, dan TIFA.
  17. ^ Femi Adi Soempeno& AA Kunto A. PERANG PANGLIMA โ€“ SIAPA MENGKHIANATI SIAPA?. 2009. GALANG PRESS, Yogyakarta.
  18. ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari asli tanggal 2021-02-27. Diakses tanggal 2009-06-26.
  19. ^ Meicky Shoreamanis Panggabean. 2008. KEBERANIAN BERNAMA MUNIR-Mengenal Sisi-Sisi Personal Munir. Bandung: Mizan
  20. ^ Komnas HAM Pertanyakan Kasus Mei 1998 Diarsipkan 2005-05-09 di Wayback Machine.. Tempo Interaktif, 1 Maret 2004. Diakses pada 15 Mei 2010.
  21. ^ Tempo Interaktif Diarsipkan 2010-07-06 di Wayback Machine., Perempuan Korban Mei 1998 Butuh Amandeman KUHP
  22. ^ Purdey 2006, hlm.ย 120.
  23. ^ Purdey 2006, hlm.ย 121.
  24. ^ Jusuf & Simanjorang 2005, hlm.ย 46โ€“48.
  25. ^ Jusuf & Simanjorang 2005, hlm.ย 29.
  26. ^ a b c Purdey 2006, hlm.ย 130.
  27. ^ a b Purdey 2006, hlm.ย 110.
  28. ^ Human Rights Watch (8 September 1998). "New Report Says Official Denials of Indonesian Rapes Hinder Investigation Print". Human Rights Watch. Diakses tanggal 28 March 2018.
  29. ^ Purdey 2006, hlm.ย 117.
  30. ^ Himawan, E. M., Pohlman, A., & Louis, W. (2022). Revisiting the May 1998 Riots in Indonesia: Civilians and Their Untold Memories. Journal of Current Southeast Asian Affairs, 41(2), 240-257. https://doi.org/10.1177/18681034221084320
  31. ^ Purdey 2006, hlm.ย 118.
  32. ^ Purdey 2006, hlm.ย 121โ€“122.
  33. ^ Purdey 2006, hlm.ย 124.
  34. ^ Purdey 2006, hlm.ย 129.
  35. ^ Purdey 2006, hlm.ย 138โ€“139.
  36. ^ Ong 2005, hlm.ย 394.
  37. ^ Ong 2005, hlm.ย 393.
  38. ^ Purdey 2006, hlm.ย 164.
  39. ^ a b "ใ€ˆไธญๅœ‹่ˆ‡ๅฐๅฐผ้—œไฟ‚ๅคงไบ‹่จ˜ใ€‰". ไธญๅœ‹็ถฒ. 2013ๅนด9ๆœˆ29ๆ—ฅ. Diarsipkan dari asli tanggal 2013ๅนด10ๆœˆ14ๆ—ฅ. Diakses tanggal 2013ๅนด10ๆœˆ9ๆ—ฅ. ;
  40. ^ ็šฎไผ ่ฃ (2017ๅนด11ๆœˆ). ๆ–ฐ้—ปๅ†™ไฝœๅฎžๅŠก. ๅŒ—ไบฌ: ไธญๅœ‹ๅ‚ณๅช’ๅคงๅญธๅ‡บ็‰ˆ็คพ. hlm.ย 164โ€“166. ISBNย 978-7-5657-2035-2. Diarsipkan dari asli tanggal 2023-05-03. Diakses tanggal 2023-04-30 ; ๅผ•็”จ"ใ€ˆๅฐๅฐผ็ธฝ็ตฑ่กจ็คบๅฐ‡็นผ็บŒๆŽจ้€ฒ่ˆ‡ไธญๅœ‹็š„ๅ‹ๅฅฝ้—œไฟ‚ใ€‰". ใ€Šๆ–ฐ่ฏ็คพใ€‹. 1998-04-18ไปฅๅŠ"ใ€ˆไธญๅœ‹ๆไพ›4ๅ„„็พŽๅ…ƒๅนซๅŠฉๅฐๅฐผๅ…‹ๆœ้‡‘่žๅฑๆฉŸใ€‰". ใ€Šไธญๅœ‹ๆ—ฅๅ ฑใ€‹๏ผˆ้ฆ™ๆธฏ็‰ˆ๏ผ‰. 1998-04-19. ็ถœๅˆๅค–้›ป้›…ๅŠ ้”18ๆ—ฅๆถˆๆฏ ไธญๅœ‹ๅค–้•ทๅ”ๅฎถ็’‡ๆ˜จๅคฉๅœจๆญค้–“่ชช๏ผŒไธญๅœ‹ๅทฒๆ‰ฟ่ซพ้€š้Žๅœ‹้š›่ฒจๅนฃ็ต„็น”ๅ‘ๅฐๅบฆๅฐผ่ฅฟไบžๆไพ›4ๅ„„็พŽๅ…ƒไปฅๅนซๅŠฉๅฐๅฐผๅ…‹ๆœ็ถ“ๆฟŸๅฑๆฉŸใ€‚ๅ”ๅฎถ็’‡ๅœจๆœƒ่ฆ‹ๅฐๅฐผ็ธฝ็ตฑ่˜‡ๅ“ˆๆ‰˜ๅพŒๅฐ่จ˜่€…่ชช๏ผŒใ€Œๆˆ‘ๅ€‘ๅทฒๅŒๆ„้€š้Žๅœ‹้š›่ฒจๅนฃ็ต„็น”ๅ‘ๅฐๅฐผๆไพ›4ๅ„„็พŽๅ…ƒใ€‚ใ€ไธŠๆ˜ŸๆœŸๅคฉ๏ผŒไธญๅœ‹้‚„ๅฎฃไฝˆไบ†ไธ€็ณปๅˆ—ๆœ‰้—œๆดๅŠฉๅฐๅฐผ็š„ๅ”่ญฐ๏ผŒๅ…ถไธญๅŒ…ๆ‹ฌ2ๅ„„็พŽๅ…ƒ็š„่ฒฟๆ˜“ๅ‡บๅฃไฟก่ฒธๅ’Œ3็™พ่ฌ็พŽๅ…ƒ็š„่—ฅๅ“ๆดๅŠฉใ€‚ๅ”ๅฎถ็’‡ๆ–ผๆ˜ŸๆœŸๅคฉๆŠต้”้›…ๅŠ ้”๏ผŒๅฐ‡ๅฐๅฐๅฐผไฝœ3ๅคฉ็š„ๅทฅไฝœ่จชๅ•ใ€‚ไป–่ชช๏ผŒใ€Œๆœ‰้—œ่ฒฟๆ˜“ๅฐ‡ไปฅ้›™ๆ–น็š„้œ€่ฆ็ˆฒๅŸบ็คŽ้€ฒ่กŒๅฎ‰ๆŽ’ใ€‚ใ€ไป–่ชช๏ผŒๅฐๅฐผ่กจ็คบไป–ๆœ‰่ˆˆ่ถฃๅ‘ไธญๅœ‹ๅ‡บๅฃๆฉก่† ใ€ๆคฐๅญๆฒนๅ’Œๆœจๆใ€‚ใ€Œไธญๅœ‹้œ€่ฆ้€™ไบ›่ฒจ็‰ฉใ€‚ๆˆ‘ๅ€‘ๅฐ‡ๅ‘ๅฐๅฐผๆไพ›่”—็ณ–ใ€็™ฝ็ณ–ใ€่—ฅๅ“ใ€้†ซ็™‚ๅ™จๆไปฅๅŠ็Ž‰็ฑณใ€ๅคง็ฑณ็ญ‰็ฉ€็‰ฉใ€‚ใ€ๅ”้‚„่ชช๏ผŒไธญๅœ‹ๅทฒ็ถ“ๆ‰ฟ่ซพๅ‘ๅ—ๅˆฐ้‡‘่žๅฑๆฉŸๅฝฑ้Ÿฟ็š„ไบžๆดฒๅœ‹ๅฎถๆไพ›40ๅ„„็พŽๅ…ƒ็š„ๆดๅŠฉไพ†ๅนซๅŠฉๅฎƒๅ€‘ใ€‚ใ€Œๅ„˜็ฎกๆ•ธ้‡ไธๅคง๏ผŒไฝ†้€™ๆ˜ฏไธ€็จฎ็œŸ่ช ็š„ๆดๅŠฉ๏ผŒไธ้™„ๅธถไปปไฝ•ๆขไปถ๏ผŒใ€ไป–่ชชใ€‚
  41. ^ Jurgen Haacke (13 May 2013). ASEAN's Diplomatic and Security Culture: Origins, Development and Prospects. Routledge. hlm.ย 132โ€“133. ISBNย 978-1-136-13146-2. Diarsipkan dari asli tanggal 2013-10-27. Diakses tanggal 2013-10-09. (Inggris)
  42. ^ Michael Richardson (1998-04-17). "Japan's Lack of Leadership Pushes ASEAN Toward Cooperation With China". ใ€Šๅœ‹้š›ๅ…ˆ้ฉ…่ซ–ๅฃ‡ๅ ฑใ€‹. Diarsipkan dari asli tanggal 2014-08-08. Diakses tanggal 2014-06-01. Mr. Tang also gave an assurance in Jakarta that Beijing regarded recent riots that targeted Indonesia's ethnic Chinese minority as an internal matter for Indonesia to handle. "We always regard ethnic Chinese in Indonesia as Indonesian nationals and the issue relating to the ethnic Chinese as an internal affair of Indonesia," he said. (Inggris)
  43. ^ Jรผrgen Haacke (28 February 2010). Cooperative Security in the Asia-Pacific: The ASEAN Regional Forum. Routledge. ISBNย 978-0-415-46052-1. Diarsipkan dari asli tanggal 2013-12-31. Diakses tanggal 2013-10-21.
  44. ^ Jurgen Haacke (13 May 2013). ASEAN's Diplomatic and Security Culture: Origins, Development and Prospects. Routledge. hlm.ย 132โ€“133. ISBNย 978-1-136-13146-2. Diarsipkan dari asli tanggal 2013-10-27. Diakses tanggal 2013-10-09. (Inggris)
  45. ^ Riordan Roett; Guadalupe Paz (2008ๅนด). China's Expansion Into the Western Hemisphere: Implications for Latin America and the United States. Brookings Institution Press. hlm.ย 209. ISBNย 0-8157-7554-7.(Inggris)
  46. ^ Daojiong Zha (ๆŸฅ้“็‚ฏ) (2000). ""China and the May 1998 riots of Indonesia: exploring the issues"" (PDF). The Pacific Review (Vol. 13 No. 4): 557-575. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2019-05-13. Diakses tanggal 2019-05-13. Third, prior to the outbreak of the May riots, Beijing's policy reportedly 'was simply to hope the riots wouldn't happen'. (The quotation is attributed to Zhang Yunling, Director of the Institute of Southeast Asian Studies, the Chinese Academy of Social Sciences.) ; ;
  47. ^ James Jiann Hua To (ๆœๅปบ่ฏ) (2009). Hand-in-Hand, Heart-to-Heart- Qiaowu and the Overseas Chinese. University of Canterbury. hlm.ย 217โ€“224. Diarsipkan dari asli tanggal 2019-05-13. Diakses tanggal 2019-05-13. Beijing publicly declared that the violence in Indonesia was a domestic issue and would not intervene. China maintained that governments should treat ethnic Chinese of foreign nationality as citizens of their domicile โ€“ any action that would suggest otherwise might provoke suspicions of interference in the region.
  48. ^ Leo Suryadinata (ๅป–ๅปบ่ฃ•) (2009). Saw Swee-Hock, Sheng Lijun, Chin Kin Wah (ed.). "ASEAN-China Relations Realities and Prospects". Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. hlm.ย 356โ€“366. ISBNย 981-230-342-1. Indeed, unlike the riots in the 1960s, the May 1998 riots were not anti-PRC. It was targeted at the ethnic Chinese and there was no indication that it developed into anti-PRC riots. Although some PRC citizens might have been affected by the riots, the majority happened to be Indonesian citizens. However, under pressure from world opinion, especially from the ethnic Chinese communities outside China, Beijing appeared to change its attitude towards the matter. Nevertheless, the main policy of non-intervention remained. Pemeliharaan CS1: Banyak nama: editors list (link)
  49. ^ ๅผตๆฝ” (2005ๅนด). "ใ€ˆๅ†ทๆˆฐๅพŒๅฐๅฐผๅฐ่ฏๆ”ฟ็ญ–็š„ๆผ”่ฎŠใ€‰". ใ€Š็•ถไปฃไบžๅคชใ€‹ (็ฌฌ3ๆœŸ). ไธญๅœ‹็คพๆœƒ็ง‘ๅญธ้™ขไบžๅคช็ ”็ฉถๆ‰€. Diarsipkan dari asli tanggal 2013-10-29. Diakses tanggal 2013-10-28. ๅฐๆ–ผไธญๅœ‹ๅคง้™†ๆ”ฟๅบœไพ†่ชช๏ผŒไธ€ๆ–น้ขๅผท่ชฟไธๅนฒๆถ‰ไป–ๅœ‹ๅ…งๆ”ฟ๏ผŒๅฆไธ€ๆ–น้ขไป็„ถๅๅˆ†้—œๅฟƒๆตทๅค–่ฏไบบ่ฏไพจ็š„ๅฎ‰ๅฑใ€‚1998ๅนด5ๆœˆๅฐๅฐผ็™ผ็”ŸๆŽ’่ฏ้จทไบ‚๏ผŒไธญๅœ‹ๅคง้™†ๆ”ฟๅบœๅคšๆฌกๆๅ‡บๅค–ไบคไบคๆถ‰ไธฆ้€š้Žๅ…ถไป–ๆ–นๅผ่กจ็คบ้—œๅˆ‡๏ผŒ่ฆๆฑ‚ๅฐๅฐผๆ”ฟๅบœๅพนๅบ•ๆŸฅ่™•ๆœ‰้—œไบ‹ไปถ๏ผŒๆŽกๅ–ๆœ‰ๆ•ˆๆŽชๆ–ฝไฟ่ญท่ฏไบบๆญฃ็•ถๆฌŠ็›Šใ€‚
  50. ^ "ใ€ˆๅ’Œๅนณๅ…ฑๅค„ไบ”้กนๅŽŸๅˆ™ใ€‰". ๆ–ฐๅŽ็ฝ‘. Diarsipkan dari asli tanggal 2014-07-08. Diakses tanggal 2014-04-26.
  51. ^ "ใ€ˆ็ฌฌๅ…ซ็ซ ยท้ข†ไบ‹ไฟๆŠคๅทฅไฝœยท็ฌฌไบ”่Š‚ยท1998ๅนดไปฅๆฅ้‡ๅคง้ข†ไบ‹ไฟๆŠคๆกˆไปถ็š„ๅค„็†ๆƒ…ๅ†ตใ€‰". ใ€Šไธญๅ›ฝ้ข†ไบ‹ๅทฅไฝœใ€‹. Vol.ย ไธŠๅ†Œ. ไธ–็•Œ็Ÿฅ่ฏ†ๅ‡บ็‰ˆ็คพ. 2014ๅนด. ISBNย 9787501246083. 1998ๅนด5ๆœˆ๏ผŒๅฐๅบฆๅฐผ่ฅฟไบš้ฆ–้ƒฝ้›…ๅŠ ่พพๅ‘็”Ÿ้ชšไนฑ๏ผŒๅฝ“ๅœฐไธญๅ›ฝๅ…ฌๆฐ‘ไบบ่บซๅ’Œ่ดขไบงๅฎ‰ๅ…จๅ—ๅˆฐไธฅ้‡ๅจ่ƒใ€‚ไธญๅ›ฝๅค–ไบค้ƒจๅŠๆ—ถๆˆ็ซ‹24ๅฐๆ—ถๅ€ผ็ญๅบ”ๆ€ฅๅฐ็ป„๏ผŒๅ‘จๅฏ†ๅˆถ่ฎขๆŠคไพจๆ’คไพจๆ–นๆกˆใ€‚ๅœจไธญๅคฎ็š„็ปŸไธ€ๆŒ‡ๆŒฅไธ‹๏ผŒไธญๅ›ฝ้ฉปๅฐๅฐผไฝฟ้ฆ†ๅฎ˜ๅ‘˜ๅ†’็€็”Ÿๅ‘ฝๅฑ้™ฉ๏ผŒๅฐ†ๅŒ…ๆ‹ฌๆธฏๆพณๅฐๅŒ่ƒžๅœจๅ†…็š„ๅคงๆ‰นไธญๅ›ฝๅ…ฌๆฐ‘่ฝฌ็งป่‡ณๅฎ‰ๅ…จๅœฐๅธฆๆˆ–ๅๅŠฉๅ…ถๆ’ค็ฆปๅฐๅฐผใ€‚
  52. ^ "ใ€ˆไธญๅ›ฝๆ”ฟๅบœๅฏ†ๅˆ‡ๅ…ณๆณจๅฐๅฐผไธญๅ›ฝไพจๆฐ‘ๅขƒ้‡ใ€‰". ใ€Šไบบๆฐ‘ๆ—ฅๆŠฅใ€‹. 1998-05-22. hlm.ย ็ฌฌ1็‰ˆ.
  53. ^ a b "ใ€ˆๆญฃ็พฉๅ’Œ่‰ฏ็Ÿฅ็š„ๅ‘ผๅ–šใ€‰". People's Daily. 1998-08-15. hlm.ย 3.
  54. ^ ่Žซ็Ÿฅๅ (1998-08-07). "ใ€ˆๅฐๅฐผ่€ถๅŠ ้”ๆšดไบ‚ๅฏฆ้Œ„ใ€‰" (dalam bahasa Tionghoa). ใ€Šๆ—ถไปฃ่ฎบๅ›ใ€‹. Diarsipkan dari asli tanggal 2019-10-02. Diakses tanggal 2019-10-02. ๆœ€ๅฐ‘ๆœ‰ไธ‰ๅ€‹็‚บ็ˆถ็‚บไธˆๅคซ็š„ๅˆฐไธญๅœ‹ๅคงไฝฟ้คจๆฑ‚ๅŠฉ๏ผŒ้คจไธญไบบๅ“กๅ…ˆๅ•๏ผšไฝ ๆ˜ฏ็”š้บผๅœ‹็ฑ๏ผŸ็ญ”้“WNI๏ผŒ้ฆฌไธŠไธ€ๅฃๆ‹’็ต•ใ€‚็•ถๅคงไบ‚ๆ™‚๏ผŒๆพณๆดฒใ€ๆ—ฅๆœฌใ€็พŽๅœ‹ใ€้ฆฌไพ†่ฅฟไบžใ€ๆ–ฐๅŠ ๅก๏ผŒ็”š่‡ณ้ ่‡ณๆณ•ๅœ‹้ƒฝๆดพ้ฃ›ๆฉŸๆ’คๅƒ‘๏ผŒๆˆ–่€…่กจ้”้—œๆณจใ€‚ๅฏๆ˜ฏไธญๅœ‹ๆ”ฟๅบœไธ€่ฒไธ้Ÿฟ๏ผŒๆ€Žไธไปคๆˆ‘ๅ€‘้€™ไบ›ใ€Œๆตทๅค–ๅญคๅ…’ใ€ๅฟƒ็ขŽ๏ผ
  55. ^ Leo Suryadinata (ๅป–ๅปบ่ฃ•) (2017). ""Non-Intervention: The 1998 Anti-Chinese Violence in Indonesia"". The Rise of China and the Chinese Overseas: A Study of Beijing's Changing Policy in Southeast Asia and Beyond. Singapore: ISEASโ€“Yusof Ishak Institute. hlm.ย 53โ€“68. ISBNย 9789814762656. Even before the May 1998 violence, many Chinese outside Indonesia criticized the PRC government, some even suggesting that Beijing should protect the Chinese there. However, Beijing had refused to intervene. Beijingโ€“Jakarta ties had been quite cordial before the May riots and Beijing had no desire to jeopardize the relationship.... Privately, a Chinese diplomat in the United States noted that Beijing would not be able to protest or send ships to Indonesia because "there is no good reason to do so as the majority of the Chinese in Indonesia are Indonesian citizens."... Understandably, the embassy was cautious in doing so as this too might affect Sinoโ€“Indonesian relations. When serious anti-Chinese riots took place in Jakarta, Surakarta, and other areas between 13 May and 15 May 1998, Beijing's attitude remained unchanged.
  56. ^ Daojiong Zha (ๆŸฅ้“็‚ฏ) (2000). ""China and the May 1998 riots of Indonesia: exploring the issues"" (PDF). The Pacific Review (Vol. 13 No. 4): 557โ€“575. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2019-05-13. Diakses tanggal 2019-05-13. China did take measures to evacuate its citizens (including Hong Kong passport holders) working and travelling in Indonesia and offered consular protection to Taiwan and Macao travel document holders who would seek assistance from its diplomatic missions in Indonesia. The obvious distinction here is that China did not appear willing to get involved with the fate of the Indonesian Chinese. ; ;
  57. ^ James Jiann Hua To (ๆœๅปบ่ฏ) (2009). Hand-in-Hand, Heart-to-Heart- Qiaowu and the Overseas Chinese. University of Canterbury. hlm.ย 217โ€“224. Diarsipkan dari asli tanggal 2019-05-13. Diakses tanggal 2019-05-13. Publicly and officially, Jakarta's domestic affairs were not the concern of Beijing. Beijing referred to ethnic Chinese as "members of the Indonesian family," whom it had no obligation to protect.
  58. ^ Shee Poon Kim (ๅพๆœฌๆฌฝ) (2000). China's responses to the May 1998 anti-Chinese riots in Indonesia. Singapore: East Asian Institute, National University of Singapore. ISBNย 981-04-2483-3. The timing of the anti-Chinese riots came at a sensitive period for the Chinese leadership, who feared that nationalistic feelings among the Chinese students in Beijing would be stirred up, putting pressure on the Jiang Zemin leadership, particularly since the state of the May anti-Chinese riots could rekindle the memory of the 4 June 1989 Tiananmen massacre.
  59. ^ James Jiann Hua To (ๆœๅปบ่ฏ) (2009). Hand-in-Hand, Heart-to-Heart- Qiaowu and the Overseas Chinese. University of Canterbury. hlm.ย 217โ€“224. Diarsipkan dari asli tanggal 2019-05-13. Diakses tanggal 2019-05-13. In May 1998, 1200 OC were killed, dozens of OC women raped, and properties torched as the Suharto regime ended. Beijing was slow to react, and by making only a brief mention in the state controlled media, it did not have to address it as a matter of foreign policy. Those who tried to protest were rendered silent, and any news coverage quickly suppressed.
  60. ^ ๅ†ฏๅช› (2007) [1998ๅนด]. "ใ€ˆๅ™่ฟฐๅผบๆšด๏ผš็ชๅ‡บไธŽ้ฎ่”ฝโ€”โ€”ๅช’ไป‹ๅฆ‚ไฝ•ๅ†็Žฐๅฐๅฐผไบ”ๆœˆ้ชšไนฑไธญๅŽไบบๅฆ‡ๅฅณ่ขซๅผบๆšดไบ‹ไปถใ€‰". ใ€Š็ก็พŽไบบๅฆ‚ไฝ•้†’ๆฅใ€‹. ๅŒ—ไบฌ: ไนๅทžๅ‡บ็‰ˆ็คพ. hlm.ย 205โ€“225. ISBNย 978-7-80195-701-6. ใ€ˆไบŒใ€ๆปฏๅพŒๅ’Œ่ฆ–่ง’โ€”โ€”ๅคง้™ธๅ‚ณๅช’็š„ๅ ฑ้“ๅ’Œๅˆ‡ๅ…ฅ้ปžใ€‰ๅคง้™ธๅ‚ณๅช’ๅฐๅผทๆšดไบ‹ไปถ็š„ๅๆ‡‰็ธฝ้ซ”ไธŠๆ˜ฏ็›ธ็•ถๆปฏๅพŒ็š„ใ€‚6ๆœˆไธŠๆ—ฌๅผทๆšดไบ‹ไปถ่ขซๆŠซ้œฒๅ‡บไพ†ๅพŒ๏ผŒ่จฑๅคšๅœ‹ๅฎถๅ’Œๅœฐๅ€็š„ๆ–ฐ่žๅช’ไป‹้ƒฝๆœ‰ๅฟซ้€Ÿๅๆ‡‰๏ผŒไธ€ไบ›ๅœ‹้š›็ต„็น”ๅ’Œๆ”ฟ็•ŒไบบๅฃซไนŸ่กจ็คบไบ†้—œๆณจๅ’Œ่ญด่ฒฌใ€‚ๅˆฐ7ๆœˆ14ๆ—ฅ๏ผŒไธญๅœ‹ๅค–ไบค้ƒจๅœจไพ‹่กŒ่จ˜่€…ๆœƒไธŠ้ฆ–ๆฌกๅฆ‚ๆญค่กจๆ…‹๏ผš"ไธญๆ–นๅฐไบŽๅฐๅฐผ่ฏไบบๅœจ้จทไบ‚ไธญ้ญๅ—ๅˆฐ็š„้ญ้‡่กจ็คบ้—œๆณจๅ’ŒๅŒๆƒ…ใ€‚ไฝœ็ˆฒๅฐๅฐผ็š„ๅ‹ๅฅฝ้„ฐ้‚ฆ๏ผŒไธญๅœ‹ๆ”ฟๅบœๅธŒๆœ›ๅฐๅฐผๆ”ฟๅบœ้‡‡ๅ–ๆœ‰ๆ•ˆๆŽชๆ–ฝ๏ผŒไฝฟๅพ—ๅŒ…ๆ‹ฌ่ฏไบบๅœจๅ…ง็š„ๅฐๅฐผๅ„ๆ—ไบบๆฐ‘่ƒฝๅค ๅฎ‰ๅฑ…ๆจ‚ๆฅญ๏ผŒ็นผ็บŒ็ˆฒๅฐๅฐผ็š„็คพๆœƒ็™ผๅฑ•ๅ’Œ็ถ“ๆฟŸ็นๆฆฎๅšๅ‡บ่ฒข็ปใ€‚"้€™ๅ€‹ๆถˆๆฏใ€Šไบบๆฐ‘ๆ—ฅๅ ฑใ€‹ๅ’Œๅ…ถไป–ๅœ‹ๅ…งๅช’ไป‹ๆฒ’ๆœ‰ๅ ฑ้“ใ€‚็›ดๅˆฐ7ๆœˆ29ๆ—ฅ๏ผŒใ€Šไบบๆฐ‘ๆ—ฅๅ ฑใ€‹็ต‚ไบŽๅœจ็ฌฌ4็‰ˆๅˆŠ็™ปใ€Šๅค–ไบค้ƒจ็™ผ่จ€ไบบ็ญ”่จ˜่€…ๅ•๏ผŒไธญๅœ‹ๆ”ฟๅบœๅฐๅฐๅฐผ่ฏไบบๅฉฆๅฅณๅœจ5ๆœˆๅฐๅฐผ้จทไบ‚ไธญ้ญๅผทๆšด่กจ็คบๅผท็ƒˆ้—œๆณจๅ’Œไธๅฎ‰ใ€‹ใ€‚ๅŒๆ—ฅ็ฌฌ6็‰ˆ๏ผŒ้‚„็™ผ่กจไบ†ใ€Šๅ”ๅฎถ็’‡ๆœƒ่ฆ‹ๅฐๅฐผๅค–ไบค้ƒจ้•ทใ€‹๏ผŒ่ซ‡ๅˆฐ"ไปŠๅนด5ๆœˆ็™ผ็”Ÿ็š„ไธๅนธไบ‹ไปถๅทฒๅผ•่ตทๅœ‹้š›็คพๆœƒ็š„้—œๆณจ๏ผŒไธญๆ–นๅฐๆญคไนŸๆ˜ฏๅพˆ้‡่ฆ–็š„"๏ผŒไฝ†ๆ˜ฏไธฆๆฒ’ๆœ‰็›ดๆŽฅๆๅˆฐๅผทๆšดไบ‹ไปถใ€‚ใ€Šไบบๆฐ‘ๆ—ฅๅ ฑใ€‹ๅ ฑ้“ๅพŒ๏ผŒๅคง้™ธๅ‚ณๅช’ๅฐๅผทๆšดไบ‹ไปถ็š„ๅๆ‡‰ๆ‰ๆญฃๅผ้–‹็ฆใ€‚
  61. ^ "ใ€ˆๅฐๅฐผๆšดๆฐ‘ๆŽ’ๅŽไบ‹ไปถ็š„ๅฏ็คบๅ’Œ็œๆ€ใ€‰". ้ฆฌไพ†่ฅฟไบžใ€Šๆ˜Ÿๆดฒๆ—ฅๆŠฅใ€‹. 1998-07-05. Diarsipkan dari asli tanggal 2019-08-12. Diakses tanggal 2021-06-18. ๅฐๅฐผ็š„ๆšดๆฐ‘ๆŽ’ๅŽไบ‹ไปถ่ฎฉๅฝ“ๅœฐๅŽไบบๅ—ๅฐฝ่‹ฆ้šพ๏ผŒๅค–่กจ็œ‹ๆฅๆ˜ฏไธ€ไธชๅ›ฝๅฎถ็š„ๅ†…ๆ”ฟ่กŒไธบ๏ผŒๆ˜ฏๆธ…ๅฎ˜้šพๅฎก็š„ๅฎถๅŠกไบ‹ใ€‚ๆœ‰็š„ๅ›ฝๅฎถไปฅๆ— ๆƒ่ฟ‡้—ฎไธบ็”ฑ๏ผŒๅฏนไธ€่ฟžไธฒๆƒจๅ‰งๅง‹็ปˆๅ™ค่‹ฅๅฏ’่‰ใ€‚็„ถ่€Œ็บตไฝฟๅค–ไบค่พžไปคๆ˜ฏๅฆ‚ไฝ•ๆณ•็†ๅ…ผ้กพ๏ผŒๆ— ๆ‡ˆๅฏๅ‡ป๏ผŒๅดๆ˜พ็„ถๆœ‰ๆ‚–ไบบๆƒ…๏ผŒ่€Œไธ”ๆ— ๆณ•ๆŽฉ็›–ๅŽ†ๅฒ็š„็œŸ็›ธ๏ผŒไนŸๆŽจๅธไธไบ†ไป–ไปฌๅฏนไบบ้“ไธปไน‰็š„ๆ‰ฟ่ฏบๅ’Œ่ดฃไปปใ€‚ๅฐๅฐผๅŽไบบ็š„ไธๅนธ้ญ้‡๏ผŒๅฎž้™…ไธŠๆ˜ฏไธ€ไธชๆฐ‘ๆ—ๅŠฟ่กฐไธ‹็š„ๅŽ†ๅฒๆ‚ฒๅ‰ง็š„ๅปถ็ปญ๏ผŒไปŠๅคฉๆ•ฃๅฑ…ๅœจๆตทๅค–็š„ๅŽไบบๅฐฑ็Šนๅฆ‚ๅ‡บๅซๅˆฐ่ฟœๆ–น็š„ๅฅณๅ„ฟ๏ผŒๅฅนไปฌๅฝ“ๆ—ฅๅซๆณชๆŒฅๅˆซๆ•…ไนก๏ผŒๅœจๆƒŠๆ‚ธไธŽไธๅฎ‰ไธญ่ธไธŠๅผ‚ๅ›ฝ็š„ๅœŸๅœฐ๏ผŒ้‚ฃๆ—ถๅฅนไปฌๅœจไธ็”ฑ่‡ชไธปไน‹ไธ‹๏ผŒๅฏน็”Ÿๅ‘ฝไธŽๅนธ็ฆไธ‹็š„ไธ€็ง่ตŒๆณจใ€‚ไปŠๅคฉ๏ผŒ็œผ็œ‹็€ๅ‡บๅซ็š„ๅฅณๅ„ฟๅ› ่ขซๆŠขๅคบๅ’Œๆฌบๅ‡Œ่€Œไผธๅ‡บๅฅนไปฌๆ— ๅŠฉ็š„ๅŒๆ‰‹ๆ—ถ๏ผŒไฝœไธบไธ€ไธชๆœ‰้•ฟ่ฟœๆ–‡ๅŒ–ๆธŠๆบๅนถ่‡ช็งฐ็ปดๆŠคๆญฃไน‰็š„"ๅจ˜ๅฎถ"๏ผŒ้šพ้“ๅฏไปฅๅœจ่ฟ™ไธชๆ—ถๅ€™ๆผ ็„ถๅ…ณไธŠๅฎถ้—จๅ—๏ผŸๆˆ‘ไปฌไธ่ƒฝๅชๆœŸๅพ…ๅฅณๅ„ฟ็š„ๅญๆ•ฌๅ’Œๅ›žๆŠฅ๏ผŒๅดๅฟ˜ไบ†่ฏฅๅฏนๅฅนไปฌไป˜ๅ‡บ็œŸ่ฏš็š„ๅ…ณๅฟƒๅ’Œ็ฅ็ฆใ€‚
  62. ^ "CHINA: Beijing Breaks Silence on Racist Attacks in Indonesia". ๅ›ฝ้™…ๆ–ฐ้—ป็คพ. 1998ๅนด8ๆœˆ19ๆ—ฅ. Diarsipkan dari asli tanggal 2014-04-14. Two months later, Beijing seems to have abandoned its public policy of 'non-interference' in the affairs of other countries. ;
  63. ^ Leo Suryadinata (ๅป–ๅปบ่ฃ•) (2009). Saw Swee-Hock, Sheng Lijun, Chin Kin Wah (ed.). ASEAN-China Relations Realities and Prospects. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. hlm.ย 356โ€“366. ISBNย 981-230-342-1. The first official reaction of Beijing to the May 1998 riots occurred in late July 1998. However, the first reaction by a PRC official to the incident was on 6 July. Chen Shiqiu, the new Chinese ambassador to Indonesia, visited East Kalimantan to investigate the possibility of investing in the area, especially in the palm oil business. During his visit, he was asked by Indonesia reporters on his view of the May riots. Pemeliharaan CS1: Banyak nama: editors list (link)
  64. ^ Leo Suryadinata (ๅป–ๅปบ่ฃ•) (2009). Saw Swee-Hock, Sheng Lijun, Chin Kin Wah (ed.). ASEAN-China Relations Realities and Prospects. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. hlm.ย 356โ€“366. ISBNย 981-230-342-1. He was quoted as saying that China was "concerned with the incident" and wanted the Indonesian Government "to investigate the matter thoroughly". He told the reporters that he met B.J. Habibie twice: the first time when Habibie as still vice-president and the second time, when Habibie was president. During the meeting Chen said that he discussed the riots and "hoped that the riots will not recur." Chen clearly stated that, "according to the international law as well as the law of the two countries, it was the responsibility of the Indonesian Government to protect its own citizens, including the citizens of Chinese descent. " There was no official protest on the part of Bejing. Pemeliharaan CS1: Banyak nama: editors list (link)
  65. ^ "ใ€ˆๅค–ไบค้ƒจ็™ผ่จ€ไบบๅ”ๅœ‹ๅผท็ญ”่จ˜่€…ๅ•ใ€‰". ใ€Šๅคงๅ…ฌๅ ฑใ€‹. ้ฆ™ๆธฏ. 1997-07-30. ๅŒ—ไบฌ28ๆ—ฅๆถˆๆฏ๏ผšไธญๅœ‹ๅค–ไบค้ƒจ็™ผ่จ€ไบบๅ”ๅœ‹ๅผทไปŠๅคฉๅœจๅ›ž็ญ”่จ˜่€…ๆๅ•ๆ™‚่กจ็คบ๏ผŒไธญๅœ‹ๆ”ฟๅบœๅฐๅฐๅฐผ่ฏไบบๅฉฆๅฅณๅœจไปŠๅนดไบ”ๆœˆๅฐๅฐผ้จทไบ‚ไธญ้ญๅผทๆšด่กจ็คบๅผท็ƒˆ้—œๆณจๅ’Œไธๅฎ‰ใ€‚ๆœ‰่จ˜่€…ๅ•๏ผšๆœ€่ฟ‘๏ผŒ้ฆ™ๆธฏๅŒ่ƒžๅŠๆตทๅค–่ฏไบบๅฐๅฐๅฐผ่ฏไบบๅฉฆๅฅณๅœจไบ”ๆœˆ้จทไบ‚ไธญ้ญๅผทๆšด็ด›็ด›ไปฅไธๅŒๅฝขๅผ่กจ็คบ็พฉๆ†ค๏ผŒ่ซ‹ๅ•ไธญๅœ‹ๆ”ฟๅบœๅฐๆญคๆœ‰ไฝ•่ฉ•่ซ–๏ผŸๅ”ๅœ‹ๅผท็ญ”๏ผšๅฐๅฐๅฐผ้จทไบ‚ไธญๅฐๅฐผ่ฏไบบๅฉฆๅฅณ้ญๅผทๆšดๅ’Œๅฐๅฐผ่ฏๅƒ‘ใ€่ฏไบบๆ‰€ๅ—้ญ้‡๏ผŒไธญๅœ‹ๆ”ฟๅบœไธ€็›ด่กจ็คบๅผท็ƒˆ้—œๆณจๅ’Œไธๅฎ‰ใ€‚ๆˆ‘ๅ€‘ๅคšๆฌก้€š้Žๅค–ไบค้€”ๅพ‘ๅธŒๆœ›ๅฐๅฐผๆ”ฟๅบœๅพนๅบ•ๆŸฅ่™•ๆœ‰้—œไบ‹ไปถ๏ผŒไธฆๆŽกๅ–ๆœ‰ๆ•ˆๆŽชๆ–ฝ๏ผŒ้ฟๅ…้กžไผผไธๅนธไบ‹ไปถ็š„็™ผ็”Ÿใ€‚ๅ”ๅœ‹ๅผท่ชช๏ผš้•ทๆœŸไปฅไพ†๏ผŒๆ—…ๅฑ…ๅฐๅฐผ็š„่ฏๅƒ‘ใ€่ฏไบบ้€š้Ž่‡ชๅทฑ็š„่พ›ๅ‹คๅ‹žๅ‹•็ˆฒๅฐๅฐผ็ถ“ๆฟŸๅ’Œ็คพๆœƒ็™ผๅฑ•ไฝœๅ‡บไบ†้‡่ฆ่ฒข็ปใ€‚ไป–ๅ€‘็š„ไบบ่บซๅฎ‰ๅ…จๅ’Œๅˆๆณ•ๆฌŠ็›Šๆ‡‰่ฉฒๅพ—ๅˆฐๅฐๅฐผๆ”ฟๅบœ็š„ๆœ‰ๆ•ˆไฟ่ญท๏ผŒไฝฟไป–ๅ€‘่ƒฝๅค ๅŒๅฐๅฐผๅ„ๆ—ไบบๆฐ‘ไธ€้“ๅฎ‰ๅฑ…ๆจ‚ๆฅญใ€‚ๅฆฅๅ–„ๅ’Œๅ…ฌๆญฃๅœฐ่™•็†ๅฐๅฐผ่ฏไบบใ€่ฏๅƒ‘ๅ•้กŒ๏ผŒไนŸๆœ‰ๅˆฉๆ–ผๅฐๅฐผ่‡ช่บซ็š„็ฉฉๅฎšๅ’Œ็™ผๅฑ•ใ€‚
  66. ^ ไบบๆฐ‘ๆ—ฅๅ ฑ่ฉ•่ซ–ๅ“ก (1998ๅนด8ๆœˆ3ๆ—ฅ). "ใ€ˆๅฐๅฐผ่ฏไบบ็š„ๅˆๆณ•ๆฌŠ็›Šๆ‡‰ๅพ—ๅˆฐไฟ่ญทใ€‰". ใ€Šไบบๆฐ‘ๆ—ฅๅ ฑใ€‹.
  67. ^ "ใ€ˆไธญๅ›ฝๆ”ฟๅบœๆ€ๅบฆๅ†ทๆผ  ๅŒ—ๅคงๅญฆ็”Ÿๅ‡†ๅค‡ๆŠ—่ฎฎใ€‰". ใ€Š่”ๅˆๆ—ฉๆŠฅใ€‹ (dalam bahasa Chinese (Singapore)). ๆ–ฐๅŠ ๅก. 1998-08-13. Diarsipkan dari asli tanggal 2023-05-14. Diakses tanggal 2023-05-14.
  68. ^ "ใ€ˆๅŒ—ไบฌๅคงๅญฆ็”Ÿ็คบๅจ็”ณ่ฏท้ญๆ‹’ใ€‰". ใ€Š่”ๅˆๆ—ฉๆŠฅใ€‹ (dalam bahasa Chinese (Singapore)). ๆ–ฐๅŠ ๅก. 1998-08-17. Diarsipkan dari asli tanggal 2023-05-14. Diakses tanggal 2023-05-14.
  69. ^ "ใ€ˆไธญๅœ‹ๆฐ‘้‹ - 1998ๅนด8ๆœˆไปฝๆ–ฐ่žๆ‘˜่ฆใ€‰". ้ฆ™ๆธฏๅธ‚ๆฐ‘ๆ”ฏๆดๆ„›ๅœ‹ๆฐ‘ไธป้‹ๅ‹•่ฏๅˆๆœƒ. 1998ๅนด8ๆœˆ31ๆ—ฅ. Diarsipkan dari asli tanggal 2013ๅนด10ๆœˆ12ๆ—ฅ. Diakses tanggal 2013ๅนด10ๆœˆ9ๆ—ฅ. ;
  70. ^ Teresa Poole (1998-08-18). "Peking students take to the streets". Independent. Diarsipkan dari asli tanggal 2019-05-09. Diakses tanggal 2019-05-08.
  71. ^ "Chronology for Chinese in Indonesia". Minorities at Risk Project. 2004. Diarsipkan dari asli tanggal 2013-10-12. Diakses tanggal 2013-10-12. (Inggris)
  72. ^ Daojiong Zha (ๆŸฅ้“็‚ฏ) (2000). ""China and the May 1998 riots of Indonesia: exploring the issues"" (PDF). The Pacific Review (Vol. 13 No. 4): 557โ€“575. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2019-05-13. Diakses tanggal 2019-05-13. Beginning in August through November, China made a series of public pronouncements to express its displeasure with the Indonesian government over the latter's handling of the May riots. Also in August, China agreed to sell 50,000 tons of rice to Indonesia and provided Indonesia with a $3 million grant of medicines and pharmaceuticals. It also went ahead to execute a $200 million economic loan package โ€“ agreed in April 1998 โ€“ to Indonesia. In November, a Chinese trade delegation visited Jakarta, on schedule, to discuss Chinese investment projects in Indonesia. ; ;
  73. ^ ""Aid: RI negotiating rice from IDB"". Antara. 1998-08-06.
  74. ^ ""China grants US$3 million in medical aid"". Antara. 1998-08-15.
  75. ^ ""China, RI sign barter deal to boost two-way trade"". The Jakarta Post. 1998-11-26.
  76. ^ ๅพๅฏถๅบท (1998-11-18). "ใ€ˆๆฑŸๆพคๆฐ‘ๆœƒ่ฆ‹ๅฐๅฐผ็ธฝ็ตฑๅ“ˆๆฏ”ๆฏ”๏ผˆ้™„ๅœ–็‰‡๏ผ‰ใ€‰". ใ€Šไบบๆฐ‘ๆ—ฅๅ ฑใ€‹. Diarsipkan dari asli tanggal 2019-05-11. ๆœฌๅ ฑๅ‰้š†ๅก11ๆœˆ17ๆ—ฅ้›ป ่จ˜่€… ๅพๅฏถๅบทๅ ฑ้“๏ผšๅœ‹ๅฎถไธปๅธญๆฑŸๆพคๆฐ‘ไปŠๅคฉไธŠๅˆๅœจไธ‹ๆฆป็š„้ฆ™ๆ ผ้‡Œๆ‹‰้ฃฏๅบ—ๆœƒ่ฆ‹ไบ†ๆญฃๅœจๅ‰้š†ๅกๅ‡บๅธญไบžๅคช็ถ“ๅˆ็ต„็น”็ฌฌๅ…ญๆฌก้ ˜ๅฐŽไบบ้žๆญฃๅผๆœƒ่ญฐ็š„ๅฐๅบฆๅฐผ่ฅฟไบž็ธฝ็ตฑๅ“ˆๆฏ”ๆฏ”ใ€‚ๆฑŸไธปๅธญๅ†ๆฌก็ฅ่ณ€ๅ“ˆๆฏ”ๆฏ”ๅฐฑไปป็ธฝ็ตฑ๏ผŒไธฆๅฐไป–้‡่ฆ–ไธฆ็ฉๆฅตๆŽจๅ‹•ไธญๅœ‹ๅ’Œๅฐๅฐผ้—œไฟ‚็™ผๅฑ•่กจ็คบ่ฎš่ณžใ€‚ๆฑŸไธปๅธญ่ชช๏ผŒๅฐๅฐผๆ˜ฏไธญๅœ‹็š„ๅ‹ๅฅฝ่ฟ‘้„ฐ๏ผŒ้€ฒไธ€ๆญฅ็™ผๅฑ•ๅ…ฉๅœ‹้—œไฟ‚ๆ˜ฏไธญๅœ‹ๆ”ฟๅบœ็š„ๆ—ขๅฎšๆ”ฟ็ญ–ใ€‚ๅ„˜็ฎกๅฐๅฐผๅœ‹ๅ…งๅฝขๅ‹ขไปŠๅนด็™ผ็”Ÿๅพˆๅคง่ฎŠๅŒ–๏ผŒไฝ†ไธญๅœ‹ๆ”ฟๅบœ่‡ดๅŠ›ๆ–ผ้žๅ›บๅ’ŒๅŠ ๅผทไธญๅœ‹ๅ’Œๅฐๅฐผ็ฆ้„ฐๅ‹ๅฅฝๅˆไฝœ้—œไฟ‚็š„ๆฑบๅฟƒๆฒ’ๆœ‰่ฎŠๅŒ–ใ€‚ไธญๅœ‹ๅ’Œๅฐๅฐผไน‹้–“ไธๅญ˜ๅœจๆ นๆœฌ็š„ๅˆฉๅฎณ่ก็ช๏ผŒ่‡ดๅŠ›ๆ–ผๆœฌๅœ‹็š„็ถ“ๆฟŸๅปบ่จญ๏ผŒๅŠชๅŠ›็ถญ่ญทๆœฌๅœฐๅ€็š„็นๆฆฎๅ’Œ็ฉฉๅฎšๆ˜ฏๆˆ‘ๅ€‘็š„ๅ…ฑๅŒ็›ฎๆจ™ใ€‚ๅ“ˆๆฏ”ๆฏ”ๆ„Ÿ่ฌไธญๅœ‹ๅœจ่‡ช่บซไนŸ้‡ๅˆฐๅ„็จฎๅ›ฐ้›ฃ็š„ๆƒ…ๆณไธ‹ไปๅ‘ๅฐๅฐผๆไพ›ไบ†็่ฒด็š„ๆดๅŠฉใ€‚ไป–่ชช๏ผŒๆ‚ฃ้›ฃไน‹ไบคๆ‰้ซ”็พๅ‡บ็œŸๆญฃ็š„ๅ‹่ชผ๏ผŒๅฐๅฐผๅธŒๆœ›้€ฒไธ€ๆญฅๅŠ ๅผทๅŒไธญๅœ‹็š„ๅ‹ๅฅฝๅˆไฝœ้—œไฟ‚ใ€‚ๅœจ่ซ‡ๅˆฐไปŠๅนด5ๆœˆๅฐๅฐผ้จทไบ‚ไธญ็™ผ็”Ÿ็š„ไธๅนธไบ‹ไปถๆ™‚๏ผŒๆฑŸไธปๅธญ่ชช๏ผŒๅฐๅฐผ่ฏไบบๅŠ ๅ…ฅๅฐๅฐผๅœ‹็ฑๅพŒ๏ผŒๅทฒ็ถ“ๆˆ็ˆฒๅฐๅฐผๆฐ‘ๆ—ๅคงๅฎถๅบญไธญ็š„ไธ€ๅ“กใ€‚ไฝœ็ˆฒๅฐๅฐผๅ…ฌๆฐ‘๏ผŒๅ…ถไบบ่บซๅฎ‰ๅ…จๅ’Œๅˆๆณ•ๆฌŠ็›Š็†ๆ‡‰ๅ—ๅˆฐๅฐๅฐผๆ”ฟๅบœ็š„ๆœ‰ๆ•ˆไฟ่ญท๏ผŒไป–ๅ€‘ๆ‡‰ๅƒๆ™ฎ้€šๅฐๅฐผๅ…ฌๆฐ‘ไธ€ๆจฃไบซๅ—ๅŒๆจฃ็š„ๅพ…้‡ๅ’ŒๆฌŠๅˆฉใ€‚ไป–่ชช๏ผŒๆˆ‘ๅ€‘ๆณจๆ„ๅˆฐ้–ฃไธ‹ๆœฌไบบๅ’Œๅฐๅฐผๆ”ฟๅบœๅคšๆฌก่กจ็คบ่ฆไฟ้šœ่ฏไบบ็š„ๅˆๆณ•ๆฌŠ็›Š๏ผŒไธฆไธ”ๅทฒ็ถ“้–‹ๅง‹ๆŽกๅ–ไธ€ไบ›ๅ…ท้ซ”็š„ๆŽชๆ–ฝใ€‚ไธญๅœ‹ๅœจ่ฏไบบใ€่ฏๅƒ‘ๅ•้กŒไธŠๆฒ’ๆœ‰ไปปไฝ•็งๅˆฉ๏ผŒ็›ธไฟก็ธฝ็ตฑ้–ฃไธ‹ๅ’Œๅฐๅฐผๆ”ฟๅบœ่ƒฝๅค ็†่งฃไธญๅœ‹ไบบๆฐ‘็š„ๆ„Ÿๅ—ๅ’Œ้—œๆณจใ€‚ๆˆ‘ๅ€‘่ช็ˆฒ๏ผŒๅฆฅๅ–„่™•็†ๅฅฝ่ฏไบบๅ•้กŒไธๅƒ…ๆœ‰ๅˆฉๆ–ผๅฐๅฐผ็š„้•ทๆฒปไน…ๅฎ‰๏ผŒไนŸๆœ‰ๅˆฉๆ–ผๆˆ‘ๅ€‘ๅ…ฉๅคง้„ฐๅœ‹ไน‹้–“ๅ‹ๅฅฝๅˆไฝœ้—œไฟ‚็š„้ †ๅˆฉ็™ผๅฑ•ใ€‚ๅ“ˆๆฏ”ๆฏ”่ชช๏ผŒๅฐๅฐผ่ฏไบบ้ƒฝๆ˜ฏๅฐๅฐผไบบ๏ผŒๆ˜ฏๅคšๆฐ‘ๆ—็š„ๅฐๅฐผๅคงๅฎถๅบญไธญ็š„ไธ€ๅ“กใ€‚ๅฐๅฐผๆ”ฟๅบœ่ช็ˆฒ๏ผŒ5ๆœˆ็™ผ็”Ÿ็š„ไบ‹ไปถๆ˜ฏไธ€็จฎ็Šฏ็ฝช่กŒ็ˆฒ๏ผŒๆฑบไธ่ƒฝๅฎนๅฟ้€™ๆจฃ็š„ไบ‹ๆƒ…ๅ†ๆฌก็™ผ็”Ÿใ€‚ๅฐๅฐผๅฐ‡ๆ นๆ“šๆณ•ๅพ‹้€ฒ่กŒๅšด่‚…่™•็†ใ€‚
  77. ^ a b c Purdey 2006, hlm.ย 165.
  78. ^ ""Jiang: China will never use overseas Chinese to seek gain."". Xinhua English Newswire. 1998-11-18.
  79. ^ Daojiong Zha (ๆŸฅ้“็‚ฏ) (2000). ""China and the May 1998 riots of Indonesia: exploring the issues"" (PDF). The Pacific Review (Vol. 13 No. 4): 557โ€“575. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2019-05-13. Diakses tanggal 2019-05-13. In November China's diplomatic action culminated when President Jiang Zemin raised the suffering of the Indonesian Chinese in the May riots with Indonesian President B. J. Habibie at the Chinaโ€“ASEAN dialogue meeting in Kuala Lumpur. Jiang further made a point by speaking to a group of Indonesian business leaders and repeated the pledge that China would "never try to use people of Chinese origin living in Indonesia to seek political or economic gain there". Thereafter, the issue of the May riots disappeared from China's news media. ; ;
  80. ^ "ๆญฃ็พฉๅ’Œ่‰ฏ็Ÿฅ็š„ๅ‘ผๅ–š". People's Daily. 1998-08-15. Diarsipkan dari asli tanggal 12 October 2013. Diakses tanggal 28 October 2017.
  81. ^ Suryadinata 2004, hlm.ย 92.
  82. ^ ๅ‘จๅฐๅนณ (2014-09-19). "ใ€ˆๅ›ฝไบบๆตทๅค–็”Ÿๅญ˜ๅฎžๅฝ•ใ€‰". ใ€Š้ปจๅปบ็ถฒใ€‹ (dalam bahasa Tionghoa). Diarsipkan dari asli tanggal 2024-06-20. Diakses tanggal 2024-06-20.
  83. ^ ๅˆ˜ๆฐธๅ›บ (2010). "ใ€ˆ็ปˆ็”Ÿ้šพๅฟ˜็š„ไธ€ๅ‘จโ€”โ€”้›…ๅŠ ่พพไบ”ๆœˆ้ชšไนฑ็š„ๆ—ฅๆ—ฅๅคœๅคœใ€‰". Dalam ๅผ ๅ…ตใ€ๆขๅฎๅฑฑ (ed.). ใ€Š็ดงๆ€ฅๆŠคๆกฅโ€”ไธญๅ›ฝๅค–ไบคๅฎ˜้ข†ไบ‹ไฟๆŠค็บชๅฎžใ€‹. ๆ–ฐๅŽๅ‡บ็‰ˆ็คพ. hlm.ย 76โ€“91. ISBNย 9787501191819.
  84. ^ ๅŒ—้ขจ (2024-06-20). "ใ€ˆๅฆ‚ไฝ•็œ‹ๅพ…ๅŽ†ๅฒไธŠๅฐๅฐผไธคๆฌกๅคง่ง„ๆจกๅฑ ๅŽไบ‹ไปถ๏ผŸใ€‰". ใ€Š็ŸฅไนŽใ€‹ (dalam bahasa Tionghoa). Diarsipkan dari asli tanggal 2024-06-21. Diakses tanggal 2024-06-20.
  85. ^ a b c Jemma Purdey (2006). Anti-Chinese Violence in Indonesia: 1996 - 99. University of Hawaii Press. ISBNย 978-0-8248-3057-1. Diarsipkan dari asli tanggal 2013-10-13. Diakses tanggal 2013-10-08.
  86. ^ "ใ€ˆๅค–ไบค้ƒจ๏ผšไธๅˆฐๆ’คๅƒ‘ๆ™‚ๅˆปใ€‰". ใ€Šไธญๆ™‚ๆ™šๅ ฑใ€‹. 1998-05-14. Diarsipkan dari asli tanggal 2003-08-15.
  87. ^ "ใ€ˆ้™ธๅฏถ่“€๏ผšๅƒ…ไบ”ใ€ๅ…ญๅฎถๅฐๅ•†่ขซๆณขๅŠใ€‰". ใ€Šไธญๅœ‹ๆ™‚ๅ ฑใ€‹. ่‡บ็ฃ. 1998-05-15. Diarsipkan dari asli tanggal 2003-10-04.
  88. ^ "ใ€ˆ่•ญ่ฌ้•ทๆŒ‡็คบๅƒ…้€Ÿๆ‡‰่ฎŠไฟๅƒ‘ใ€‰". ใ€Šไธญๅœ‹ๆ™‚ๅ ฑใ€‹. ่‡บ็ฃ. 1998-05-15. Diarsipkan dari asli tanggal 2003-08-18.
  89. ^ "ใ€ˆ5ๆžถC130่ปๆฉŸใ€่‰ฆ้šŠๅพ…ๅ‘ฝ้ฆณๆดใ€‰". ่‡บ็ฃ: ใ€Šไธญๆ™‚ๆ™šๅ ฑใ€‹. 1998-05-16. Diarsipkan dari asli tanggal 2013-03-27.
  90. ^ "ใ€ˆ้‹ๅƒ‘ๅฐˆๆฉŸๆŠตๅœ‹้–€ใ€‰". ่‡บ็ฃ: ใ€Šไธญๆ™‚ๆ™šๅ ฑใ€‹. 1998-05-16. Diarsipkan dari asli tanggal 2003-10-04.
  91. ^ "ใ€ˆๆ’คๅƒ‘ๅ“„ๆŠฌ็ฅจๅƒน๏ผŸ่ฏ่ˆชใ€้•ทๆฆฎๅฆ่ชใ€‰". ่‡บ็ฃ: ใ€Šไธญๆ™‚ๆ™šๅ ฑใ€‹. 1998-05-16. Diarsipkan dari asli tanggal 2003-10-04.
  92. ^ "ใ€ˆ้›…ๅŠ ้”่‹ฆ็ญ‰ๆ’คๅƒ‘็ญๆฉŸใ€€ๅฐๅ•†่‡ชๅ˜ฒๆ˜ฏๅญคๅ…’ใ€‰". ่‡บ็ฃ: ใ€Šไธญๆ™‚ๆ™šๅ ฑใ€‹. 1998-05-16. Diarsipkan dari asli tanggal 2003-10-04.
  93. ^ "ใ€ˆๅฐๅฐผๆญธๅƒ‘็—›ๆ‰นๆ”ฟๅบœๆ•ˆ็Ž‡ใ€‰". ใ€Šไธญๅœ‹ๆ™‚ๅ ฑใ€‹. ่‡บ็ฃ. 1998-05-16. Diarsipkan dari asli tanggal 2013-10-06. Diakses tanggal 2013-07-17.
  94. ^ "ใ€ˆ่ƒกๅฟ—ๅผท๏ผšๅฐๅฐผ่กจ้”ๅธŒๆœ›ๆˆ‘ๅ‹ฟๆ’ค่ณ‡ๆ’คๅƒ‘ใ€‰". ใ€Šไธญๅœ‹ๆ™‚ๅ ฑใ€‹. ่‡บ็ฃ. 1998-05-17. Diarsipkan dari asli tanggal 2013-10-12. Diakses tanggal 2013-10-10.
  95. ^ a b "Chronology for Chinese in Indonesia". Minorities at Risk Project. 2004. Diarsipkan dari asli tanggal 2013-10-12. Diakses tanggal 2013-10-12. (Inggris)
  96. ^ "As Strife Grips Indonesia, U.S. Asks Citizens to Leave and Delays Aid Payment". The New York Times (dalam bahasa Inggris). 1998-05-15. Diakses tanggal 2023-04-30.
  97. ^ Pike, John (27 April 2005). "Operation Bevel Incline". GlobalSecurity.org. Diakses tanggal 8 June 2011.
  98. ^ Landler, Mark (1998-05-16). "UNREST IN INDONESIA: THE CHINESE; The Target Of Violence In a Time Of Wrath". ใ€Š็ด็ด„ๆ™‚ๅ ฑใ€‹. Diarsipkan dari asli tanggal 2019-07-02. Diakses tanggal 2020-09-19.
  99. ^ "ใ€ˆ้€พ่ฌ็พŽ่ป่ตดๆณฐๆผ”็ฟ’ๅฟ…่ฆๆ™‚ๅ”ๅŠฉๆ’คๅƒ‘ใ€‰". ่‡บ็ฃ: ใ€Šไธญๆ™‚ๆ™šๅ ฑใ€‹. 1998-05-17. Diarsipkan dari asli tanggal 2003-10-04.
  100. ^ "ใ€ˆ็พŽๅœ‹ๆ–ฝๅฃ“ใ€€็ฑฒ่˜‡ๅ“ˆๆ‰˜ไธ‹ๅฐใ€‰". ใ€Šไธญๅœ‹ๆ™‚ๅ ฑใ€‹. ่‡บ็ฃ. 1998-05-21. Diarsipkan dari asli tanggal 2008-11-21.
  101. ^ U.S. Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor. "Indonesia Country Report on Human Rights Practices for 1998". Diarsipkan dari asli tanggal 2023-04-04. Diakses tanggal 2023-04-30. Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list (link)
  102. ^ Damai Sukmana (2009-01-11). "Game of chance". Inside Indonesia. Diarsipkan dari asli tanggal 2023-05-12. Diakses tanggal 2023-05-12.
  103. ^ Ethan Harfenist (2018-05-24). "Chinese-Indonesian Refugees Found a New Home, and New Problems, in the US". Vice. Diarsipkan dari asli tanggal 2023-05-12. Diakses tanggal 2023-05-12.
  104. ^ Landler, Mark (1998-05-15). "UNREST IN INDONESIA: THE OVERVIEW; Indonesian Capital Engulfed by Rioting". The New York Times. Diarsipkan dari asli tanggal 2020-05-28. Diakses tanggal 2020-09-19.
  105. ^ "ใ€ˆๅ…จ็พŽๅŽไบบๆŠ—่ฎฎๅฐๅฐผ็งๆ—ๆธ…ๆด—ใ€‰". ใ€Š่”ๅˆๆ™šๆŠฅใ€‹ (dalam bahasa Chinese (Singapore)). ๆ–ฐๅŠ ๅก. 1998-07-29. Diarsipkan dari asli tanggal 2023-05-14. Diakses tanggal 2023-05-14.
  106. ^ "ใ€ˆๆ—ง้‡‘ๅฑฑๅƒไฝ™ไบบ้›†ไผšๆŠ—่ฎฎๅฐๅฐผๆŽ’ๅŽๆšด่กŒใ€‰". ใ€Š่”ๅˆๆ—ฉๆŠฅใ€‹ (dalam bahasa Chinese (Singapore)). ๆ–ฐๅŠ ๅก. 1998-08-04. Diarsipkan dari asli tanggal 2023-05-14. Diakses tanggal 2023-05-14.
  107. ^ "ใ€ˆ็พŽๅ›ฝๅŽไบบๆŠ—่ฎฎๅฐๅฐผๆŽ’ๅŽใ€‰". ใ€Š่”ๅˆๆ—ฉๆŠฅใ€‹ (dalam bahasa Chinese (Singapore)). ๆ–ฐๅŠ ๅก. 1998-08-08. Diarsipkan dari asli tanggal 2023-05-14. Diakses tanggal 2023-05-14.
  108. ^ "ใ€ˆ็บฝ็บฆๅŽไบบๆŠ—่ฎฎๅฐๅฐผ่™ๅŽๆšด่กŒใ€‰". ใ€Š่”ๅˆๆ—ฉๆŠฅใ€‹ (dalam bahasa Chinese (Singapore)). ๆ–ฐๅŠ ๅก. 1998-08-09. Diarsipkan dari asli tanggal 2023-05-14. Diakses tanggal 2023-05-14.
  109. ^ "ใ€ˆๆ”น็”จๅคงๅž‹ๅฎขๆฉŸๆปฟ่ถณไน˜ๅฎข่ฆๆฑ‚ ๅพž้›…ๅŠ ้”้ฃ›ๅ›žๆˆ‘ๅœ‹ๆ–ฐ่ˆช็ญๆฉŸๅ…จ้ƒจ็ˆ†ๆปฟใ€‰". ใ€Š่”ๅˆๆ—ฉๆŠฅใ€‹. ๆ–ฐๅŠ ๅก. 1998-05-15. Diarsipkan dari asli tanggal 2023-05-14. Diakses tanggal 2023-05-14.
  110. ^ "ใ€ˆๆดพไบบๅ“กๅˆฐ้›…ๅŠ ้”ๆฉŸๅ ด่จญๆณ•ๅ–ๅพ—ๆฉŸไฝ ๆˆ‘ๅคงไฝฟ้คจ็›กๅŠ›ๅŠฉๅœ‹ไบบ้›ขๅฐใ€‰". ใ€Š่”ๅˆๆ—ฉๆŠฅใ€‹. ๆ–ฐๅŠ ๅก. 1998-05-16. Diarsipkan dari asli tanggal 2023-05-14. Diakses tanggal 2023-05-14. ;
  111. ^ "ใ€ˆ่ฎธๅคšๅŽ่ฃ”ๅ’Œๅค–ๅ›ฝไบบๅŒ…ไธ“ๆœบๆฅๆˆ‘ๅ›ฝ้ฟ้šพใ€‰". ใ€Š่”ๅˆๆ—ฉๆŠฅใ€‹. ๆ–ฐๅŠ ๅก. 1998-05-16. Diarsipkan dari asli tanggal 2023-05-14. Diakses tanggal 2023-05-14.
  112. ^ "ใ€ˆๅค–ไบค้ƒจ็นผ็บŒๆดพไบบๅœจ้›…ๅŠ ้”ๆฉŸๅ ดๅ”ๅŠฉ 2900ๆ–ฐๅŠ ๅกไบบ้ †ๅˆฉๅ›žๅœ‹ใ€‰". ใ€Š่”ๅˆๆ—ฉๆŠฅใ€‹. ๆ–ฐๅŠ ๅก. 1998-05-19. Diarsipkan dari asli tanggal 2023-05-14. Diakses tanggal 2023-05-14.
  113. ^ ๅพๆป‡ๅบ† (1998-08-03). "ๅฐๅฐผ่ฎฐ้—ป". ใ€ŠๅŽๅคๆ–‡ๆ‘˜ใ€‹ (็ฌฌไธ€ไบ”ๅ››ๆœŸ). Diarsipkan dari asli tanggal 2023-05-04. Diakses tanggal 2023-05-01. ่‡ช๏ผ—ๆœˆไปฝไปฅๆฅ๏ผŒๅœจๆณฐๅ›ฝ้ฆ–้ƒฝๆ›ผ่ฐทๅ’Œ้ฉฌๆฅ่ฅฟไบš้ฆ–้ƒฝๅ‰้š†ๅก็ญ‰ๅœฐๆฐ‘ไผ—ไธŠ่ก—ๆธธ่กŒ๏ผŒๆŠ—่ฎฎๅฐๅฐผๅๅŽๆšด่กŒใ€‚
  114. ^ "Evaluatie project KDC-10". Ministerie van Defensie (dalam bahasa Belanda). 1999-07-01. Diarsipkan dari asli tanggal 2022-01-24. Diakses tanggal 2014-01-05.
  115. ^ Purdey 2006, hlm.ย 147.
  116. ^ a b Hamid et al. 2005, hlm.ย 118โ€“121.
  117. ^ Setiono 2003, hlm.ย 1084.
  118. ^ Purdey 2006, hlm.ย 132.

Pranala luar

sunting
Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:

๐Ÿ“š Artikel Terkait di Wikipedia

Pembakaran Plaza Sentral Klender

secara sengaja dan terorganisasi yang terjadi pada 14 Mei 1998, hari kedua Kerusuhan Mei 1998 yang menimpa Jakarta dan beberapa kota-kota lainnya di

Tragedi Trisakti

Arsip berita Kompas 13 Mei 1998[dibutuhkan verifikasi sumber] Kerusuhan Mei 1998 Krisis keuangan Asia 1997 "Enam Tahun Tragedi Mei: Mahasiswa Trisakti Turun

Kontroversi yang melibatkan Prabowo Subianto

bahwa Schwarz hanya salah persepsi. Prabowo diduga kuat mendalangi kerusuhan Mei 1998 berdasar temuan Tim Gabungan Pencari Fakta. Bahkan menurut Friend

Kerusuhan Poso

Kerusuhan Poso atau konflik komunal Poso, adalah sebutan bagi serangkaian kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia. Peristiwa

Sejarah Surakarta

Ucapan, Pikiran dan Tindakan Saya" Kerusuhan Mei 1998 di Solo Restrukturisasi Kota Solo Pasca Kerusuhan Mei 1998 Menuju Masyarakat Madani Litbang SOLOPOS

Kejatuhan Soeharto

Simanjorang, Raymond R. (2005). Reka Ulang Kerusuhan Mei 1998. Jakarta: Tim Solidaritas Kasus Kerusuhan Mei 1998. ISBNย 978-979-96038-5-2. Christanto, Dicky

Pemerkosaan massal 1998

Pemerkosaan massal 1998 merupakan peristiwa pemerkosaan berkelompok terhadap wanita Indonesia keturunan Tionghoa dan bagian dari kerusuhan Mei 1998. Kekerasan

Ita Martadinata Haryono

Reformasi. Ia ditemukan tewas di kamarnya di Sumur Batu, Jakarta Pusat. Kerusuhan Mei 1998 adalah penjarahan dan pemerkosaan yang mengandung sentimen rasial