Sanae Takaichi 📖 Wikipedia

Yang Mulia Sanae Takaichi
高市 早苗
Potret Takaichi, 2026
Perdana Menteri Jepang ke-102
Petahana
Mulai menjabat 21 Oktober 2025
Penguasa monarki	Naruhito
Pendahulu Shigeru Ishiba Pengganti Petahana
Presiden Partai Demokrat Liberal
Petahana
Mulai menjabat 4 Oktober 2025
Wakil Presiden	Taro Aso
Sekretaris Jenderal	Shun'ichi Suzuki
Pendahulu Shigeru Ishiba Pengganti Petahana
Menteri Negara untuk Keamanan Ekonomi
Masa jabatan 10 Agustus 2022 – 1 Oktober 2024
Perdana Menteri	Fumio Kishida
Pendahulu Takayuki Kobayashi Pengganti Minoru Kiuchi
Menteri Urusan Dalam Negeri dan Komunikasi
Masa jabatan 11 September 2019 – 16 September 2020
Perdana Menteri	Shinzō Abe
Pendahulu Masatoshi Ishida Pengganti Ryota Takeda
Masa jabatan 3 September 2014 – 3 Agustus 2017
Perdana Menteri	Shinzō Abe
Pendahulu Yoshitaka Shindō Pengganti Seiko Noda
Menteri Negara untuk Urusan Okinawa dan Teritorial Utara
Masa jabatan 26 September 2006 – 26 September 2007
Perdana Menteri	Shinzō Abe
Pendahulu Yuriko Koike Pengganti Fumio Kishida
Menteri Negara untuk Sains dan Kebijakan Teknologi
Masa jabatan 26 September 2006 – 26 September 2007
Perdana Menteri	Shinzō Abe
Pendahulu Iwao Matsuda Pengganti Fumio Kishida
Menteri Negara untuk Kesetaraan Gender dan Urusan Sosial
Masa jabatan 26 September 2006 – 26 September 2007
Perdana Menteri	Shinzō Abe
Pendahulu Kuniko Inoguchi Pengganti Yōko Kamikawa
Menteri Negara untuk Keamanan Pangan
Masa jabatan 26 September 2006 – 26 September 2007
Perdana Menteri	Shinzō Abe
Pendahulu Iwao Matsuda Pengganti Shinya Izumi
Menteri Negara untuk Inovasi
Masa jabatan 26 September 2006 – 26 September 2007
Perdana Menteri	Shinzō Abe
Pendahulu Jabatan dibentuk Pengganti Jabatan ditiadakan
Anggota DPR mewakili Dapil II Nara
Petahana
Mulai menjabat 11 September 2005
Pendahulu Makoto Taki Pengganti Petahana
Informasi pribadi
Lahir	7 Maret 1961 (umur 65) Yamatokōriyama, Nara, Jepang
Partai politik	Independen (sebelum 1994) Partai Batas Baru (1994–1996) Partai Demokrat Liberal (1996–kini)
Suami/istri	Taku Yamamoto ​ ​ (m. 2004; c. 2017)​ ​ ​ (m. 2021)​
Anak	3
Almamater	Universitas Kobe
Tanda tangan
Situs web	Situs web resmi
Nama Jepang
Kanji	高市 早苗code: ja is deprecated
Hepburn Sederhana	Takaichi Sanae
Suara Sanae Takaichi Takaichi menyampaikan pidato setelah dilantik menjadi Perdana Menteri Jepang. Direkam 21 Oktober 2025
Sunting kotak info • L • B

Sanae Takaichi (高市 早苗code: ja is deprecated , Takaichi Sanae, lahir 7 Maret 1961)^[a] adalah seorang politikus Jepang yang menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang dan Presiden Partai Demokrat Liberal sejak 2025. Dia adalah wanita pertama yang memegang posisi ini. Ia merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat sejak 2005 dan menjabat dalam sejumlah jabatan kabinet di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Shinzo Abe dan Fumio Kishida.

Lahir dan dibesarkan di Nara, Takaichi merupakan alumni Universitas Kobe dan bekerja sebagai penulis buku, staf anggota legislatif dan pembawa acara sebelum masuk ke dunia politik. Terpilih sebagai politikus independen di Diet Nasional pada 1993, ia bergabung ke Partai Demokrat Liberal dan dikenal sebagai tokoh didikan Shinzō Abe.^[3] Takaichi mengambil beberapa jabatan pada masa pemerintahan Abe, paling utama sebagai Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi. Ia merupakan calon ketua umum pada 2021 tetapi ia kalah dalam putaran kedua, menempati juara ketiga dibelakang Fumio Kishida dan Tarō Kōno.^[4] Selama pemerintahan Kishida, ia diangkat sebagai Menteri Negara untuk Keamanan Ekonomi.

Takaichi kembali mencalonkan diri sebagai ketua umum pada 2024, tetapi ia kalah tipis melawan Shigeru Ishiba pada putaran kedua. Ia kembali mencalonkan diri pada 2025, kali ini dipilih sebagai ketua umum mengalahkan Shinjirō Koizumi dan menjadi ketua umum wanita pertama.^[5] Setelah mengamankan perjanjian koalisi dengan Nippon Ishin no Kai, Takaichi dipilih menjadi Perdana Menteri Jepang oleh Diet Nasional pada 21 Oktober 2025, membuatnya menjadi perdana menteri perempuan pertama selama sejarah Jepang.^[5][6] Masa pemerintahannya diawali oleh krisis diplomatik dengan Tiongkok di mana Takaichi menyatakan sikap terhadap tindakan Jepang mengenai ancaman serangan Tiongkok ke Taiwan dan cibiran mengancam dari diplomat Tiongkok.

Takaichi memiliki reputasi politik yang digambarkan sebagai seorang konservatif garis keras^[7][8] dan ultrakonservatif.^[15] Kebijakan domestiknya melingkupi kelanjutan Abenomics dan oposisi terhadap pernikahan sesama jenis, pengakuan marga terpisah bagi ibu menikah dan hak putri kerajaan untuk naik taktha menjadi Kaisar Jepang. Kebijakan luar negerinya mencakupi amendemen Pasal 9 Konstitusi Jepang^[16][17] yang menolak penggunaan kekuatan militer sertai penguatan Aliansi Amerika Serikat-Jepang. Ia dianggap sebagai politikus pro-Taiwan dan anti-Tiongkok. Sebagai anggota kelompok ultranasionalis Nippon Kaigi, ia berargumen bahwa kejahatan perang Jepang terlalu berlebihan dan ia kerap mengunjungi Kuil Yasukuni yang kontroversial. Forbes menobatkannya sebagai wanita terkuat ketiga di dunia dan wanita terkuat di Asia selama tahun 2025.^[18]

Lahir dan dibesarkan di Nara, ayahnya merupakan seorang pekerja buruh di pabrik yang berafiliasi dengan Toyota sementara ibunya adalah seorang polisi di Kepolisian Prefektur Nara.^[7][19] Takaichi tamat sekolah dari SMA Prefektural Unebi. Walaupun ia diterima di Universitas Keio dan Universitas Waseda di Tokyo, dia tidak kuliah karena orang tuanya menolak menanggung biaya kuliah jika dia meninggalkan rumah atau memilih universitas swasta karena dia seorang wanita.^[20] Jadi, Takaichi berkuliah di Universitas Kobe, berpergian selama 6 jam jauhnya. Setelah tamat dari Universitas Kobe, ia melanjutkan pendidikan di Institusi Pemerintahan dan Manajemen Matsushita. Selama masa kecil dan remajanya, ia gemar bermain drum dan piano serta menyukai heavy metal. Dia juga tertarik pada sepeda motor, dan memiliki Kawasaki Z400.^[21]

Pada 1987, ia pindah ke Amerika Serikat dengan sponsor dari Institut Pemerintahan dan Manajemen Matsushita untuk bekerja untuk seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Pat Schroeder sebagai seorang staf kongres.^[22][b] Sekembalinya ke Jepang pada tahun 1989, ia menarik perhatian media massa sebagai analis legislatif berpengalaman di Kongres AS, dan menulis buku berdasarkan pengalaman tersebut.

Pada tahun 1992, ia membentuk Konsorsium Kansai Hi-Vision dan memimpin sebagai ketua pertama. Ia kemudian menjadi pembawa acara TV Asahi pada bulan Maret 1989, menjadi pembawa acara bersama program "Kodawari TV Pre-Stage" di stasiun itu bersama Renhō.^[23]

Pada bulan November 1990, ia menjadi pembawa acara program informasi pagi "Asa Da! Nandou Gaku" di Fuji Television Network.^[24]

Takaichi masuk ke dunia politik pada tahun 1992 sebagai bakal calon anggota DPR untuk daerah pemilihan Nara dari Partai Demokrat Liberal (LDP).^[25] Pada 9 Juni, ketua LDP Nara Seisuke Okuno menyelenggarakan pertemuan di sebuah hotel di Nara. Dua kandidat yang diajukan adalah Takaichi dan Mitsuo Hattori, putra ketiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Yasuji Hattori. Dari 313 pemilih yang memenuhi syarat, 215 hadir dan memberikan suara mereka dengan cara yang tidak lazim, anonim. Setelah menghitung suara, termasuk suara yang diberikan melalui surat suara absensi hingga sehari sebelumnya, Hattori menerima 162 suara, Takaichi 137 suara, dan satu suara tidak sah, dengan Hattori terpilih sebagai kandidat. Pada 10 Juni, federasi prefektur mengajukan permohonan dukungan resmi ke kantor pusat partai.^[26] Kalah praseleksi, pada 29 Juni Takaichi mengumumkan akan mencalonkan diri sebagai calon non-partai.^[25]

Saat pemunggutan suara pada 26 Juli, Takaichi kalah melawan Hattori dengan perbedaan suara yang sangat besar. Takaichi klaim bahwa selama kampanye ia diganggu, termasuk penyebaran dokumen mencurigakan. Namun, belum ada catatan resmi utama terkait hal ini yang terkonfirmasi.

Takaichi tidak menerima dukungan keluarga untuk maju sebagai calon anggota DPR dan saat ia kalah pemilu untuk pertama kalinya, Takaichi ditegur oleh orang tuanya. Pada pemilihan umum berikutnya pada 1993, Takaichi sempat mengurung niat untuk kembali maju tetapi ayahnya memberi surat kepadanya yang mendorongnya mencalonkan diri.^[27] Pada pemilihan DPR 1993, ia kembali maju sebagai politikus independen dan memenangkan kursinya. Setelah pemilu, Takaichi mencoba mendaftarkan diri sebagai anggota Partai Baru Sakigake tetapi ditolak. Dalam pemilihan perdana menteri di Diet Nasional, Takaichi memilih Yohei Kono, ketua partai LDP namun Kono kalah melawan Morihiro Hosokawa dari Partai Baru Jepang.^[28]

Pada 1994, Takaichi bergabung ke Partai Liberal, menghadiri pendirian partai tersebut. Partai Liberal masuk ke koalisi pemerintah saat ketua umumnya, Koji Kakizawa menjadi Menteri Luar Negeri Jepang di kabinet pimpinan Tsutomu Hata, membuat Takaichi menjadi anggota DPR pro pemerintah. Pada Juli 1994, Partai Liberal masuk ke koalisi Liberal-Reformasi yang dipimpin oleh mantan perdana menteri Toshiki Kaifu yang meninggalkan LDP. Pada Desember 1994, koalisi Liberal-Reformasi beserta Komeito, Partai Demokrat Sosial, Partai Baru dan partai lain yang membentuk Fraksi Reformasi dimerger menjadi Partai Batas Baru (NFP).

Pada pemilihan umum ke-41 untuk DPR pada bulan Oktober 1996, setelah diperkenalkannya sistem pemilihan campuran distrik satu kursi dan perwakilan proporsional, ia mencalonkan diri sebagai kandidat Partai Batas Baru di distrik Nara 1 dan terpilih kembali untuk masa jabatan kedua. Namun, partainya gagal mempertahankan pemerintahan karena kalah secara nasional. Pada 5 Oktober 1996, Takaichi menjawab perekrutan kader oleh sekretaris jenderal LDP Koichi Kato dan kemudian bergabung ke LDP pada Desember 1996. Takaichi mengkritik kebijakan pajak NFP, "Meskipun komite penelitian sistem perpajakan partai Shinshinto telah membahas masalah ini secara menyeluruh sebelum pemilihan umum dan menyimpulkan bahwa pemotongan pajak skala besar tidak mungkin dilakukan, pemimpin partai, Ichiro Ozawa, tiba-tiba menjanjikan pemotongan pajak skala besar sebesar 18 triliun yen pada hari pengumuman pemilihan umum."^[29] Pembelotan Takaichi ke LDP walaupun menang pemilu dengan suara anti-LDP membuatnya dikecam keras oleh anggota NFP.

Setelah bergabung ke LDP, Takaichi bergabung ke faksi Seiwa Seisaku Kenkyūkai pimpinan Yoshiro Mori dan dia menjabat sebagai Wakil Menteri Parlemen untuk Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri di bawah Keizo Obuchi.^[30] Ia juga menjabat sebagai ketua Komite Pendidikan dan Sains. Pada tahun 2000, Takaichi kembali mengikuti pemilu dan memenangkan kursinya kembali untuk masa jabatan ketiganya.^[31] Pada tahun 2002 ia diangkat sebagai Wakil Menteri Senior Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri di bawah Junichiro Koizumi.^[31] Ia juga menyampaikan pidato tentang "merevitalisasi ekonomi Jepang" sebagai dosen di Kyoto Youth Political College, sebuah kursus politik untuk masyarakat umum yang diselenggarakan oleh Partai Demokrat Liberal.^[32]

Pada pemilu 2003, Takaichi kembali maju di dapil I Nara, tetapi ia kalah melawan Sumio Mabuchi dari Partai Demokrat Jepang. Ia juga kalah di blok representasi proporsional di Nara, menyebabkannya tidak dipilih kembali menjadi anggota DPR. Pada April 2004, Takaichi bekerja sebagai dosen ekonomi di Universitas Kinki.^[31][33]

Saat mengajar di Universitas Kinki, ia meminta mahasiswa seminarnya untuk magang selama liburan musim panas. Namun, masa magang tersebut bertepatan dengan ujian semester pertama universitas, sehingga sulit menemukan kondisi yang sesuai. Oleh karena itu, ia secara pribadi mencari alamat perusahaan, mengirim surat kepada para presiden, dan mengunjungi mereka untuk memungkinkan mahasiswa berpartisipasi dalam magang. Ia juga mengatakan bahwa alasan ia ingin mahasiswa seminarnya berpartisipasi dalam magang adalah karena ia khawatir akan perubahan "perspektif kerja" di kalangan anak muda. Ia mengatakan bahwa dengan mengalami kerasnya realitas dan aturan masyarakat melalui magang, "jika mereka dapat mempertimbangkan kembali apa itu karier dan menemukan apa yang kurang dari mereka, mungkin hal itu akan mengubah cara mereka menjalani sisa satu setengah tahun masa kuliah mereka."^[34]

Pada 2004, adik laki-laki Takaichi yang bekerja sebagai sekretaris direkrut oleh anggota DPR Taku Yamamoto dan saat bersamaan Yamamoto melamar kepada Takaichi.^[35][36] Pada Juni awal 2004, Yamamoto melamar kepadanya melalui telefon, "Jika kamu serius mencari seorang pedamping hidup, saya pun juga sudah cerai, jadi saya mencalonkan diri untukmu". Takaichi melalui situs resminya menyatakan bahwa ia menerima lamaran tersebut tanpa memintanya berpacaran dengannya terlebih dahulu dan memutuskan untuk langsung menikah dengan menjawab "ya" terhadap lamaran Yamamoto seminggu kemudian.^[37] Karena ini pernikahan kedua Yamamoto, ia meminta Takaichi untuk tidak menyelenggarakan resepsi pernikahan tetapi Takaichi bersikeras tetap membuat resepsi karena ia ingin memakai gaun pernikahannya, maka keduanya membuat resepsi mewah di Osaka dan Tokyo.^[38][39]

Ia pindah ke Ikoma, Nara setelah kekalahan pemilu. Pada pemilu 2005, ia maju sebagai kandidat LDP di dapil II Nara setelah petahananya, Makoto Taki meninggalkan partai setelah melawan kebijakan privatisasi pos yang dipromosikan oleh Junichirō Koizumi. Takaichi maju sebagai kandidat "pembunuh" dan berhasil mengalahkan Minoru, membuatnya kembali ke politik nasional.^[31] Karena statusnya sebagai anggota DPR, Takaichi mengundurkan diri sebagai dosen dari Universitas Kinki.

Takaichi memimpin kelompok internal partai LDP yang menentang undang-undang yang mengizinkan pasangan menikah untuk mempertahankan nama keluarga terpisah setelah menikah (夫婦別姓), dengan alasan bahwa hal itu akan merusak sistem keluarga tradisional Jepang. Selain itu, sebagai kepala komunikasi, ia "menimbulkan kontroversi ketika ia menyarankan agar penyiar TV dicabut izinnya jika menayangkan program yang dianggap pemerintah bias politik, sebuah pernyataan yang secara luas dikecam sebagai tindakan yang sama saja dengan penindasan kebebasan berbicara".^[8]

Takaichi pernah menjabat sebagai Menteri Negara Urusan Okinawa dan Wilayah Utara, Menteri Negara Kebijakan Sains dan Teknologi, Menteri Negara Inovasi, Menteri Negara Urusan Pemuda dan Kesetaraan Gender^[40] dan Menteri Negara untuk Keamanan Pangan dibawah Perdana Menteri Shinzō Abe.^[30]

Pada 15 Agustus 2007, Takaichi bersama mantan perdana menteri Junichirō Koizumi mengunjungi Kuil Yasukuni. Ia menjadi satu-satunya menteri kabinet Abe yang mengunjungi kuil tersebut. Awalnya Takaichi berencana untuk tidak hadir karena urusan kerja, tetapi ia memutuskan untuk hadir karena tidak ada satu pun menteri Abe yang pergi ke kuil tersebut.^[41] Ia menerima permintaan dari Yoshinobu Shimamura, ketua Asosiasi Anggota DPR Pengunjung Kuil Yasakuni^[42] dan Takaichi secara mendadak pergi ke Kuil Yasakuni pada sore hari.^[43][44]

Pada bulan Oktober tahun yang sama, ia menjabat sebagai ketua Komite Khusus Pemuda dan Subkomite Kebijakan Industri Tekstil dan Mode di Dewan Penelitian Kebijakan Partai Demokrat Liberal.^[31] Pada tahun 2008, ia terlibat dalam penyusunan undang-undang tentang penciptaan lingkungan yang memungkinkan kaum muda menggunakan internet dengan aman dan tenang.^[45]

Pada Agustus 2008, Takaichi dilantik sebagai Wakil Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri di kabinet pimpinan Yasuo Fukuda dan ia dilantik kembali di jabatan yang sama dibawah Taro Aso.^[31]

Pada pemilu 2009, Takaichi kembali melawan Makoto Taki, politikus yang ia kalahkan pada tahun 2005, di dapil II Nara. Taki yang sudah menjadi politikus Partai Demokrat Jepang mengalahkan Takaichi dan merebut kembali kursinya. Namun Takaichi tidak sepenuhnya kalah pemilu karena suara yang ia raih membuatnya terpilih kembali sebagai anggota DPR melalui blok representasi proporsional.

Pada bulan November 2009, pemerintah mengajukan rancangan undang-undang untuk mengubah Undang-Undang tentang Hukuman atas Perbuatan yang Berkaitan dengan Prostitusi Anak dan Pornografi Anak serta Perlindungan Anak.^[46] Awalnya amendemen undang-undang tidak berhasil dan beberapa RUU serupa juga diajukan,^[47][48][49] dan pada akhirnya amendemen tersebut dilakukan pada Juni 2014.^[50]

Pada 2011, Takaichi meninggalkan faksi Seiwa Seisaku Kenkyūkai dan tidak berafiliasi dengan faksi manapun di LDP. Hal ini karena Takaichi enggan mendukung ketua faksi, Nobutaka Machimura sebagai ketua umum baru.^[51] Takaichi membuka dukungan kepada Shinzō Abe pada pemilihan ketua umum 2012 dan menjadi salah satu staf kampanyenya. Setelah memenangkan pemilihan ketua umum, Abe menunjuk Takaichi sebagai kepala hubungan publik partai.^[52] Untuk mempersiapkan diri dalam pemilu 2012, Takaichi membuat poster yang menunjukkan ketua umum Shinzo Abe serta sekretaris jenderal Shigeru Ishiba dengan slogan "rebut Jepang kembali".^[53]

Ia terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemilihan umum ke-46 pada bulan Desember 2012, masa jabatan keenamnya. LDP menang telak dalam pemilihan tersebut, mengamankan mayoritas kursi yang stabil dan kembali menjadi partai yang berkuasa. Setelah terpilih, ia menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua Dewan Riset Kebijakan LDP.^[54] Ia juga menjabat sebagai Direktur Markas Besar Revitalisasi Ekonomi Jepang LDP.

Takaichi terpilih sebagai Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi menggantikan Yoshitaka Shindō pada 3 September 2014. Ia menjadi wanita pertama yang diangkat ke jabatan tersebut. Setelah ia diangkat menjadi menteri kabinet, sebuah foto dirinya bersama Kazunari Yamada, pemimpin Partai Pekerja Sosialis Nasional Jepang – sebuah partai neo-Nazi kecil di Jepang, dipublikasikan. Ia membantah memiliki hubungan dengan Yamada dan mengatakan ia tidak akan menerima foto tersebut jika ia mengetahui latar belakang Yamada.^[55] Sebelumnya pada 1994, Takaichi juga difoto memegang sebuah buku yang memuji kesuksesan elektoral Adolf Hitler.^[56]

Takaichi adalah salah satu dari tiga anggota kabinet yang mengunjungi Kuil Yasukuni yang kontroversial pada tahun 2014,^[57] menjadi anggota kabinet pertama yang menghadiri festival musim gugur kuil tersebut pada tahun 2016,^[58] dan merupakan salah satu dari empat menteri kabinet yang mengunjungi Yasukuni pada peringatan 75 tahun berakhirnya Perang Dunia II pada bulan Agustus 2020.^[59] Pada pemilihan umum Desember 2014, ia memenangkan mayoritas suara sebanyak 96.000 di distriknya, mengalahkan juara kedua dengan 58.000 suara.^[60]

Pada tanggal 8 Februari 2016, Takaichi, sebagai Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi, menyebutkan kemungkinan memerintahkan lembaga penyiaran untuk menangguhkan siaran karena melanggar Pasal 4 Undang-Undang Penyiaran jika mereka berulang kali menyiarkan program yang tidak bebas bias politik.^[61][62] Departemen Luar Negeri Amerika Serikat kemudian mengeluarkan peringatan bahwa kebijakan tersebut memprihatinkan dan menekan hak bebas pendapat.^[63]

Pada tahun 2017, pengundian ulang elektoral yang diawasi oleh Takaichi selama masa jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi menghilangkan daerah pemilihan di Prefektur Nara, yang berpotensi menyebabkan konfrontasi lain antara Takaichi dan mantan pesaingnya, Sumio Mabuchi.^[64]

Pada 3 Agustus 2017, kabinet Abe dirombak dan Takaichi mundur sebagai menteri akibat reshuffle. Posisinya digantikan oleh Seiko Noda. Takaichi menjadi Menteri Dalam Negeri terlama di Jepang dengan lingkup masa jabatan selama 1066 hari.^[65] Pada bulan Oktober tahun yang sama, ia terpilih untuk kedelapan kalinya dalam pemilihan umum ke-48 untuk Dewan Perwakilan Rakyat. Pada bulan November tahun yang sama, ia diangkat sebagai Direktur Jenderal Markas Besar Keamanan Siber Partai Demokrat Liberal yang baru didirikan. Pada bulan Oktober 2018, ia diangkat menjadi Ketua Panitia Kehormatan DPR Jepang. Ia menjadi wanita pertama yang menjabat diposisi tersebut.^[66][67] Ia kembali diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri pada 11 September 2019 menggantikan Masatoshi Ishida. Di antara inisiatif lainnya, ia memberikan tekanan pada NHK untuk memangkas biaya lisensi dan mereformasi tata kelolanya,^[68] dan mengawasi penyaluran bantuan uang tunai selama pandemi COVID-19.^[69]

Pada Agustus 2021, Takaichi menyatakan ketertarikan untuk mencalonkan diri melawan Yoshihide Suga untuk posisi ketua umum di pemilihan yang terjadwal pada 29 September.^[70] Ia telah melakukan studi terhadap keputusannya tersebut sejak Februari 2021 mengenai prospek masa jabatan ketiga Shinzō Abe.^[71] Ia mengumumkan niatnya pada 10 Agustus melalui Shukan Bunshun, menyatakan bahwa ia hanya mendukung Suga karena ia harap bahwa Suga melanjutkan kebijakan Abe, tetapi Suga tidak menjalankan kebijakan Abenomics secara teratur.^[72][73]

Sanae Takaichi secara resmi mencalonkan diri pada 8 September 2021, menyatakan ia mencalonkan diri karena merasa bertanggung jawab atas keamanan nasional Jepang dan membuka arah masa depan yang cerah bagi bangsa.^[74] Takaichi sendiri menjadi wanita kedua yang maju sebagai calon ketua umum setelah Yuriko Koike pada 2008.^[75] Takaichi bukan satu-satunya calon wanita karena Seiko Noda juga mencalonkan diri menjadi ketua umum tidak lama kemudian. Calon yang ikut terdiri dari dua pria (Kishida dan Kōno) dan dua wanita (Takaichi dan Noda).

Karena Suga tidak mencalonkan diri, Shinzō Abe menaruh dukungannya kepada Takaichi.^[76] Suga sendiri menjagokan Tarō Kōno sebagai ketua umum.^[77] Dia digambarkan sebagai "favorit kaum konservatif dengan pandangan agresif terhadap pertahanan dan diplomasi".^[8] Pada putaran pertama pemunggutan suara, Takaichi menerima 114 suara dari suara anggota Diet, kedua terbanyak setelah Kishida tetapi ia kalah jumlah suara kader partai dibandingkan Kishida dan Kono, menyebabkannya ia meraih juara ketiga dan tereleminasi. Setelah kekalahannya, Takaichi menyapa pendukungnya dan berkata "suara kalian telah didengar, saya tersanjung".^[78] Pemenang pemilihan ketua umum jatuh ke Kishida.

Setelah pemilihan ketua umum, Takaichi ditunjuk kembali sebagai Ketua Dewan Riset Kebijakan oleh Kishida. Pada 4 Oktober 2021, Kishida menjadi perdana menteri dan Kabinet Kishida dibentuk. Namun pada saat pemunggutan suara di Parlemen Jepang untuk mengonfirmasi penunjukkan Kishida, ada satu anggota memilih Takaichi. Saat nama Takaichi dibacakan secara keras, suasana parlemen menjadi ricuh dan ada seseorang berteriak, "Siapa yang memilih dia?". Suara ke Takaichi rupanya dipilih oleh Hodaka Maruyama dari Partai NHK.^[c] Takaichi sendiri memilih Kishida.^[79]

Pada 11 Oktober pada tahun yang sama, ia menjadi kepala Markas Besar Langkah-Langkah Keamanan Ekonomi LDP. Pada 31 Oktober pada tahun yang sama, ia terpilih untuk kesembilan kalinya dalam pemilihan umum ke-49 untuk Dewan Perwakilan Rakyat. Pada bulan November, Takaichi melalui sebuah sesi wawancara menyatakan bahwa ia telah menikah kembali dengan Taku Yamamoto yang sempat bercerai dengannya.^[80] Sebelumnya Sanae Takaichi mengganti marganya mengikuti suaminya pada pernikahan pertama, tetapi dalam pernikahan kedua mereka Yamamoto mengganti marganya menjadi Takaichi.^[81]

Takaichi menjabat sebagai Menteri Negara Keamanan Ekonomi di pemerintahan Kishida mulai Agustus 2022.^[82] Ia bertugas mempersiapkan rancangan undang-undang untuk menerapkan sistem izin keamanan untuk informasi rahasia terkait keamanan ekonomi. Ketiadaan sistem semacam itu telah menghalangi Jepang untuk bergabung dengan Five Eyes.^[83] RUU ini disahkan oleh Diet pada bulan Mei 2024.^[84]

Pada bulan Agustus 2023, Takaichi menyatakan kekhawatirannya bahwa rencana penjualan saham pemerintah di Nippon Telegraph and Telephone dapat membuat infrastruktur telekomunikasi Jepang rentan terhadap Tiongkok.^[85]

Takaichi mengikuti pemilihan ketua LDP untuk menggantikan PM Fumio Kishida yang mengundurkan diri akibat skandal korupsi. Takaichi merupakan salah satu kandidat dalam pemilihan untuk menggantikan Kishida sebagai presiden LDP pada bulan September 2024. Di antara sembilan calon, Takaichi merupakan salah satu calon unggulan selain Shigeru Ishiba dan Shinjirō Koizumi.

Pada 9 September 2024, Takaichi mengadakan siaran pers di Diet Nasional mengumumkan bahwa ia mencalonkan diri sebagai ketua umum.^[86] Ia mengadopsi slogan "Jadikan kepulauan Jepang kuat dan sejahtera," dan menyerukan penguatan bangsa secara menyeluruh.^[87]

Pada pemilihan yang diadakan Jumat, 27 September 2024, Ia berhasil lolos pada putaran pertama dengan 181 suara, tetapi akhirnya dikalahkan oleh Shigeru Ishiba, Sekretaris Jenderal LDP yang juga pernah menjabat sebagai mantan Menteri Pertahanan Jepang.^[88] Setelah pemilihan umum, Ishiba mencoba merangkul Takaichi dengan menawarkannya posisi ketua dewan urusan umum partai, tetapi Takaichi menolak.^[89]

Alasan kenapa Takaichi kalah dalam pemilihan ini karena Takaichi dianggap terlalu mengaungkan ultranasionalisme yang akan mengancam kebijakan pemerintah Jepang pasca Perang Dunia II dan rasa krisis yang dirasakan oleh beberapa anggota Diet atas pertumbuhan pesat dalam suara partai di perkotaan, sampai pada titik di mana beberapa anggota Diet menganggapnya seperti aliran sesat.^[90] Fujikawa menghubungkan hal ini dengan dinamika faksi, dengan menyatakan bahwa suara Takaichi meningkat sejak awal karena instruksi dari para pembuat raja,^[d] yang pada akhirnya menyebabkan kekalahannya.^[91]

Setelah pengunduran diri Shigeru Ishiba sebagai Perdana Menteri Jepang, Takaichi mengumumkan percalonannya sebagai ketua umum LDP di pemilihan ketua umum 2025.^[92] Memberikan keterangan pers di hadapan wartawan mengenai pengumuman percalonannya, Takaichi berkata bahwa "Yang kita perlukan sekarang adalah politik yang akan mengubah kecemasan tentang hidup dan masa depan kita menjadi mimpi dan harapan. Saya akan mencoba sebaik-baiknya, bahkan apabila harus mempertaruhkan jiwa raga saya".^[93] Pada keesokan harinya, Takaichi menyelenggarakan konferensi pers untuk secara resmi menyatakan bahwa ia mencalonkan diri sebagai ketua umum.^[94] Mengutip kenaikan harga, bencana alam, dan ancaman keamanan, ia berkata, "Yang dibutuhkan untuk mengatasi krisis ini adalah politik yang mengubah kecemasan tentang kehidupan sehari-hari dan masa depan menjadi mimpi dan harapan."^[94]

Dalam jajak pendapat awal, Takaichi dan menteri pertanian Shinjirō Koizumi diidentifikasi sebagai kandidat terdepan.^[95] Saat kampanye berlanjut, baik Takaichi maupun Koizumi hampir imbang dalam jajak pendapat.^[96] Takaichi memperhalus sikap politiknya selama kampanye, menyatakan dirinya sebagai "konservatif moderat" dan ia juga tidak berkomentar mengenai keinginan untuk mengunjungi Kuil Yasukuni sebagai perdana menteri.^[97] Suaminya, Taku Yamamoto mendukung upaya istrinya untuk menjadi ketua umum LDP dan berhasrat akan membantunya untuk menjadi perdana menteri wanita Jepang pertama, bahkan meminta pendukungnya di Prefektur Fukui untuk menyalurkan dukungan kepada Takaichi.^[98]

Dalam rangka mempersiapkan diri di pemilihan ketua umum, Takaichi menerima saran dari penasihatnya untuk melembutkan posisi politiknya dan juga mengikuti kelas riasan.^[99] Diduga oleh media, raut wajah Takaichi berubah menjadi lebih halus serta cara berbusana dan pidatonya juga berganti.^[100][101]

Pemilihan diadakan pada tanggal 4 Oktober; Takaichi menerima 183 suara (31,07%) selama putaran pertama, terbanyak di antara kandidat lainnya.^[5] Koizumi berada di posisi kedua dengan 164 suara (27,84%). Karena tidak ada kandidat yang mencapai mayoritas di putaran pertama, pemilihan putaran kedua diadakan antara Takaichi dan Koizumi.^[5] Takaichi memenangi putaran kedua dengan selisih 54,25% berbanding 45,75%, dan menjadi wanita pertama yang menduduki jabatan presiden LDP.^[102] Ia kemudian mengangkat Taro Aso sebagai wakil ketua umum dan Shun'ichi Suzuki sebagai sekretaris jenderal.^[103]

Terpilihnya Takaichi sebagai ketua umum dan kemungkinan besar akan dipilih menjadi perdana menteri Jepang disambut baik oleh pasar karena Takaichi berencana untuk mengakomodasi kebijakan kenaikan suku bunga Bank Jepang sebesar 4% pada awal masa jabatannya.^[104] Hal ini membuat nilai saham Nikkei 225 naik ke level 47,000 untuk pertama kalinya dan nilai yen merosot nilainya.^[104] Nikkei naik lebih dari 4% hingga mencapai rekor tertinggi dan indeks ditutup 4,75% lebih tinggi untuk mengakhiri hari perdagangan,^[105] sementara nilai yen melemah 1,8% terhadap dolar.^[106]

Ketua umum Komeito Tetsuo Saito pada 10 Oktober mengumumkan bahwa Komeito tidak akan mendukung Sanae Takaichi dan mengakhiri perjanjian koalisi dengan LDP dengan alasan perbedaan pendapat dengan kepemimpinan Takaichi dan penangganan kasus dana gelap oleh LDP.^[107][108] Pengumuman ini mengakhiri koalisi LDP-Komeito yang berlangsung selama 26 tahun^[108] dan menyebabkan pemilihan Perdana Menteri di Diet Nasional mundur dari 15 Oktober ke tanggal 21 Oktober 2025.^[107][109] Komeito sendiri menyatakan bahwa mereka bersedia untuk kembali ke koalisi dengan syarat bahwa Takaichi mundur.^[110] Takaichi sendiri meminta maaf kepada publik mengenai keruntuhan koalisi tersebut dan berjanji akan tetap membentuk pemerintahan dengan mitra partai yang lain.^[111] Pada 15 Oktober, Takaichi berhasil mengait Nippon Ishin no Kai pimpinan Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura untuk bernegosiasi masuk ke koalisi pemerintahan,^[112] tetapi anggota Parlemen Jepang gagal untuk mengesahkan tanggal 21 Oktober sebagai tanggal pemunggutan konfirmasi perdana menteri, menggeser ke waktu yang tidak diketahui.^[113] Pada 17 Oktober, Parlemen Jepang mengesahkan bahwa konfirmasi akan dilakukan pada 21 Oktober.^[114] Pada 19 Oktober, telah diumumkan bahwa Ishin dan LDP telah menyepakati perjanjian koalisi yang berakhir sampai 2027.^[115][116] Pada 20 Oktober, Takaichi dan Yoshimura menandatangani perjanjian koalisi, memperkuat kesempatannya menjadi perdana menteri.^[117] Pada 21 Oktober, DPR dan Dewan Penasihat menominasi Takaichi sebagai perdana menteri.^[118] Takaichi berhasil mendapatkan 237 suara anggota DPR ketimbang 149 untuk Yoshihiko Noda dari Partai Demokrat Konstitusional Jepang, menghindari putaran kedua.^[119] Pada kemudian hari, ia resmi dilantik oleh Kaisar Naruhito di Istana Kekaisaran.^[120]

Sanae Takaichi menjadi perdana menteri perempuan pertama di Jepang, serta menjadi pemimpin wanita pertama sejak Permaisuri Go-Sakuramachi sejak 1771, perdana menteri pertama dari Prefektur Nara dan perdana menteri pertama dari wilayah Kansai sejak Sōsuke Uno pada 1989. Setelah dipilih, Takaichi membentuk kabinetnya. Awalnya, ia ingin kabinetnya terisi dengan banyak wanita seperti di kabinet pemerintahan negara-negara Nordik,^[121] ia hanya melantik dua wanita di kabinetnya yakni Satsuki Katayama sebagai Menteri Keuangan Jepang wanita pertama dan Kimi Onoda sebagai menteri keamanan ekonomi.^[121] Dalam konferensi persnya, Takaichi menyatakan bahwa ia "memprioritaskan kesetaraan kesempatan" dibandingkan dengan yang lain, dan memilih menterinya berdasarkan kemampuan mereka, bukan gender.^[122]

Kabinet ini dinilai mengutamakan persatuan partai. Takaichi merangkul rival politiknya untuk menjabat sebagai menteri kabinetnya. Di antaranya, Takaichi mengangkat Yoshimasa Hayashi sebagai Menteri Dalam Negeri, Toshimitsu Motegi sebagai Menteri Luar Negeri, dan Shinjirō Koizumi sebagai Menteri Pertahanan.^[123] Orang kepercayaan Shigeru Ishiba Ryosei Akazawa dinaikkan pangkatnya untuk menjadi menteri ekonomi, perdagangan dan industri, menunjukkan bahwa Takaichi akan melanjutkan sebagian kebijakan ekonomi Ishiba.^[124][125] Namun tidak seperti perdana menteri lainnya, Takaichi memilki sekretaris kabinet yang merupakan orang kepercayaannya, yaitu Minoru Kihara yang secara garis ideologi memiliki kemiripan dengannya.^[126]

Pada konferensi pers pertamanya sebagai perdana menteri di tanggal 21 Oktober 2025, Takaichi memberi penjelasan terhadap kebijakan-kebijakan penting seperti melawan inflasi yang semakin meningkat dan ia akan bekerja untuk menerapkan suspensi tarif pajak bensin untuk sementara. Ia juga mengumumkan kebijakan lain seperti usulan untuk membentuk daerah cadangan ibu kota, merombak sistem jaminan sosial negara, merevisi konstitusi, dan membentuk pemerintahan mayoritas untuk membawa stabilitas dengan tetap mendengarkan partai-partai oposisi mengenai kebijakan nasional dan menaikkan ambang batas pendapatan bebas pajak nasional, sesuai dengan perjanjian koalisinya dengan Nippon Ishin no Kai. Takaichi juga menegaskan bahwa manajemen krisis adalah bagian dari agenda utama dalam pemerintahannya dan memaparkan rencananya untuk meningkatkan kolaborasi sektor publik dan swasta dalam berinvestasi pada ekonomi, energi, dan ketahanan pangan.^[127]

Menurut laporan lokal, Takaichi saat ini sedang merencanakan paket stimulus ekonomi senilai ¥13,9 triliun ($92,19 miliar) sebagai bagian dari kebijakan inisiatif ekonomi pertamanya yang bertujuan untuk "kebijakan fiskal proaktif yang bertanggung jawab", yang memiliki tiga pilar utama; yaitu langkah-langkah untuk melawan inflasi, investasi di industri yang sedang berkembang, dan keamanan nasional. Proposal lainnya juga mencakup perluasan hibah pemerintah daerah untuk usaha kecil dan menengah serta investasi tambahan di bidang teknologi seperti kecerdasan buatan dan semikonduktor.^[128]

Dalam pidato kebijakan perdananya di Parlemen Jepang pada 24 Oktober 2025, Takaichi mengulangi prioritasnya dalam mengatasi inflasi, pengeluaran fiskal, pembentukan panel pertumbuhan ekonomi, dan usulannya sebelumnya untuk menghapuskan pajak sementara atas bensin.^[129] Ia juga menegaskan bahwa ia akan meningkatkan anggaran tahunan pertahanan Jepang menjadi 2% dari PDB, memajukan targetnya untuk direalisasi pada 2026 ketimbang batas lama pada 2027 dalam upaya memodernisasi Pasukan Bela Diri Jepang sementara pemerintahan akan merevisi tiga dokumen keamanan nasional karena meningkatnya ketegangan di kawasan Laut Merah, perang di Gaza dan Ukraina, serta tindakan Tiongkok, Rusia dan Korea Utara yang semakin agresif. Takaichi juga menyebutkan bahwa Jepang masih harus bergantung kepada Amerika Serikat dalam pertahanan sembari memperkuat kekuatan diplomasi Jepang di komunitas internasional.^[130]

Takaichi juga memperbarui upaya kedua pendahulunya untuk menjadikan Jepang sebagai pusat manajemen aset terkemuka dan rencana mereka mendirikan badan pencegahan bencana.^[131] Meskipun ia didukung dengan sentimen anti-imigrasi, Takaichi menyatakan bahwa pekerja asing masih diperlukan sebagai tambahan untuk penduduk Jepang yang kian menurun. Ia menyoroti perlunya menyeimbangkan kebutuhan pasar tenaga kerja dan meningkatnya populasi imigran, dengan mencatat bahwa penerimaan negara terhadap migran didasarkan pada kepatuhan mereka terhadap aturan dan hukum Jepang, dan berjanji untuk memperkuat regulasi guna menegakkan kepatuhan.^[131]

Dalam jajak pendapat yang dilakukan pada akhir Oktober – awal November 2025, pemerintahan Takaichi menerima persetujuan antara 65% dan 83% responden, yang merupakan peringkat tertinggi dibandingkan pemerintahan mana pun dalam dua puluh tahun.^[132][133]

Pada 23 Januari 2026, Takaichi membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat Jepang dan menyelenggarakan pemilu pada 8 Februari 2026.^[134] Pemilu tersebut menghasilkan kemenangan telak bersejarah bagi LDP, dengan partai tersebut memenangkan mayoritas super dua pertiga dan merebut kembali status mayoritasnya di parlemen. Total setidaknya 316 kursi yang diraih LDP adalah jumlah kursi terbanyak yang pernah dimenangkan oleh sebuah partai dalam sejarah pemilu Jepang. Para analis mengaitkan kemenangan partai tersebut dengan popularitas pribadi Takaichi yang tinggi pada saat pemilu.^[135][136]

Takaichi melakukan debut diplomatiknya di Kuala Lumpur, Malaysia untuk menghadiri KTT ASEAN di mana ia melakukan pertemuan multilateral dengan berbagai pemimpin dunia untuk memperkuat kerja sama di bidang maritim, kecerdasan buatan dan keamanan siber. Ia juga melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Presiden Filipina Bongbong Marcos dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese.^{[137][138][139][140]} Takaichi juga menghadiri KTT ASEAN+3, KTT ASEAN-Jepang, Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur ke-20, dan Dialog Global ASEAN ke-2. Namun Takaichi tidak menghadiri sisa acara di ASEAN dan terbang kembali ke Jepang karena Presiden Amerika Serikat Donald Trump hendak datang ke Jepang pada keesokan harinya.^[141]

Takaichi bertemu dengan Donald Trump pada 28 Oktober 2025 di Istana Akasaka di Tokyo. Kedua pemimpin menandatangani perjanjian di bidang perdagangan, mineral, teknologi nuklir, dan mineral. Takaichi juga mengutarakan visi untuk memperkuat hubungan pertahanan Amerika Serikat dan Jepang. Setelah pertemuan tersebut, Takaichi memberikan hadiah berupa tongkat putter milik mendiang guru politiknya dan mantan perdana menteri Shinzō Abe, sebuah bola golf yang ditandatangani oleh pemain golf profesional Hideki Matsuyama, dan bola golf yang bercorak daun emas.^[142][143] Trump kemudian mengajak Takaichi pergi ke Pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat Yokosuka dan menaiki kapal induk USS George Washington (CVN-73). Di kapal induk tersebut, Takaichi berjanji memperkuat persekutuan militer antar kedua negara menuju ke "jaman emas" ditengah "lingkungan keamanan yang parah".^[144][145] Menurut sekretaris pers Trump, Takaichi juga menyatakan bahwa pemerintah Jepang akan mendukung nominasi Trump untuk mendapatkan Penghargaan Nobel Perdamaian.^[146]

Pemimpin Tiongkok Xi Jinping mengambil langkah yang tidak biasa dengan tidak mengirimkan telegram ucapan selamat pada hari Takaichi menjabat sebagai perdana menteri, tetapi pertemuan puncak Jepang-Tiongkok antara Xi dan Takaichi tetap terlaksana pada 31 Oktober. Di sana, kedua belah pihak sepakat untuk mempromosikan "hubungan yang saling menguntungkan berdasarkan kepentingan strategis bersama."^[147] Namun, Takaichi melakukan dialog dengan wakil presiden Taiwan Lin Hsin-i pada 1 November 2025, menimbulkan nota protes dikeluarkan oleh pemerintah Tiongkok dan nota sanggahan dari Jepang, membuat hubungan Tiongkok dan Jepang memburuk.^[148]

Dalam musyawarah di komite anggaran DPR pada tanggal 7 November, Takaichi mengatakan bahwa serangan Tiongkok terhadap Taiwan dapat menjadi "situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang", yang memungkinkan Jepang untuk mengambil tindakan militer dalam membela diri.^[149] Dalam tanggapan terhadap hal tersebut, Konsulat Jenderal Tiongkok di Osaka Xue Jian menulis di Twitter bahwa "Kita tidak mempunyai pilihan lain selain menebas leher leher kotor yang menerjang kita tanpa ragu sedikit pun itu. Apakah kamu siap?"^[149] Walaupun Xue kemudian menghapus unggahannya, ini menyebabkan pertikaian diplomatik antara Jepang dan Tiongkok.^[150][151] Selain membuat oposisi Jepang berpihak dengan pemerintah dalam diskusi untuk mengusir Xue Jian, pernyataan Xue juga dikecam oleh pemerintahan Taiwan dan Duta Besar Amerika Serikat^[152][153] sementara pemerintahan Tiongkok mengkritik Takaichi.^[154] Kedua negara kemudian mengeluarkan peringatan perjalanan dan memanggil kedua duta besar.^[154][155] Tiongkok juga mengerahkan Penjaga Pantai Tiongkok dan drone untuk mempatroli Kepulauan Pinnacle.^[156]

Artikel ini adalah bagian dari seri tentang
Konservatisme di Jepang
Ideologi Kapitalisme Fiskal Korporatisme Liberal Nasionalisme Populisme Statisme Showa Sosial Ultra
Prinsip Antikomunisme Birokrasi Bushido Budaya Jepang Disiplin Elitisme Aristokrasi Meritokrasi Familialisme Heroisme Kedaulatan Kesetiaan Monarkisme Nihonjinron Nilai-nilai Asia Patriotisme Shinto Tatanan sosial Tradisi
Sejarah Abenomics Kekaisaran Jepang Sistem kaisar Hakko ichiu Ketakutan Merah Pakta Anti-Komintern Pemberontakan Satsuma Perjanjian Keamanan AS-Jepang Sistem 1955 Tenkō
Intelektual Aida Etō Fukuda Fujii Hasuda Hayashi Hirata Hyakuta Inazō Kanokogi Koizumi Kobayashi Kosaka Kuga Kakuzō Motoori Masaki Mayuzumi Minobe Mizushima Mishima Miyake Nishibe Nishio Ōen Oh Okazaki Ōkawa Oshikawa Sakurai Shiono Shiga Shigeki Sono Sōseki Sugiyama Suzuki Takeyama Tadayuki Tsunetomo Watsuji Watanabe Yamazaki Yoshikawa Yasuoka Yanagita
Sastra Man'yōshū (759) Kokin Wakashū (905) Hagakure (recorded 1709–1716) Imperial Rescript on Education (1890) Bushido: The Soul of Japan (1899) The Book of Tea (1906) Patriotism (1960) Sun and Steel (1968) ”The Japan That Can Say No” (1989) The Dignity of the Nation (2005)
Politikus Abe Asō Fukuda Hara Hashimoto Hatoyama Hiranuma Hirohito Hyakuta Inada Ishiba (Shigeru) Ishiba (Jirō) Ishihara Itō Kamiya Kaneko Katsura Kawamura Kiichirō Kishi Kishida Koike Koizumi (Junichiro) Koizumi (Shinjirō) Kowashi Konoe Mori Makino Nakagawa Nakasone Ōhira Ōkubo Saigō Saionji Suga Sugita Takaichi Tamaki Tojo (Hideki) Tojo (Yuko) Yamagata Yoshida
Partai Aktif Komeito Minshuto (faksi sayap-kanan) Kaseikai Nippon Ishin no Kai Partai Demokrat Liberal Partai Demokrat untuk Rakyat Partai Konservatif Jepang Partai Realisasi Kebahagiaan Sanseitō Tomin First no Kai Dibubarkan Kibō no Tō Partai Baru Rakyat Partai Matahari Terbit Partai Restorasi Jepang Rikken Seiyukai Taisei Yokusankai
Koalisi Koalisi LDP – Komeito
Organisasi Aktif Ganbare Nippon Nippon Kaigi Zaitokukai Dibubarkan Genyōsha Kenkokukai Kokuryūkai Sakurakai Tatenokai
Media Bungei Shunjū Shokun! Fuji TV Sankei Shimbun Seiron Hanada Yomiuri Shimbun Shūkan Shinchō
Ideologi terkait Fasisme Liberalisme Klasik Statisme
Topik terkait Bangsawan Daimyo Kazoku Kuge Samurai Kokugaku Keluarga Sato-Kishi-Abe Uyoku dantai Yamato nadeshiko Zaibatsu
Portal Jepang
l b s

Takaichi adalah seorang konservatif dan nasionalis garis keras.^{[7][157][158][159][160]} Ia merupakan seorang anggota Nippon Kaigi, sebuah organisasi ultranasionalis Jepang.^[161][162] Tarō Kōno, seorang menteri dan politikus LDP, menyatakan bahwa Takaichi berada di spektrum politik kanan jauh di partai.^[163] Deutsche Welle dan South China Morning Post menggambarkan Takaichi sebagai seorang politikus sayap kanan jauh.^[164][165] Pada 2021, Time menyebut bahwa Takaichi adalah seorang ultrakonservatif.^[166] Takaichi kerap mengunjungi Kuil Yasukuni yang dianggap kontroversial di Tiongkok dan Korea Selatan.^[167]

Takaichi mengutip Margaret Thatcher sebagai idola politiknya,^[7][168] dan ia juga memakai julukan Iron Lady seperti Thatcher.^{[168][169][170][171]} Pandangan kebijakannya dapat disimpulkan sebagai berikut:

• Amendemen Konstitusi Jepang termasuk Pasal 9 yang mengatur tentang hak untuk mendeklarasi perang dan penamaan Pasukan Bela Diri Jepang menjadi angkatan bersenjata secara eksplisit.^[172][173]
• Mempromosikan perubahan kitab undang-undang dengan menambahkan hukuman terhadap penodaan bendera nasional.^[174] Takaichi berargumen bahwa penodaan bendera Jepang harus dihukum dengan cara yang sama seperti penodaan lambang negara asing yang bisa dipidanakan.^[175]
• Mendukung pewarisan taktha secara garis keturunan ayah ketimbang memperbolehkan putri kaisar naik taktha melalui restorasi status bangsawan bagi mantan keluarga ningrat.^[172]
• Mengurangi "kesetaraan hasil yang berlebihan" dalam kesejahteraan dan mendorong kesempatan yang setara. Mencegah "penerimaan curang" atas tunjangan jaminan sosial.^[172]
• Investasi terhadap pertumbuhan industri, terutama di teknologi canggih, serta mempromosikan perdagangan bebas dengan negara lain.^[176]
• Menghapus pajak penghasilan progresif, dan menaikkan pajak penghasilan badan untuk perusahaan dan perbankan.^[176]
• Memperketat proses imigrasi untuk migran yang pindah masuk ke Jepang.^[177]

Takaichi dikenal mendukung pengeluaran pemerintah yang proaktif. Ia mendukung investasi besar-besaran pemerintah di sektor-sektor strategis penting dalam apa yang ia sebut sebagai "investasi manajemen krisis". Sektor-sektor tersebut meliputi: kecerdasan buatan, semikonduktor, fusi nuklir, bioteknologi, dan pertahanan.^[178] Ia mendukung kelanjutan Abenomics.^[179] Selama pemilihan kepemimpinan LDP 2025, dia mengatakan akan mempertimbangkan untuk membiayai rencana stimulus ekonomi dengan menerbitkan obligasi untuk membayar utang nasional.^[180]

Dalam pencalonannya sebagai pemimpin LDP pada tahun 2021, ia mengajukan tiga rencana, yaitu "Rencana untuk Memperkuat Ekonomi Jepang", yang juga dikenal sebagai "Abenomics Baru" atau "Sanaenomics". Rencana pertama adalah kebijakan moneter ekspansif, rencana kedua adalah "pengeluaran fiskal yang fleksibel dalam menanggapi krisis," dan rencana ketiga adalah "investasi yang berani dalam manajemen krisis dan pertumbuhan".^[181] Rencana tersebut memberi penekanan khusus pada "manajemen krisis yang berani dan investasi pertumbuhan", yang akan melibatkan pengeluaran fiskal berskala besar dan pengembangan sistem hukum dan obligasi ekonomi baru.^[182]

Takaichi telah mengadvokasi kenaikan pajak bagi korporasi. Ia telah mempertimbangkan untuk menaikkan pajak atas simpanan tunai, alih-alih laba ditahan, dan pada September 2021 ia memperkirakan bahwa "pajak 1% atas simpanan tunai korporasi akan meningkatkan penerimaan pajak sebesar 2 triliun yen. Bahkan jika perusahaan dengan modal 100 juta yen atau kurang dikecualikan, penerimaan pajak akan meningkat sebesar 1 triliun yen."^[181]

Takaichi telah menyatakan pandangan konservatif sosial termasuk penolakan terhadap pernikahan sesama jenis dan dukungan untuk mewajibkan pasangan berbagi nama keluarga setelah menikah.^[183] Dia mengatakan bahwa rencana kesetaraan gender pemerintah pada bulan Desember 2020 dapat "menghancurkan struktur sosial yang berbasis pada unit keluarga".^[184]

Takaichi menolak gagasan bahwa taktha Kaisar Jepang bisa diduduki oleh seorang putri. Dalam debat suksesi kekaisaran Jepang, Takaichi berargumen bahwa keluarga-keluarga Ōke harus dikembalikan status ningratnya atau meminta keluarga inti kekaisaran untuk mengadopsi salah satu dari mereka. Takaichi menyatakan bahwa "tradisi berusia 2.000 tahun dari garis kaisar yang tidak terputus adalah sumber keunikan Kaisar."^[185]

Pada tahun 2006, ia berpendapat bahwa, "Saya tidak menentang kaisar perempuan, tetapi jika kita mengizinkan kaisar dari garis keturunan perempuan, di masa depan, baik leluhur langsung perempuan maupun laki-laki Yang Mulia Kaisar dapat menjadi warga sipil," dan bahwa "kromosom Y1 kaisar pertama, yang telah diwariskan secara akurat, akan hilang."^[186]

Takaichi kerap mengkritik praktik ekonomi Tiongkok seperti pencurian kekayaan intelektual dan menyerukan pengurangan ketergantungan terhadap Tiongkok. Takaichi mengusulkan agar Amerika Serikat menempatkan rudal jarak menengah di Jepang^[187] dan menyingkirkan pelampung yang ditempatkan oleh Tiongkok sebagai bagian dari persengketaan Kepulauan Senkaku.^[188] Takaichi beropini bahwa Jepang harus menunjukkan kedaulatan di Kepulauan Senkaku dengan mengembangkan pulau-pulau tersebut, berargumen bahwa Jepang tidak boleh mengulangi kesalahan atas kehilangannya Kepulauan Kuril dan Karang Liancourt dan perebutan kembali kedua kepulauan tersebut secara paksa tidak diperbolehkan dalam konstitusi Jepang.^[189] Pada April 2025, ia mengunjungi Presiden Taiwan Lai Ching-te dan menyatakan bahwa "ancaman bagi Taiwan jugalah ancaman bagi Jepang".^[190]

Pada 4 Mei 2022, pemerintah Rusia melarang Takaichi untuk masuk ke Rusia seumur hidup sebagai bentuk balasan terhadap kebijakan luar negeri Jepang terhadap Rusia. Takaichi menanggapi larangan ini secara santai di Twitter dengan menulis, "Ya sudah! Saya tak mau kesana bahkan kalau diundang!".^[191] Ia juga menyatakan bahwa isu Ukraina bukan sebuah isu yang jauh dari Jepang, merujuk ke pangkalan militer Rusia di Kepulauan Kuril dan juga ancaman dari Tiongkok dan Korea Utara.^[192]

Bagian dari series
Nasionalisme Jepang
Ideologi Esensialisme Fasisme Para Statisme Restorasi Internet Netto-uyoku Minzoku Kanan Baru Konservatisme nasional ACM Budaya Neo Ultra Neo Nihon Religius Nichirenisme Ultra
Prinsip Budaya Jepang Bushido Fukoku kyōhei Hierarki Imperialisme Irredentisme Japanisasi Kedaulatan Kokutai Korporatisme Militerisme Monarkisme Bansei ikkei Sistem kaisar Mitologi Arahitogami Natalisme Nativisme Negasionisme sejarah Penyangkalan Pembantaian Nanking Nihonjinron Otoritarianisme Pan-Asianisme Patriarki Patriotisme Rasisme Korea Rusia Tionghoa Reaksioner Reformasi konstitusi Stratifikasi sosial Supremasisme Wa Xenofobia Gaijin Yamato-damashii
Sejarah Sonnō jōi Restorasi Meiji Pemberontakan Satsuma Reskrip Kekaisaran tentang Pendidikan Perang Tiongkok-Jepang Pertama Insiden 26 Februari Perang Tiongkok-Jepang Kedua Jepang selama Perang Dunia II Perang Pasifik Propaganda Jepang Pembunuhan Inejirō Asanuma Undang-Undang mengenai Bendera Nasional dan Lagu Kebangsaan Koloni dan negara boneka Kekaisaran Burma Filipina India Kamboja Korea Luang Phrabang Mandat Pasifik Selatan Sakhalin Selatan Taiwan Tiongkok Beijing Hebei Timur Manchukuo Mengjiang Nanjing 1937 1940 Shanghai Vietnam Penindasan, pembantaian dan kejahatan perang Jepang Jugun ianfu Kebijakan Serba Tiga Pawai Kematian Bataan Pembantaian Kantō Pembantaian Manila Pembantaian Nanking Pembantaian Sook Ching Romusha Unit 731
Intelektual Chogyū Etō Shimoi Hayashi Hirata Hyakuta Ishiwara Kakuzō Kanokogi Kita Kobayashi (Hideo) Kobayashi (Yoshinori) Masaki Minobe Mayuzumi Mizushima Mishima Miyake Nishibe Nishio Ōen Oh Ōkawa Oshikawa Sakurai Shiga Shimoi Shinkichi Sono Sugiyama Tadayuki Takabatake Tanaka Tetsujirō Watanabe Yatsuka Yanagita
Sastra Bushido: The Soul of Japan (1899) An Investigation of Global Policy (1943) Patriotism (1960) Sun and Steel (1968) ”The Japan That Can Say No” (1989) The Dignity of the Nation (2005) The Eternal Zero (2006)
Politikus Abe Akamatsu Araki Asō Hashimoto (Kingoro) Hashimoto (Tōru) Hiranuma Hirohito Hyakuta Hirota Inada Ishihara Kamiya Kawamura Kiichirō Kishi Koike Koiso Koizumi (Junichiro) Koizumi (Shinjirō) Konoe Masaki Nakano Nakasone Saigō Sasakawa Suga Sugita Takaichi Tsuji Tojo (Hideki) Tojo (Yuko) Yōsuke
Aktivis Akao Inoue Kase Kodama Ryōhei Sakurai Tachibana Toyama Yamaguchi
Partai Aktif Ishin Seito Shimpu Partai Demokrat Liberal Partai Jepang Pertama Partai Konservatif Jepang Partai Nasionalis Sosialis Pekerja Jepang Partai Patriotik Jepang Raya Sanseitō Tomin First no Kai Non-aktif Genzei Nippon Taisei Yokusankai Imperial Subject Public Service Association League of Mobilization in Korea Japan Farmers Party Partai Restorasi Jepang Kokumin Dōmei National Democratic Party Party for Japanese Kokoro Kibō no Tō Partai Matahari Terbit Tōhōkai
Organisasi Aktif Ganbare Nippon Japanese Culture Channel Sakura Japanese Society for History Textbook Reform Nippon Kaigi Sankei Shimbun Zaitokukai Defunct Black Dragon Society Genyōsha Kenkokukai Kokuryūkai National Defense Brotherhood Reform bureaucrats Sakurakai Seiwa Seisaku Kenkyūkai Tatenokai
Topik berkaitan Anti-Kurdish sentiment Konservatisme di Jepang Kimigayo Kokugaku Imperial Seal Political extremism Far-right Bendera Matahari Terbit Keluarga Satō–Kishi–Abe Sengketa wilayah Chishima JDZ Senkaku Takeshima Uyoku dantai Yamato nadeshiko Tokutei Asia Kuil Yasakuni
Portal Jepang
l b s

Takaichi dinilai memiliki pandangan revisionis terhadap sejarah Jepang pada Perang Dunia II terutama dalam sikap tentara Jepang.^{[193][194][195]}

Dalam sebuah kuliah umum pada 2022 untuk hadirin politikus sayap kanan, Takaichi memberikan pernyataan berikut tentang munculnya kontroversi terkait Kuil Yasukuni di Tiongkok dan Korea Selatan: "Karena kami tiba-tiba berhenti di tengah-tengah penghormatan di Kuil Yasukuni, pihak yang lain adalah tsukeagaru (つけ上がる)." Tsukeagaru secara harfiah berarti "memanjat", tetapi ini adalah ungkapan yang merendahkan yang terutama menganggap lawan rendahan, yang juga berarti "sombong"".^{[196][197][198]} Pada April dan Agustus 2024, Takaichi mengunjungi Kuil Yasakuni dan menandatangani buku pengunjung disana sebagai menteri.^[199][200] Beliau juga telah melakukan kunjungan rutin ke kuil tersebut, yang mengenang lebih dari 2,4 juta orang yang gugur dalam tugas di Jepang, termasuk para penjahat perang Kelas A dari Perang Dunia II.^[7] Ia juga menyatakan bahwa ia berjanji akan mengunjungi kuil tersebut sebagai Perdana Menteri, bukan atas nama pribadi jika terpilih,^[187] tetapi pada saat mencalonkan diri sebagai ketua umum pada 2025 ia menghiraukan pertanyaan tersebut.

Pada 2022, Takaichi memberikan sebuah ucapan mengenai Kuil Yasakuni yang berakhir memanen kontroversi di Korea Selatan.^[201] Takaichi saat itu menyatakan, "Jika kita bertindak secara ambigu, seperti menghentikan kunjungan ke Kuil Yasakuni di tengah jalan, sisi yang lain malah naik." menggunakan kata Jepang yang merendahkan tsukeagaru, yang berarti "memanfaatkan kesopanan atau kebaikan seseorang dan bertindak kurang ajar". Ia kemudian menyatakan bahwa jika pemerintah Jepang semakin sering pergi mengunjungi Kuil Yasakuni, negara tetangga pada akhirnya "akan terlihat bodoh dan berhenti mengeluh".^[201]

Takaichi menyatakan bahwa kejahatan perang Jepang selama Perang Dunia II terlalu dibesar-besarkan.^[7] Ia berpandangan negatif terhadap Pernyataan Kono dan Murayama yang mengakui kejahatan perang, termasuk jugun ianfu. Ia merasa bahwa kedua pernyataan ini harus direvisi kembali untuk kepentingan nasional.^{[202][203][204]} Dalam sebuah acara televisi pada 18 Agustus 2002, Takaichi diberikan pertanyaan "apakah anda pikir bahwa perang Jepang setelah Insiden Manchuria adalah sebuah perang membela diri?" dan Takaichi menjawab "saya merasa bahwa ini adalah perang untuk keamanan nasional".^[205]

Pada tahun 2004, Takaichi menulis kolom di situs webnya mengenai kontroversi buku teks sejarah Jepang. Ia membela komentar terbaru Nariaki Nakayama, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains, dan Teknologi (MEXT), yang menyatakan bahwa buku teks "sangat merendahkan diri" dan harus terus mengurangi penggunaan istilah seperti "wanita penghibur" dan "kerja paksa". Ia menulis bahwa Angkatan Bersenjata Kekaisaran Jepang melakukan "serangan ke luar negeri" (海外での進軍, kaigai deno shingun) yang disebut buku teks sebagai "invasi" (侵略, shinryaku), sementara serangan asing seperti invasi Soviet ke Manchuria disebut "serangan ke selatan" (南下, nanka).^[206]

Ia menentang dimasukkannya perkiraan jumlah korban tewas Tiongkok dalam Pembantaian Nanjing dalam beberapa buku pelajaran sekolah. Ia menyampaikan keluhannya kepada MEXT terhadap buku pelajaran yang memuat kritik terhadap Undang-Undang Bendera dan Lagu Kebangsaan pemerintah dan kunjungan Perdana Menteri Junichiro Koizumi saat itu ke Kuil Yasukuni. Ia mengatakan "jelas" bahwa Jepang "bermaksud melancarkan perang bela diri".^[206]

Takaichi mendukung amendemen terhadap Pasal 9 Konstitusi Jepang yang menghapus hak untuk menyatakan perang untuk menyelesaikan perselisihan internasional.^[7] Ia juga ingin melakukan reformasi angkatan bersenjata, mengganti nama Pasukan Bela Diri Jepang menjadi angkatan bersenjata pada umumnya.^[207] Upaya ini ia lakukan pada 2021 bersama peningkatan anggaran pertahanan untuk mendorong pengadaan peralatan canggih serta penelitian dan pengembangan. Ia menyatakan bahwa jika terjadi perang, "penting untuk menetralisir pangkalan musuh terlebih dahulu."^[208] Ia telah mengusulkan penerapan undang-undang antispionase, sesuatu yang juga didukung oleh partai-partai oposisi seperti Partai Demokrat untuk Rakyat.^[209] Ia juga mengusulkan untuk membentuk agensi intelijen.^[210]

Takaichi pernah mengeluarkan keluhan terhadap Perjanjian Status Pasukan AS–Jepang (SOFA) setelah seorang tentara Korps Marinir Amerika Serikat ditangkap karena dicurigai melakukan pemerkosaan anak.^[211] Namun pada 2008, ia juga menyatakan bahwa evaluasi kembali terhadap SOFA harus dilakukan secara hati-hati karena pemerintah harus mengantisipasi permasalahan sulit.^[212] Takaichi berpendapat bahwa AS kemungkinan besar tidak akan menyetujui perjanjian ekstradisi yang lebih menguntungkan, karena AS tidak akan menerima larangan sistem peradilan Jepang atas kehadiran pengacara pembela selama interogasi, dan juga dapat melemahkan komitmen militernya kepada Jepang.^[e] Ia juga berpendapat bahwa mengubah SOFA dengan AS dapat menyebabkan perubahan SOFA antara Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Irak, yang akan menempatkan Kelompok Rekonstruksi dan Dukungan Irak Jepang di bawah yurisdiksi Irak.^[213] Takaichi juga menunjukkan bahwa "di Jerman dan Korea Selatan, yang merupakan sekutu Amerika Serikat seperti Jepang, Amerika Serikat memegang posisi yang lebih tinggi," dan "bahkan ketika anggota Pasukan Bela Diri menjadi tersangka saat ditugaskan di luar negeri, mereka tunduk pada yurisdiksi pidana Jepang berdasarkan Perjanjian Status Pasukan PBB."^[212]

Mengenai kebijakan persenjataan nuklir, Takaichi menyatakan bahwa "sungguh mengkontradiksi bahwa kita menerapkan kebijakan Prinsip Tiga Non-Nuklir sementara kita dapat penggentar dari payung nuklir Amerika Serikat".^[214] dia telah berargumen untuk mempertimbangkan mengizinkan senjata nuklir AS memasuki wilayah Jepang di darat dan laut dalam keadaan darurat.^[215]

Takaichi dianggap sebagai seorang politikus sayap kanan jauh di Jepang dan citranya banyak dikritik oleh politikus baik dari partainya sendiri maupun dari luar. Di LDP, mantan Perdana Menteri Fumio Kishida diduga memanggilnya sebagai "Taliban Takaichi" dan seorang politikus LDP anonim menyatakan bahwa Takaichi adalah "kanker" bagi partai.^[97][216]

Pada 17 Juni 2013, Takaichi berpendapat bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir yang telah ditutup akibat Gempa Tohoku 2011 harus dihidupkan kembali, dengan mengatakan, "Kita tidak berada dalam situasi di mana telah terjadi kematian akibat bencana Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Fukushima Daiichi." Ia menyampaikan pernyataan tersebut sebagai ketua Dewan Riset Kebijakan Partai Demokrat Liberal dalam sebuah kuliah di Kobe, Prefektur Hyogo.^[217]

Pernyataannya dikritik oleh sekretaris jenderal LDP di Fukushima dan di Dewan Penasihat yang menyatakan bahwa pernyataan Takaichi tidak peka dan sangat disayangkan.^[217] Ketua umum Komeitō Natsuo Yamaguchi mengkritik Takaichi karena kurangnya empati terhadap korban karena korban kecelakaan nuklir belum bisa pulang.^[217] Dari oposisi, sekretaris jenderal Partai Demokrat Jepang Goshi Hosono mengkritik keras pernyataan tersebut, menyebut bahwa "siapapun yang tidak memahami angka-angka ini tidak pantas menjadi pemerintah". Oposisi lain juga meminta agar Takaichi mengundurkan diri.^[217]

Pada 18 Juni 2013, Takaichi memberikan klarifikasi terhadap pernyataannya dan menanggapi kritikan tersebut sebagai kesalahan paham dan menyatakan bahwa ia awalnya tidak mengusulkan penghidupan kembali PLTN yang rusak akibat gempa.^[217] Namun ia kembali dikritik oleh anggota partainya karena tidak peka. LDP Fukushima kemudian melayangkan surat protes kepada pimpinan partai pusat mengenai pernyataan Takaichi yang kurang pemahaman terhadap situasi saat bencana nuklir, menyatakan bahwa sebanyak 1,400 jiwa meninggal dunia akibat bencana tersebut, termasuk kasus bunuh diri karena kecapekan mental dan pernyataan Takaichi melukai perasaan korban.^[218] Takaichi menanggapi dengan meminta maaf dan menarik seluruh usulannya mengenai penghidupan kembali PLTN.^[219]

Dalam sebuah orasi kampanye pada 22 September 2025, Takaichi menyerukan perketatan peraturan mengenai warga asing, dan mengeklaim tanpa bukti bahwa turis telah menendang rusa di Taman Nara dan mereka yang ditangkap tidak ditindaklanjuti karena tidak ada penerjemah. Klaim tersebut menimbulkan kontroversi bahwa Takaichi asal menuduh orang demi kepentingan politiknya.^[220] Takaichi membuat klaim tersebut berdasarkan unggahan di media sosial.^{[221][222][223]}

Sebagai tanggapan, seorang pegawai pemerintah Prefektur Nara menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah melihat kasus demikian selama patroli mereka yang dilakukan dua kali sehari dan tidak menerima laporan apapun mengenai hal tersebut.^[224] Ia juga menyatakan bahwa "sepengetahuan pemerintah Nara dan organisasi terkait, tidak ada kasus penyerangan yang terkonfirmasi".^[225]

Hal ini dikritik oleh Renhō yang menjadi politikus Partai Demokrat Konstitusional Jepang (CDP) yang menyatakan walaupun ia setuju dengan Takaichi mengenai penangganan kepadatan wisatawan dan mengatur adab turis asing, ia tidak nyaman dengan tuduhan Takaichi yang hanya didasarkan oleh unggahan video yang tidak jelas buktinya.^[226] Takaichi juga dikritik oleh Partai Komunis Jepang yang menuduhnya sebagai politikus xenofobik.^[227]

Pada 29 Oktober 2021, Sanae Takaichi menyampaikan pidato kampanye untuk kandidat Hideyuki Tanaka di distrik ke-4 Kyoto dalam pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat. Ia berkata, "Tidak seperti sekretaris parlemen, menteri dan wakil menteri disertifikasi oleh Kaisar. Jika Hideyuki Tanaka dari distrik ke-4 Kyoto tidak menang, Kaisar yang sangat sibuk harus mensertifikasi orang lain lagi, yang akan menjadi situasi yang tragis." Ia juga berkata, "Ini akan merepotkan Kaisar. Tolong bantu dia menang." Hal ini dikritik sebagai penyalahgunaan wewenang Kaisar untuk kepentingan politik demi pemilihannya sendiri.^[228]

Takaichi menikahi Taku Yamamoto, seorang anggota DPR sejawat, pada 2004. Mereka sepakat bercerai pada Juli 2017, dengan Takaichi menyatakan bahwa perbedaan pandangan politik dan aspirasi sebagai alasan perceraian tersebut.^[229][230] Namun, mereka menghidupkan kembali pernikahan mereka pada bulan Desember 2021. Dia memiliki empat cucu melalui anak tirinya.^[231][232] Setelah menjalani operasi penyakit ginekologi, Takaichi merasa sulit untuk hamil dan melahirkan, sehingga ia pun menyerah untuk memiliki anak. Pada tahun 2007, ia berkata, "Saya ingin masyarakat lebih terbuka terhadap perempuan infertil."^[233]

Sanae mengubah nama belakang resminya menjadi nama belakang suaminya saat pernikahan pertama mereka, karena hukum Jepang mewajibkan semua pasangan menikah untuk memiliki nama keluarga yang sama. Namun, Taku justru mengubah marganya menjadi nama belakang istrinya setelah mereka menikah kembali.^[234] Penggantian marga tersebut ditentukan oleh sebuah permainan batu gunting kertas oleh keduanya.^[235] Ia menderita strok infark pada 2025, menyebabkan bagian kanan tubuhnya lumpuh. Takaichi menjadi pengasuhnya selama Taku menderita.^[236] Setelah Takaichi menjadi perdana menteri, Taku Yamamoto menjadi Suami Pertama Jepang dan menyatakan ia akan membantu Takaichi seperti bekal makanan untuk keduanya.^[237] Taku Yamamoto memiliki lisensi juru masak profesional dan sering menyiapkan makanan bagi keluarga.^[237]

Walaupun sesama lawan politik, Takaichi memiliki hubungan persahabatan pribadi dengan pemimpin oposisi Yoshihiko Noda dari Partai Demokrat Konstitusional Jepang yang menjabat sejak 2024. Noda merupakan senior Takaichi selama Takaichi berkuliah di Institut Pemerintahan dan Manajemen Matsushita.^[238][239] Persahabatan mereka memiliki sejarah yang panjang walaupun keduanya berada di sisi politik yang berbeda. Noda memberi wawancara kepada Takaichi saat Takaichi mendaftar dan ia memberi evaluasi tinggi mengenai Takaichi.^[240] Takaichi juga mendukung karir politik Noda saat ia mencalonkan diri sebagai anggota dewan prefektural Chiba.^[241] Saat Noda dilantik sebagai Perdana Menteri pada 2011, Takaichi memberi selamat dan merasa bangga padanya dan ada persamaan visi-misi dengannya secara pribadi tetapi menyatakan bahwa Noda perlu berhati-hati berurusan dengan pihak dari sayap kiri.^[240] Sementara saat Takaichi dilantik pada 2025, Noda memberi selamat dan menyatakan bahwa Takaichi merupakan seorang politikus yang memiliki nyali besar dan keras kepala dalam hal kepedulian kepada rakyat namun juga berkata bahwa ia dan Takaichi memiliki banyak perbedaan dan berharap dapat memperdebatkan isu-isu tersebut dengannya.^[240] Takaichi dan Noda mencetak sebuah rekor untuk Institut Pemerintahan dan Manajemen Matsushita di mana alumni mereka menduduki posisi Perdana Menteri dan Ketua Oposisi Jepang secara bersamaan.^[242]

Ia adalah seorang penggemar Hanshin Tigers.^[243] Kecintaan ini diungkapkan dalam sebuah meja bundar dengan tiga penggemar lainnya yakni Yuriko Koike, Shuntaro Torigoe dan Mizuho Fukushima. Selama diskusi, Koike berkomentar, "Saya ingin tanda tangan dari manajer Hanshin Tigers, Senichi Hoshino," yang kemudian ditanggapi Takaichi sebagai "fangirl". Torigoe juga membandingkan Yomiuri Giants dengan LDP dan berkomentar kepada Takaichi, "Pemukul nomor 4 Anda (saat itu Presiden LDP dan Perdana Menteri Junichirō Koizumi) memang tampil bagus, tetapi rata-rata pukulannya tidak membaik." Diskusi ini berlangsung secara harmonis.^[243] Selain itu, ia juga mendukung Gamba Osaka.^[244]

Selama masa mudanya, Takaichi gemar bermain drum dan piano.^[245] Ia pernah menunjukkan bakat permainan drumnya saat berkunjung di Korea Selatan, memainkan lagu Dynamite dari BTS dan Golden dari KPop Demon Hunters bersama Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung.^[246][247] Ia juga menyandang gelar Sommelier d'honneur dan memiliki minat pada sepeda motor, karena memiliki Kawasaki Z400.^[21] Takaichi juga seorang praktisi karate, penyelam skuba dan peminat otomotif, ia dulu memiliki sebuah Toyota Supra A70 2.5GT Twin Turbo Limited seri 1991 selama awal-awal menjabat sebagai anggota DPR dan menggunakan mobil tersebut selama 20 tahun ia bekerja sebagai anggota dewan. Supra A70 ini menggantikan Toyota Supra Celica XX yang ia dulu kendara. Saat ini mobil Supra A70 didonasikan ke museum dealership mobil lokal di Nara.^[248][249] Takaichi juga dikenal sebagai perokok berat dan pecinta manga, khususnya penggemar Bari Bari Densetsu dan Kaji Ryusuke no Gi.^[250][251] Takaichi juga merupakan anggota Liga Parlemen Jepang untuk Anime, Manga, dan Game.^[245]

1. ^ Jepang: 高市早苗, romanized: Takaichi Sanaecode: ja is deprecated , pelafalan [takaꜜitɕi sanae]. Her family name is legally registered as 髙市code: ja is deprecated ,^[1] using the variant character 髙. Her legal name was Sanae Yamamoto (山本早苗code: ja is deprecated , Yamamoto Sanae) during her first marriage.^[2]
2. ^ Pat Schroeder merupakan seorang politikus liberal sayap kiri dan pelopor gerakan feminisme.
3. ^ Dalam siaran langsung YouTube segera setelah pemilihan perdana menteri, Maruyama mengungkapkan, "Saya menulis 'Takaichi Sanae.' (Ketika nama itu dibacakan) Awalnya, saya seperti, 'Oh,' tetapi kemudian dia berkata, 'Bukan saya.'" Maruyama juga melakukan survei di media sosial sebelumnya, dengan mengatakan, "Mari kita semua memilih nominasi perdana menteri." Fumio Kishida, Yukio Edano, Yuichiro Tamaki, dan Sanae Takaichi dinominasikan. Takaichi sejauh ini merupakan kandidat teratas, dengan lebih dari 70% suara. Maruyama juga memilih Shinjiro Koizumi dalam pemilihan perdana menteri tahun lalu dalam survei umum. Maruyama bertemu dengan Takaichi sebelum rapat umum dan berkata, "Saya telah berbicara singkat dan saya menyukainya." Dia juga berbicara dengan Perdana Menteri Kishida, berkomentar, "Saya ingin dia melakukan yang terbaik, tetapi saya rasa dia tidak akan punya banyak waktu."
4. ^ Taro Aso menginstruksikan Shikokai untuk memilih Takaichi pada putaran pertama.
5. ^ Dalam perjanjian ini, personil militer Amerika Serikat yang terjerat kasus kriminal akan diadili sesuai dengan ketentuan hukum Amerika Serikat, bukan Jepang.

• Situs web resmi (dalam bahasa Jepang)