Republikanisme 📖 Wikipedia

Republikanisme adalah ideologi politik yang mengusung tata kelola negara republik, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan/atau perwakilan yang dipilih rakyat. Ideologi ini mencakup beragam gagasan, mulai dari kebajikan sipil, partisipasi politik, dampak buruk korupsi, sisi positif konstitusi campuran, supremasi hukum, dan lain-lain. Secara historis, republikanisme menekankan gagasan pemerintahan sendiri dan mencakup berbagai aspek, mulai dari pemerintahan minoritas representatif atau aristokrasi hingga kedaulatan rakyat. Republikanisme memiliki definisi dan interpretasi yang berbeda-beda, yang sangat bervariasi berdasarkan konteks historis dan pendekatan metodologis. Di negara-negara yang diperintah oleh seorang raja atau penguasa serupa seperti Britania Raya, republikanisme hanyalah keinginan untuk mengganti monarki turun-temurun dengan suatu bentuk republik terpilih.

Republikanisme juga dapat merujuk pada pendekatan ilmiah non-ideologis terhadap politik dan pemerintahan. Sebagaimana dinyatakan oleh pemikir republikan dan presiden kedua Amerika Serikat, John Adams, dalam pengantar bukunya yang terkenal, A Defense of the Constitutions of Government of the United States of America, "ilmu politik adalah ilmu kebahagiaan sosial" dan republik adalah bentuk pemerintahan yang dicapai ketika ilmu politik diterapkan secara tepat untuk menciptakan pemerintahan yang dirancang secara rasional.

Alih-alih bersifat ideologis, pendekatan ini berfokus pada penerapan metodologi ilmiah terhadap masalah tata kelola melalui studi dan penerapan pengalaman serta eksperimen masa lalu yang ketat dalam tata kelola. Pendekatan inilah yang paling tepat diterapkan pada para pemikir republikan seperti Niccolò Machiavelli (sebagaimana terbukti dalam Discourses on Livy), John Adams, dan James Madison.

Kata "republik" berasal dari frasa kata benda Latin res publica (hal publik), yang merujuk pada sistem pemerintahan yang muncul pada abad ke-6 SM setelah penggulingan monarki Roma oleh Lucius Junius Brutus dan Collatinus. Istilah ini kemudian dipopulerkan oleh Cicero pada abad ke-4 SM dengan bukunya De Re Publica ("Tentang Urusan Publik"). Bentuk pemerintahan republik di Romawi ini runtuh pada akhir abad ke-1 SM, kembali digantikan sistem monarkial sekalipun labelnya tidak berubah.

Sistem pemerintahan republik muncul kembali kemudian, misalnya dengan munculnya Florence pada masa Renaisans atau Britania Raya modern awal. Konsep republik menjadi kekuatan yang berpengaruh di koloni-koloni Britania di Amerika Utara, di mana ia berkontribusi pada Revolusi Amerika. Di Eropa, republik memperoleh pengaruh yang sangat besar melalui Revolusi Prancis dan Republik Prancis Pertama yang dibentuk pada tahun 1792–1804.

Di Yunani Kuno, beberapa filsuf dan sejarawan menganalisis dan mendeskripsikan unsur-unsur yang sekarang kita kenal sebagai republikanisme klasik. Secara tradisional, konsep Yunani "politeia" diterjemahkan ke dalam bahasa Latin sebagai res publica. Akibatnya, teori politik hingga relatif baru-baru ini sering menggunakan republik dalam arti umum "rezim". Tidak ada satu pun ungkapan tertulis atau definisi dari era ini yang secara tepat sesuai dengan pemahaman modern tentang istilah "republik", tetapi sebagian besar ciri esensial dari definisi modern tersebut terdapat dalam karya-karya Plato, Aristoteles, dan Polybius. Ini mencakup teori pemerintahan campuran dan kebajikan sipil. Misalnya, dalam Republik, Plato sangat menekankan pentingnya kebajikan sipil (bertujuan untuk kebaikan) bersama dengan kebajikan pribadi ('manusia adil') dari pihak penguasa ideal. Bahkan, dalam Buku V, Plato menegaskan bahwa sampai para penguasa memiliki sifat filsuf (Socrates) atau filsuf menjadi penguasa, tidak akan ada kedamaian atau kebahagiaan sipil.

Sejumlah negara-kota Yunani Kuno seperti Athena dan Sparta telah diklasifikasikan sebagai "republik klasik", karena mereka menampilkan partisipasi luas warga negara dalam legislasi dan pengambilan keputusan politik. Aristoteles menganggap Kartago sebagai sebuah republik karena memiliki sistem politik yang mirip dengan beberapa kota Yunani, terutama Sparta, tetapi menghindari beberapa kekurangan yang memengaruhi mereka.

Livy dan Plutarch menggambarkan bagaimana Roma mengembangkan legislasinya, terutama transisi dari kerajaan menjadi republik , dengan mengikuti contoh Yunani. Sebagian dari sejarah ini, yang disusun lebih dari 500 tahun setelah peristiwa tersebut, dengan sedikit sumber tertulis yang dapat diandalkan, mungkin merupakan rekonstruksi fiktif.

Sejarawan Yunani Polybius, yang menulis pada pertengahan abad ke-2 SM, menekankan peran yang dimainkan oleh Republik Romawi sebagai bentuk kelembagaan dalam kebangkitan dramatis hegemoni Roma atas Mediterania. Dalam tulisannya tentang konstitusi Republik Romawi, Polybius menggambarkan sistem tersebut sebagai bentuk pemerintahan "campuran".

• Becker, Peter, Jürgen Heideking and James A. Henretta, eds. Republicanism and Liberalism in America and the German States, 1750–1850. Cambridge University Press. 2002.
• Deudney, Daniel. 2007. Bounding Power: Republican Security Theory from the Polis to the Global Village. Princeton University Press.