Kerajaan Britania Raya 📖 Wikipedia

Kerajaan Britania Raya
1707–1800
Bendera Lambang Negara (1714–1800)
Semboyan: "Dieu et mon droit" (bahasa Prancis) "Tuhan dan Hakku"[1]
Lagu kebangsaan: "God Save the King"[a] (sejak 1745)
Lambang Negara di Skotlandia:
Britania Raya pada tahun 1789; area hijau muda adalah wilayah Kerajaan Irlandia, Pulau Man, Kepulauan Selat Inggris, dan Elektorat Hanover
Ibu kota	London 51°30′N 0°7′W / 51.500°N 0.117°W / 51.500; -0.117
Bahasa resmi	Inggris
Bahasa daerah yang diakui	Skot Wales Gael Skotlandia Norn Kernow
Agama	Kristen Anglikan Gereja Inggris[3] Gereja Skotlandia
Demonim	Orang Britania Orang Inggris
Pemerintahan	Monarki konstitusional parlementer uniter
Kepala negara
• 1707–1714[b]	Anne
• 1714–1727	George I
• 1727–1760	George II
• 1760–1800[c]	George III
Perdana Menteri
• 1721–1742 (pertama)	Robert Walpole
• 1783–1800 (terakhir)	William Pitt Muda
Legislatif	Parlemen
- Majelis Tinggi	Majelis Bangsawan
- Majelis Rendah	Majelis Awam
Era Sejarah	Permulaan zaman modern
• Perjanjian Persatuan	22 Juli 1706
• Undang-Undang Persatuan	1 Mei 1707
• Bersatu dengan Irlandia	31 Desember 1800
Mata uang	Pound sterling
Didahului oleh Digantikan oleh krjKerajaan Inggris krjKerajaan Skotlandia krjKerajaan Serikat Britania Raya dan Irlandia
Sekarang bagian dari	Inggris Raya Inggris Skotlandia Wales
Sunting kotak info • Lihat • Bicara

Artikel ini adalah bagian dari seri
Sejarah Inggris Raya
Linimasa Zaman prasejarah sampai ca.43 M Penjajahan Romawi ca.43 – 410 Pascapenjajahan Romawi 410 – ca.abad ke-7 Zaman Angelsaksen ca.449 – 1066 Penaklukan Norman 1066–1216 Zaman kulawangsa Plantagenet 1216–1485 Zaman kulawangsa Tudor 1485–1603 Zaman Elizabeth 1558–1603 Zaman kulawangsa Stuart 1603–1714 Zaman James 1603–1625 Zaman Charles 1625–1649 Interegnum 1649–1660 Pemulihan kulawangsa Stuart 1660–1714 Zaman George 1714–1837 Masa pemangkuan 1811–1820 Zaman Victoria 1837–1901 Zaman Edward 1901–1914 Masa Perang Dunia I 1914–1918 Masa antarperang 1919–1939 Masa Perang Dunia II 1939–1945 Masa pascaperang 1945–1979 Zaman modern 1979–sekarang
Bidang Ekonomi Hukum ketenagakerjaan Penegakan hukum Pemantauan massal Bangsa Yahudi LGBT Monarki Peranan wanita Militer Perpajakan
Wilayah Negeri Inggris Skotlandia Irlandia Utara Wales Kabupaten Bedfordshire Berkshire Bristol Buckinghamshire Cambridgeshire Cheshire Cornwall Cumbria Derbyshire Devon Dorset Durham Essex Gloucestershire Hampshire Herefordshire Hertfordshire Pulau Wight Kabupaten Antrim Kabupaten Armagh Kabupaten Down Kabupaten Fermanagh Kabupaten Londonderry Kabupaten Tyrone Kent Kota London Lancashire Leicestershire Lincolnshire London Raya Manchester Raya Merseyside Midlands Barat Norfolk Northamptonshire Northumberland Nottinghamshire Oxfordshire Riding Timur Yorkshire Rutland Shropshire Somerset Staffordshire Suffolk Surrey Sussex Barat Sussex Timur Tyne dan Wear Warwickshire Wiltshire Worcestershire Yorkshire Barat Yorkshire Selatan Yorkshire Utara Tanggungan Mahkota Guernsey Jersey Pulau Man Tanah Seberang Akrotiri dan Dhekelia Anguilla Bermuda Gibraltar Kepulauan Cayman Kepulauan Falkland Kepulauan Georgia Selatan dan Sandwich Selatan Kepulauan Pitcairn Kepulauan Turks dan Caicos Kepulauan Virgin Inggris Montserrat Santa Helena, Ascension, dan Tristan da Cunha Wilayah Inggris di Antartika Wilayah Inggris di samudra Hindia Kota Sejarah perkotaan Kota
Kategori Portal
l b s

Bagian dari seri mengenai
Perang-perang yang melibatkan Kerajaan Britania Raya
Lain-lain Perang Aliansi Empat Sekawan Pemberontakan Yakobit Perang Inggris-Maisuru Perang Inggris-Maratha Pertama Perang Revolusi Amerika Perang Inggris-Belanda Keempat Perang perbatasan Australia Perang Hawkesbury dan Nepean
Perang Indian Perang Ratu Anne Perang Dummer Perang Raja George Perang Telinga Jenkins Perang Prancis dan Indian Perang Padri Le Loutre
Perang Seratus Tahun Kedua Perang Suksesi Spanyol Perang Suksesi Austria Pemberontakan Tahun Empat Lima Perang Karnata Perang Tujuh Tahun Perang Bourbon Perang Revolusi Prancis Perang Koalisi Pertama Revolusi Haiti Pemberontakan Irlandia tahun 1798 Perang Koalisi Kedua
l b s

Negara Britania Raya, yang bernama resmi Kerajaan Britania Raya,^[4] adalah negara yang berdaulat di Eropa Barat mulai dari tahun 1707^[5] sampai dengan akhir tahun 1800. Negara ini dibentuk dengan Perjanjian Persatuan Tahun 1706, yang diratifikasi dengan Undang-Undang Persatuan Tahun 1707, untuk menyerikatkan Kerajaan Inggris (sudah termasuk Wales) dan Kerajaan Skotlandia menjadi satu kerajaan dengan wilayah kedaulatan yang meliputi seantero Pulau Britania Raya dan pulau-pulau di sekitarnya, kecuali Pulau Man dan Kepulauan Selat Inggris. Negara kesatuan ini memiliki satu parlemen yang berkedudukan di Istana Westminster, tetapi melanggengkan dua sistem hukum yang berbeda, yaitu hukum Inggris dan hukum Skotlandia, serta mempertahankan dua sistem pendidikan dan dua lembaga keagamaan yang berbeda, yaitu Gereja Inggris sebagai gereja nasional di Inggris dan Gereja Skotlandia sebagai gereja nasional di Skotlandia.^[6]

Sebelum diserikatkan, Inggris dan Skotlandia sebenarnya sudah dipimpin oleh satu orang kepala negara yang sama sejak terwujudnya persatuan lembaga mahkota pada tahun 1603, ketika James Charles Stuart, Raja Skotlandia, dinobatkan menjadi Raja Inggris dan Raja Irlandia. Sejak James Charles Stuart, orang pertama yang menyebut diri "Raja Britania Raya", menjadi Raja Inggris sekaligus Raja Skotlandia, kesatuan politik dua kerajaan utama di daratan Britania itu sudah berulang kali diupayakan, tetapi berulang kali pula dimentahkan kembali oleh Parlemen Inggris maupun Parlemen Skotlandia. Kebutuhan akan kesatuan politik baru terasa mendesak pada masa pemerintahan Ratu Anne. Sang ratu menjadi keturunan terakhir dari wangsa Stuart cabang Protestan lantaran semua anaknya wafat sebelum beranjak dewasa. Kenyataan ini mengancam persatuan lembaga mahkota, satu-satunya tautan yang menyatukan Inggris dan Skotlandia ketika itu, sebab undang-undang suksesi Skotlandia tidak sama dengan undang-undang suksesi Inggris yang hanya mengakui hak waris dari ahli waris takhta yang beragama Protestan. Dengan demikian masih terbuka peluang bagi wangsa Stuart cabang Katolik yang sudah diasingkan oleh Revolusi Mulia tahun 1688 untuk kembali menduduki takhta Kerajaan Skotlandia tanpa merangkap jabatan kepala negara Inggris.

Sejak mulai berdiri, Kerajaan Britania Raya sudah terikat dengan Kerajaan Irlandia oleh kesatuan lembaga legislatif dan kesatuan pribadi kepala negara, tetapi Parlemen Britania Raya menjegal ikhtiar-ikhtiar perdana untuk memasukkan Irlandia ke dalam kesatuan politik dengan Britania Raya. Tahun-tahun permulaan sejarah kerajaan baru ini diwarnai oleh pemberontakan Yakobit, khususnya pemberontakan Yakobit tahun 1715. Ketidakmampuan atau ketidakcakapan relatif raja-raja kulawangsa Hanover membuat parlemen semakin berkuasa, dan menghadirkan sebuah peran baru, yaitu peran "perdana menteri", yang muncul pada masa jaya Robert Walpole. Negara dilanda krisis ekonomi "Gelembung Laut Selatan" yang diakibatkan oleh kegagalan usaha Kompeni Laut Selatan, salah satu perusahaan saham patungan perdana. Perjuangan kaum Yakobit untuk mengembalikan tahta kerajaan kepada wangsa Stuart akhirnya kandas pada tahun 1746.

Dari nama raja-raja kulawangsa Hanover muncul istilah zaman George, yang biasa dipakai dalam konteks sejarah sosial dan politik untuk menyifatkan gaya arsitektur Inggris dari rentang waktu tahun 1714 sampai 1830, yakni arsitektur zaman George. Istilah "sastra zaman Agustus", yang juga masih berkaitan dengan kulawangsa Hanover, kerap dipakai untuk menyifatkan drama, puisi, dan prosa Inggris dari rentang waktu tahun 1700 sampai dasawarsa 1740-an. Istilah "zaman Agustus" mengisyaratkan pengakuan terhadap pengaruh bahasa Latin Klasik warisan Kekaisaran Romawi.^[7]

Kemenangan dalam Perang Tujuh Tahun menjadi pangkal dominansi Kemaharajaan Inggris, yang kelak tampil sebagai kekuatan global terdepan selama lebih dari satu abad. Britania Raya mendominasi anak benua India melalui usaha dagang dan ekspansi militer Kompeni Hindia Timur di tanah jajahan India. Dari perang melawan Prancis, Britania Raya mendapatkan daerah Kanada Hulu dan Kanada Hilir, dan sebelum menderita kekalahan dalam Perang Kemerdekaan Amerika, Britania Raya juga berdaulat atas Tiga Belas Koloni. Pada tahun 1787, Britania Raya mengawali proses kolonisasi New South Wales dengan melepas keberangkatan Armada Pertama pemindahan narapidana ke Australia. Britania Raya adalah salah satu negara yang ikut terlibat dan tampil menonjol dalam Perang Revolusi Prancis.

Pada tanggal 1 Januari 1801, Kerajaan Britania Raya dan Kerajaan Irlandia, yang sama-sama diperintah oleh Raja George III, serentak memberlakukan Undang-Undang Persatuan Tahun 1800 untuk menyerikatkan kedua negara menjadi satu negara baru bernama Kerajaan Serikat Britania Raya dan Irlandia.

Nama Britania berasal dari nama Latin untuk pulau Britania Raya, yaitu Britannia atau Brittānia, yang berarti tanah orang Briton. Nama Latin ini diserap menjadi Bretaigne dalam bahasa Prancis Lama (kemudian hari menjadi Bretagne dalam bahasa Prancis Modern), dan menjadi Bretayne atau Breteyne dalam bahasa Inggris Madya, yang kemudian hari menjadi Britain dalam bahasa Inggris Modern. Istilah Great Britain, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Britania Raya, pertama kali digunakan secara resmi pada tahun 1474.^[8]

Penambahan embel-embel "Raya" pada nama "Britania" mula-mula terjadi dalam lingkup bahasa Prancis, yang menggunakan nama Bretagne untuk menyebut pulau Britania maupun daerah Bretanye. Untuk membedakan keduanya, orang Prancis menyebut pulau Britania dengan nama Bretanye Besar (bahasa Prancis: la Grande Bretagnecode: fr is deprecated ). Pembedaan ala Prancis ini akhirnya terserap ke dalam bahasa Inggris.^[9]

Perjanjian Persatuan Tahun 1706, yang dikukuhkan dengan Undang-Undang Persatuan Tahun 1707, menyatakan bahwa Inggris dan Skotlandia "akan diserikatkan menjadi Satu Kerajaan bernama Britania Raya".^[10] Dengan demikian "Britania Raya" menjadi nama resmi negara, sekaligus menjadi embel-embel kenegaraan yang disematkan pada gelar dan nama lembaga, misalnya "Parlemen Britania Raya".^[d][11][12] Sebenarnya sudah seabad lamanya istilah Britania Raya digunakan dalam beberapa konteks resmi, misalnya dalam maklumat kenaikan takhta Charles I pada tahun 1625, dengan menggelarinya sebagai "Raja Britania Raya".^[13]

Situs web Parlemen Skotlandia dan situs web BBC menyebut negara yang terbentuk pada tanggal 1 Mei 1707 ini dengan nama Kerajaan Serikat Britania Raya.^[14] Baik Undang-Undang Persatuan maupun Perjanjian Persatuan menyifatkan negara ini dengan istilah "Satu Kerajaan" (bahasa Inggris: One Kingdomcode: en is deprecated ) dan "Kerajaan Serikat" (bahasa Inggris: United Kingdomcode: en is deprecated ), sehingga memunculkan sebutan Kerajaan Serikat bagi negara ini di dalam beberapa buku cetak,^[15] padahal sebutan Kerajaan Serikat lebih tepat digunakan untuk menyifatkan kerajaan hasil penyerikatan dengan Irlandia pada tahun 1801.^[12] Bamber Gascoigne telah mengemukakan bahwa istilah Kerajaan Serikat kadang-kadang digunakan secara tidak resmi pada abad ke-18 untuk menyifatkan negara ini.^[16]

Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:

Undang-Undang Persatuan Tahun 1707

Kerajaan Inggris dan Kerajaan Skotlandia, yang sama-sama berdiri sejak abad ke-9 (Wales dijadikan bagian dari Inggris pada abad ke-16), merupakan dua negara terpisah sampai dengan tahun 1707. Meskipun demikian, pada tahun 1603, James VI, Raja Skotlandia, dinobatkan menjadi Raja Inggris dengan nama James I, sehingga kedua negara terpisah itu akhirnya sama-sama dipimpin oleh satu orang kepala negara. Dengan disatukannya lembaga mahkota pada zaman kulawangsa Stuart, seantero pulau Britania Raya ketika menjadi wilayah kewenangan satu orang kepala negara, yang juga berwenang memerintah Kerajaan Irlandia berdasarkan hak yang melekat pada jabatan kepala negara Inggris. Kedua negara tetap mempertahankan parlemen dan undang-undang sendiri. Banyak pulau kecil yang termasuk wilayah kewenangan kepala negara, antara lain Pulau Man dan Kepulauan Selat Inggris.

Pemberlakuan Undang-Undang Persatuan Tahun 1707 secara drastis mengubah keadaan ini, karena menghadirkan satu lembaga mahkota tunggal, Lembaga Mahkota Britania Raya, dan satu parlemen tunggal, Parlemen Britania Raya.^[17] Kerajaan Irlandia secara resmi tetap terpisah dan memiliki parlemen sendiri sampai dengan diberlakukannya Undang-Undang Persatuan Tahun 1800. Persatuan tahun 1707 memastikan takhta kerajaan diturunkan kepada ahli waris yang beragama Protestan saja, sejalan dengan Undang-Undang Penyelesaian Tahun 1701 Kerajaan Inggris, alih-alih sejalan dengan Undang-Undang Keamanan Tahun 1704 (pasal 3) dan Undang-Undang Perdamaian dan Perang Tahun 1703 (pasal 6) Kerajaan Skotlandia, yang akhirnya dibatalkan dengan Undang-Undang Pembatal Undang-Undang Skotlandia Tertentu Tahun 1707. Berdasarkan Undang-Undang Penyelesaian Tahun 1701, ahli waris takhta Kerajaan Inggris harus termasuk nasab Putri Sophia, Garwa Pangeran-Pemilih Hanover, dan tidak beragama Katolik. Undang-Undang ini menaikkan George I, seorang ningrat asal Hanover, ke atas singgasana Kerajaan Britania Raya pada tahun 1714.

Kewenangan legislatif dilimpahkan kepada Parlemen Britania Raya, yang menggantikan Parlemen Inggris dan Parlemen Skotlandia.^[18] Pada praktiknya, Parlemen Britania Raya adalah kelanjutan dari Parlemen Inggris yang bersidang di Westminster, ditambah dengan wakil-wakil rakyat Skotlandia. Sama seperti Parlemen Inggris dan Parlemen Inggris Raya, Parlemen Britania Raya terdiri atas tiga unsur resmi, yaitu Majelis Awam, Majelis Bangsawan, dan Lembaga Mahkota. Hak priagung Inggris untuk menganggotai Majelis Bangsawan tidak mengalami perubahan, sementara priagung Skotlandia yang besar jumlahnya itu hanya diizinkan mengutus enam belas orang priagung perwakilan Skotlandia, yang dipilih untuk menjabat hingga tiba waktu pergantian parlemen. Anggota Majelis Awam Inggris juga langsung menjadi anggota Majelis Awam Britania Raya, sementara wakil-wakil masyarakat awam Skotlandia dibatasi jumlahnya menjadi 45 orang saja, lantaran jumlah potensi pendapatan pajak Skotlandia dinilai relatif lebih rendah daripada potensi pendapatan pajak Inggris. Orang-orang yang baru diangkat menjadi priagung Britania Raya, dan ahli waris yang menggantikan mereka, berhak menganggotai Majelis Bangsawan.^[19]

Meskipun parlemennya sudah ditiadakan, Skotlandia tetap mempertahankan undang-undang dan sistem peradilannya, mengekalkan Gereja Presbiterian sebagai gereja nasionalnya, serta mengelola sendiri sekolah-sekolahnya. Struktur sosialnya sangat hierarkis, dan golongan yang berkuasa tetap mengendalikan pemerintahan selepas tahun 1707.^[20] Skotlandia mempertahankan keberadaan universitas-universitasnya, dan melalui komunitas intelektualnya, teristimewa di Edinburgh, memantik gelora Pencerahan Skotlandia yang berdampak besar bagi pemikiran masyarakat Britania, Amerika, dan Eropa.^[21]

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Poynings Tahun 1495, Parlemen Irlandia menjadi lembaga yang bernaung di bawah Parlemen Inggris, dan selanjutnya bernaung di bawah Parlemen Britania Raya selepas tahun 1707. Undang-Undang Pemakluman Tahun 1719 (atau Undang-Undang Kebergantungan Irlandia Kepada Britania Raya Tahun 1719) yang dikeluarkan oleh sidang parlemen di Westminster menyebutkan bahwa Majelis Bangsawan Irlandia baru saja "melimpahkan kepada dirinya sendiri, kewenangan dan yurisdiksi untuk menelaah, meluruskan, dan mengubah" amar putusan mahkamah-mahkamah Irlandia, dan menyatakan bahwa lantaran Kerajaan Irlandia bernaung dan bergantung kepada Lembaga Mahkota Britania Raya, maka Sri Baginda, melalui parlemen Britania Raya, memiliki "kewenangan dan kewibawaan penuh untuk membuat undang-undang dan anggaran dasar yang cukup sah mengikat kerajaan dan rakyat Irlandia".^[22] Undang-Undang ini dibatalkan dengan Undang-Undang Pembatal Undang-Undang Pemantapan Kebergantungan Irlandia Tahun 1782.^[23] Pada tahun yang sama, terbit Undang-Undang Dasar Irlandia Tahun 1782 yang mendatangkan masa kemerdekaan legislatif. Meskipun demikian, Pemberontakan Irlandia tahun 1798, yang bertujuan mengakhiri kebernaungan dan kebergantungan Irlandia kepada lembaga mahkota Inggris, serta mendirikan sebuah negara republik, menjadi salah satu faktor yang mendorong dibentuknya Kerajaan Serikat Britania Raya dan Irlandia pada tahun 1801.^[24]

Mengeratkan integrasi politik kerajaan-kerajaannya merupakan salah satu kebijakan penting Ratu Anne, kepala negara Inggris dan Skotlandia yang terakhir dari wangsa Stuart, dan kepala negara Britania Raya yang pertama. Sebuah perjanjian persatuan disepakati pada tahun 1706 sebagai buah dari perundingan-perundingan antara Parlemen Inggris dan Parlemen Skotlandia. Masing-masing parlemen selanjutnya meloloskan Undang-Undang Persatuan untuk meratifikasi perjanjian itu. Undang-Undang Persatuan yang berlaku mulai tanggal 1 Mei 1707 itu menyatukan dua parlemen yang terpisah dan menyerikatkan dua kerajaan menjadi satu kerajaan bernama Britania Raya. Ratu Anne menjadi kepala negara pertama yang menduduki singgasana kerajaan hasil penyatuan Britania. Sesuai pasal 22 Perjanjian Persatuan, Skotlandia maupun Inggris mengutus wakil-wakil rakyatnya untuk menganggotai Majelis Awam Britania Raya yang baru dibentuk.^[25][20] Golongan yang berkuasa di Skotlandia maupun di Inggris mempertahankan kekuasaan mereka, dan kedua negeri terus melanggengkan sistem hukum, sistem pendidikan, serta gereja resminya masing-masing. Dengan bersatu, kedua negeri membentuk lingkungan perekonomian yang lebih besar, dan rakyat Skotlandia mulai menyumbangkan tenaga serdadu dan pegawai kolonial bagi kepentingan angkatan bersenjata dan kemaharajaan Inggris.^[26] Meskipun demikian, ada satu perbedaan yang jelas terlihat sejak semula, yaitu anggota parlemen dan priagung perwakilan Skotlandia dipilih oleh Parlemen Skotlandia yang akan segera dibubarkan, sedangkan semua anggota lama Majelis Awam maupun Majelis Bangsawan di Westminster terus menjabat seperti biasa.

Saat Perang Suksesi Spanyol berkecamuk (tahun 1702–1714), Inggris melanjutkan kebijakan membina dan mendanai persekutuan, khususnya persekutuan dengan Republik Belanda dan Kekaisaran Romawi Suci dalam rangka menghadapi musuh bersama, yaitu Louis XIV, Raja Prancis.^[27] Ratu Anne, yang bertakhta dari tahun 1702 sampai 1714, adalah tokoh utama dalam pengambilan keputusan. Ia dibantu penasihat-penasihat pribadi, teristimewa panglima kawakan Inggris, John Churchill, Adipati Marlborough Ke-1. Keterlibatan dalam perang menguras kas negara, sebab Britania Raya harus mendanai sekutu-sekutunya dan menyewa prajurit upahan. Kebuntuan di medan tempur dan rasa muak berperang di dalam negeri mengantarkan perang mendekati kesudahannya. Para politikus Tory yang antiperang menguasai parlemen pada tahun 1710 dan memaksa diadakannya perdamaian. Perjanjian Utrecht yang mengakhiri Perang Suksesi Spanyol sangat menguntungkan Britania Raya. Spanyol kehilangan jajahan-jajahannya di Eropa, dan tidak lagi menjadi negara adikuasa, kendati terus giat menata koloni-koloninya di benua Amerika. Kemaharajaan Inggris tahap pertama, yang berlandaskan penguasaan tanah seberang milik Inggris, terus diperluas. Britania Raya merampas pulau Newfoundland dan daerah Acadia dari Prancis, serta Gibraltar dan Menorca dari Spanyol. Gibraltar menjadi salah satu pangkalan utama angkatan laut yang memungkinkan Britania Raya menjadi pengendali jalur masuk dari samudra Atlantik ke Laut Tengah.^[28] Perang Suksesi Spanyol menjadi awal dari melemahnya kekuatan militer, diplomasi, dan dominansi ekonomi Prancis, dan tampilnya Britania Raya di pentas dunia sebagai salah satu kekuatan imperialis, militer, dan finansial yang patut disegani.^[29] Sejarawan Inggris G. M. Trevelyan mengemukakan bahwa:

Perjanjian [Utrecht] yang menghadirkan kurun waktu peradaban abad kedelapan belas nan stabil dan khas itu menandai sirnanya ancaman bahaya dari monarki Prancis yang sudah lama membayang-bayangi Eropa, dan menengarai sebuah perubahan yang tidak kalah pentingnya di pentas dunia, yakni kebangkitan supremasi maritim, komersial, dan finansial Britania Raya.^[30]

Pada abad ke-18, Kerajaan Inggris, yang dilanjutkan oleh Kerajaan Britania Raya selepas tahun 1707, bangkit menjadi kekuatan kolonial yang dominan di dunia, dengan Prancis sebagai saingan utamanya.^[31] Tanah seberang milik Inggris sebelum tahun 1707 menjadi nukleus Kemaharajaan Inggris tahap pertama.

"Pada tahun 1714, golongan yang berkuasa sudah sedemikian terpecah-belahnya sehingga banyak yang khawatir kalau-kalau perang saudara akan meletus sepeningkat Ratu Anne", tulis sejarawan W. A. Speck.^[32] Beberapa ratus keluarga dari golongan yang berkuasa dan priayi tuan tanah yang paling kaya menguasai parlemen, tetapi tidak terjalin persatuan di antara mereka. Dalam urusan calon pengganti Ratu Anne, kubu Tory menjunjung tinggi legitimasi "ahli waris sepuh" wangsa Stuart yang masih hidup di pengasingan, sementara kubu Whig menggadang-gadangkan ningrat Hanover demi langgengnya suksesi kepala negara yang beragama Protestan. Raja yang baru, George I, adalah seorang ningrat asing. Dia hanya dilindungi sepasukan kecil tentara permanen, tetapi dipayungi dukungan militer dari negeri asalnya, Hanover, dan dari sekutu-sekutunya di Negeri Belanda. Pada Pemberontakan Yakobit tahun 1715 yang meletus di Skotlandia, 18 priagung dan 10.000 awam Yakobit di bawah pimpinan Bupati Mar berusaha mengulingkan raja baru dan memulihkan pemerintahan wangsa Stuart. Lantaran kurang tertata, pemberontakan ini dapat segera ditumpas. Beberapa dedengkotnya dihukum mati, yang lain disita tanahnya, dan sekitar 700 orang pentolannya dideportasi ke Hindia Barat untuk dipekerjakan sebagai buruh paksa di perkebunan-perkebunan tebu. Salah satu keputusan penting yang menentukan hasil akhir dari pemberontakan ini adalah penolakan ahli waris sepuh wangsa Stuart untuk berpindah agama dari Katolik ke Anglikan. Andaikata dia bersedia pindah agama, mungkin saja akan ada lebih banyak lagi simpatisan Tory yang tergerak untuk ikut memberontak. Kubu Whig mengambil alih pemerintahan, dipimpin oleh James Stanhope, Charles Townshend, Bupati Sunderland, dan Robert Walpole. Banyak anasir Tory yang didepak keluar dari pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Parlemen juga meloloskan undang-undang baru yang memaksakan kontrol nasional yang lebih besar. Hak habeas corpus dibatasi, dan demi menurunkan instabilitas elektoral, dikeluarkanlah Undang-Undang Saptatahunan Tahun 1715, yang memperpanjang jangka waktu maksimum pergantian parlemen dari tiga menjadi tujuh tahun.^[33]

Lama tinggal Raja George I di luar negeri sesudah naik takhta kira-kira hanya separuh dari lama tinggal Raja William III (juga bertakhta selama 13 tahun) di luar negeri.^[34] Menurut sejarawan Jeremy Black, Raja George I sebenarnya ingin tinggal lebih lama lagi di Hanover. "Lawatan beliau pada tahun 1716, 1719, 1720, 1723, dan 1725 berlangsung lama, dan jika dihitung-hitung, secara keseluruhan beliau memang cukup lama tinggal di luar negeri. Lawatan-lawatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melakukan perundingan-perundingan penting maupun untuk bertukar informasi dan opini....Lawatan-lawatan beliau ke Hanover juga dituding sebagai akar masalah oleh para kritikus...yang mengatakan bahwa kepentingan-kepentingan Britania Raya terbengkalai tak terurus....George tidak menguasai bahasa Inggris, dan semua dokumen negara yang diteruskan kepada beliau oleh menteri-menteri Britania harus lebih dulu diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis supaya dapat beliau pahami....Tidak banyak menteri dan diplomat Britania...menguasai bahasa Jerman, atau dapat mengatasinya dalam diskusi yang saksama."^[35]

Raja George I mendukung penyingkiran anasir Tory dari pemerintahan. Mereka terus terpingkirkan dari panggung politik sampai Raja George III, cicit Raja George I, naik takhta pada tahun 1760 dan mulai mengganti politikus-politikus Whig dengan politikus-politikus Tory.^[36] Raja George I sudah sering dikarikaturkan di dalam buku-buku sejarah, tetapi menurut penulis biografinya, Ragnhild Hatton:

...secara keseluruhan beliau sudah berjasa bagi Britania Raya, menuntun negara dengan tenang dan penuh tanggung jawab melewati tahun-tahun sulit pascaperang dan invasi berulang maupun ancaman invasi... Beliau menyukai efisiensi dan kepiawaian, dan sudah lama berpengalaman memimpin negara yang bertatanan... Beliau peduli kepada kualitas para menteri dan perwira, angkatan darat maupun angkatan laut, dan kekuatan tempur angkatan laut dalam wujud kapal-kapal cepat mengalami peningkatan pada masa pemerintahan beliau... Beliau memperlihatkan visi dan kecakapan politik lewat cara beliau memanfaatkan kekuatan Britania di Eropa.^[37]

Robert Walpole (lahir tahun 1676, wafat tahun 1745) adalah anak priayi tuan tanah yang berhasil menjadi orang besar di Majelis Awam dari tahun 1721 sampai 1742. Dia adalah orang pertama yang menjadi "perdana menteri", sebuah istilah yang baru mulai dipakai pada tahun 1727. Pada tahun 1742, dia diangkat menjadi Bupati Orford, dan kepemimpinannya selaku perdana menteri diteruskan oleh dua orang pengikutnya, yaitu Henry Pelham (menjabat dari tahun 1743 sampai 1754) dan kakaknya, Adipati Newcastle (menjabat tahun 1754 sampai 1762).^[38] Clayton Roberts merangkum fungsi-fungsi baru yang diemban Robert Walpole sebagai berikut:

Dia memonopoli urusan menasihati raja, dia mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dengan cermat, dia mengendalikan patronasi dengan tangan besi, dan dia memimpin partai yang paling kuat di parlemen.^[39]

Saham korporasi merupakan suatu fenomena baru, tidak sepenuhnya dipahami, selain dari desas-desus yang beredar di kalangan para cukong bahwa untung besar bisa diraih dalam semalam. Kompeni Laut Selatan, sekalipun mula-mula didirikan untuk berdagang dengan Kemaharajaan Spanyol, dengan segera mengalihkan hampir seluruh perhatiannya kepada kegiatan pendanaan dengan risiko yang sangat tinggi, melibatkan uang sebanyak £30 juta, kira-kira 60 persen dari keseluruhan jumlah utang nasional Britania Raya. Perusahaan ini menciptakan skema investasi yang mengajak para pemilik saham untuk menukar sertifikat saham mereka dengan saham Kompeni Laut Selatan yang bernilai pari £100. Para pemegang saham diiming-imingi peluang memperoleh laba dengan menaikkan harga sahamnya. Semua orang yang memiliki koneksi ingin ikut kejatuhan durian runtuh. Skema-skema investasi bodong lainnya juga marak bermunculan dan memangsa orang-orang yang mudah diperdaya. Harga saham Kompeni Laut Selatan terus menggelembung hingga mencapai angka £1.060 pada tanggal 25 Juni 1720, tetapi akhirnya gelembung itu pecah, dan harga saham pun terjun bebas ke angka £150 pada akhir bulan September. Ratusan orang terkemuka sudah telanjur meminjam uang untuk membeli saham saat harga sedang melonjak; untung yang diharapkan tak kunjung diraih, tetapi utang yang harus dilunasi tidak berubah jumlahnya. Banyak orang terpaksa gulung tikar, tetapi lebih banyak lagi yang kehilangan segala-galanya.^[40]

Kepercayaan terhadap seluruh sistem keuangan dan politik nasional seketika runtuh. Parlemen melakukan investigasi dan menyimpulkan bahwa ada kecurangan yang dilakukan secara meluas oleh para direktur kompeni, dan ada korupsi di dalam kabinet. Anggota kabinet yang terkena getahnya adalah Kanselir Keuangan, Pemimpin Umum Jawatan Pos, dan salah seorang Sekretaris Negara, juga dua orang tokoh terkemuka, yaitu Lord Stanhope dan Lord Sunderland. Robert Walpole sendiri ikut membeli saham Kompeni Laut Selatan, tetapi tidak tergolong pemain besar. Selaku Ketua Dewan Lord Perbendaharaan yang baru, dia berani maju menghadapi tantangan penanggulangan bencana finansial dan politik itu. Ekonomi pada hakikatnya sehat, dan kepanikan berakhir. Lewat kerjasama dengan para pemodal, dia berhasil memulihkan rasa percaya terhadap sistem. Meskipun demikian, opini masyarakat, yang dibentuk oleh banyak tokoh terkemuka yang baru saja kehilangan begitu banyak uang dalam sekejap mata, menghendaki balas dendam. Robert Walpole secara langsung memantau proses pembalasan dendam, yang menyingkirkan ketiga puluh tiga direktur kompeni, dan menyita rata-rata 82% kekayaan mereka.^[41] Uang sitaan disalurkan kepada para korban. Pemerintah membeli kembali saham Kompeni Laut Selatan dengan harga £33, lalu menjualnya kepada Bank Inggris dan Kompeni Hindia Timur, dua badan usaha lain yang cukup besar untuk mengatasi tantangan itu. Robert Walpole berusaha menjaga marwah Raja George dan gundik-gundiknya, dan dengan selisih tiga suara, beberapa orang pejabat penting di pemerintahan berhasil dia luputkan dari pemecatan.^[40]

Sesudah Lord Stanhope dan Lord Sunderland tutup usia, Robert Walpole menjadi satu-satunya tokoh yang unggul di gelanggang politik Britania Raya. Rakyat mengelu-elukannya sebagai juru selamat sistem keuangan, dan para sejarawan menobatkannya sebagai tokoh yang berjasa menyelamatkan rezim Whig, bahkan juga berjasa menyelamatkan kulawangsa Hanover, dari aib yang memalukan.^[41][42]

Dalam urusan memanfaatkan patronasi secara efektif, Robert Walpole adalah ahlinya, sama seperti Henry Pelham dan Lord Newcastle. Ketiga-tiganya adalah orang-orang yang tidak pernah lalai dalam memastikan sekutu-sekutu politiknya mendapatkan jabatan tinggi, pensiun seumur hidup, penghargaan negara, kontrak-kontrak kerjasama dengan pemerintah yang sangat menguntungkan, dan bantuan pada waktu penyelenggaraan pemilihan umum. Sebagai gantinya, kroni-kroni tersebut melapangkan jalan bagi mereka untuk menguasai parlemen.^[43] Itulah sebabnya pada tahun 1742, ada lebih dari 140 anggota parlemen yang memegang jabatan penting berkat campur tangan Walpol, antara lain 24 orang yang dijadikan pejabat di lingkungan istana, dan 50 orang yang diserahi jabatan di lembaga-lembaga negara, sementara yang lain dijatahi jabatan-jabatan sine cura (makan gaji buta) atau remunerasi lain yang lumayan besar, sering kali dalam kisaran £500 sampai £1000 per tahun. Biasanya pekerjaan mereka tidak banyak atau tidak ada sama sekali. Walpole juga membagi-bagikan jabatan gerejawi yang menggiurkan. Ketika pihak istana membentuk tarekat aswasada baru pada tahun 1725, yakni Order of the Bath (Ordo Abiseka), Walpole lekas-lekas memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Dia memastikan bahwa mayoritas dari 36 orang yang akan diwisuda menjadi anggota tarekat itu adalah rekan sejawat dan anggota parlemen yang kelak bisa mendukungnya dengan koneksi-koneksi yang berguna.^[44] Robert Walpole sendiri juga menjadi kaya raya. Sejumlah besar uangnya dia gunakan untuk membiayai pembangunan rumahnya, Balai Houghton, dan untuk membeli banyak lukisan karya maestro Eropa yang menghiasi dinding-dinding Balai Houghton.^[45]

Metode-metode Walpole memampukannya untuk meraih kemenangan demi kemenangan, tetapi sekaligus menyuburkan perlawanan sengit. Sejarawan John H. Plumb mengemukakan di dalam bukunya bahwa:

Kebijakan Walpole meyuburkan ketidakpercayaan, dan metode-metodenya menyulut kebencian. Berkali-kali kebijakannya berhasil mendapatkan persetujuan di parlemen hanya lantaran pemerintah sepenuhnya mengendalikan wakil-wakil rakyat Skotlandia yang menganggotai Majelis Awam, dan para uskup yang menganggotai Majelis Bangsawan. Dia menasdikkan teriakan opisisi bahwa kebijakan Walpole melawan keinginan bangsa, kebijakan yang dipaksakan melalui pemanfaatan tunjangan tetap dan kedudukan secara korup.^[46]

Pihak oposisi menggembar-gemborkan "semangat kepahlawanan" dan memandang Pangeran Wales sebagai calon "raja pahlawan". Para pendukung Walpole sebaliknya memperolok-olokkan istilah "pahlawan".^[47]

Partai Desa, yang menjadi pihak oposisi, tak henti-hentinya menyerang Walpole. Sasaran utama mereka adalah patronasinya, yang mereka kecam sebagai korupsi. Walpole sebaliknya memberlakukan sensor paksa atas teater London, dan mensubsidi para penulis seperti William Arnall dan lain-lain yang menyanggah tudingan korupsi politik dengan dalih bahwa korupsi adalah kondisi kemanusiaan yang universal. Selain itu mereka berkilah bahwa keterpecahan politik juga bersifat universal dan tak terhindarkan lantaran adanya nafsu mementingan diri sendiri yang merupakan bagian integral dari sifat manusia. Menurut William Arnall, pemerintah harus cukup kuat untuk mengendalikan konflik, dan dalam hal ini Walpole dinilai cukup berhasil. Gaya retorika politik "istana" ini berlanjut sepanjang abad ke-18.^[48] Lord Cobham, seorang tokoh prajurit, memanfaatkan koneksi-koneksinya sendiri untuk membangun oposisi selepas tahun 1733. Politikus muda William Pitt dan George Grenville bergabung dengan faksi Cobham, dan dijuluki "anak-anak Cobham". Mereka menjadi seteru-seteru utama Walpole, bahkan kedua-duanya kemudian hari menjadi perdana menteri.^[49]

Pada tahun 1741, Walpole menghadapi kecaman terkait kebijakan luar negerinya (dia dituduh menjerumuskan Britania ke dalam perang tanpa faedah dengan Spanyol) dan tuduhan korupsi yang datang bertubi-tubi. Pada tanggal 13 Februari 1741, Samuel Sandys, mantan sekutunya, mengusulkan penyingkirannya.^[50] Dia mengemukakan sebagai berikut:

Beginilah kelakuan Sir Robert Walpole selama ini dalam urusan kebijakan luar negeri. Dia berpaling dari sekutu-sekutu kita, meninggikan musuh-musuh kita, mengkhianati perdagangan kita, dan membahayakan koloni-koloni kita; tapi ini cuma sebagian kecil dari kejahatannya selaku pejabat. Sebab apalah artinya kehilangan sekutu dibanding keterasingan rakyat dari pemerintah, atau surutnya perdagangan dibanding binasanya kemerdekaan kita?^[51]

Sekutu-sekutu Walpole dapat menjegal mosi pengecaman dengan jumlah suara 209 lawan 106 suara, tetapi koalisi Walpole kehilangan kursi dalam pemilihan umum tahun 1741, dan dengan selisih perolehan suara yang tipis dia akhirnya dipaksa lengser pada awal tahun 1742.^[52]

Robert Walpole menuai dukungan luas berkat kebijakannya menghindari perang.^[53] Dia memanfaatkan pengaruhnya untuk mencegah Raja George II melibatkan diri dalam Perang Suksesi Polandia pada tahun 1733, sebab perang itu adalah persengketaan wangsa Bourbon dengan wangsa Habsburg. Di pernah sesumbar, "ada 50.000 orang mati dibantai di Eropa tahun ini, tak seorang pun diantaranya adalah orang Inggris."^[54] Walpole sendiri membiarkan orang-orang lain, teristimewa adik iparnya, Lord Townshend, menangani kebijakan luar negeri sampai dia ambil alih sekitar tahun 1726. Salah satu tantangan besar yang dihadapi kabinet pemerintahannya adalah peran rangkap raja selaku manggala praja Hanover, praja kecil di Jerman yang menentang supremasi Prusia. Raja George I maupun Raja George II berpandangan bahwa menjalin persekutuan dengan Prancis adalah cara terbaik untuk menetralkan Prusia. Mereka memaksakan penyimpangan dramatis dalam kebijakan luar negeri Britania Raya, yang selama berabad-abad memandang Prancis sebagai musuh terbesar Inggris.^[55] Meskipun demikian, Raja Louis XIV yang berangasan itu mangkat pada tahun 1715, dan para pemangku yang menjalankan pemerintahan Prancis sibuk menangani urusan-urusan dalam negeri. Raja Louis XV cukup umur untuk memerintah sendiri pada tahun 1726, dan Kardinal Fleury, mahamenteri Prancis yang sudah sepuh, menjalin kerja sama tidak tidak resmi dengan Walpole demi mencegah timbulnya perang besar dan untuk memelihara perdamaian. Kedua belah pihak menginginkan perdamaian, yang memungkinkan kedua negara untuk menghemat banyak pengeluaran, dan pulih dari perang yang menguras kantong.^[56]

Henry Pelham menjadi perdana menteri pada tahun 1744 dan meneruskan kebijakan-kebijakan Walpole. Dia berusaha mengakhiri Perang Suksesi Austria.^[57] Kebijakan finansialnya menjadi keberhasilan besar begitu perjanjian damai ditandatangani pada tahun 1748. Dia membubarkan angkatan bersenjata, dan mengurangi belanja pemerintah dari £12 juta menjadi £7 juta. Dia melakukan pembiayaan ulang utang nasional, menurunkan tingkat suku bunga dari 4% per tahun menjadi 3% per tahun. Pajak-pajak sudah dinaikkan untuk mendanai perang, tetapi pada tahun 1752, dia menurunkan pajak bumi dari 4 shilling menjadi 2 shilling per 1 pound nilai tanah, atau dari 20% menjadi 10% nilai tanah.^[58]

Dengan menghindari perang, Robert Walpole dapat menurunkan pajak. Dia mengurangi jumlah utang nasional dengan menyisihkan dana khusus untuk melunasi utang, dan menurunkan tingkat suku bunga lewat negosiasi. Dia menurunkan pajak bumi dari empat shilling pada tahun 1721, menjadi 3 shilling pada tahun 1728, 2 shilling pada tahun 1731, sampai akhirnya menjadi 1 shilling saja (turun sampai 5%) pada tahun 1732. Tujuan jangka panjang yang hendak dicapainya adalah mengganti pendapatan dari pajak bumi, yang dipungut dari para priayi tuan tanah, dengan pendapatan dari bea dan cukai, yang dipungut dari para saudagar, dan ujung-ujungnya dari konsumen. Robert Walpole pernah berseloroh bahwa priayi tuan tanah itu ibarat babi ternakan yang ribut menguik-nguik setiap kali disentuh orang, sebaliknya saudagar ibarat biri-biri yang pasrah tak mengeluh melihat bulunya dilucuti orang.^[59] Lelucon ini berbalik menampar dirinya sendiri pada tahun 1733, ketika usahanya untuk mengenakan cukai pada anggur dan tembakau dijegal di parlemen. Untuk mempersempit ruang gerak penyelundupan, cukai tersebut rencananya dikutip bukan di pelabuhan melainkan di gudang. Meskipun demikian, rancangan undang-undang ini menuai kecaman hebat dari masyarakat luas, dan mendapat tentangan dari para saudagar lantaran menerapkan pengawasan melekat dalam pelaksanaannya. Robert Walpole dikecundangi saat kekuatannya di parlemen mulai menurun.^[60]

Para sejarawan sangat menghargai rekam sejarah Robert Walpole, kendati belakangan ini muncul kecenderungan untuk mengungkit sumbangsih sekutu-sekutu Walpole di balik jasa-jasanya. W. A. Speck mengemukakan di dalam bukunya bahwa kiprah Walpole yang tanpa jeda selama 20 sebagai perdana menteri itu

memang layak dianggap sebagai salah satu capaian besar dalam sejarah politik Britania... Penjelasan-penjelasan yang dikemukakan biasanya berkaitan dengan kepiawaiannya dalam menangani sistem politik selepas tahun 1720, [dan] kelihaiannya dalam memadukan kewenangan-kewenangan tersisa yang masih melekat pada lembaga mahkota dengan pengaruh majelis awam yang kian meningkat.^[61]

Robert Walpole adalah pentolan Whig dari kalangan priayi tuan tanah, yang pertama kali menjejakkan kaki di parlemen pada tahun 1701, dan memegang banyak jabatan tinggi. Dia adalah priayi desa golongan squire yang menjadikan para priayi desa golongan gentleman sebagai basis politiknya. Menurut sejarawan Frank O'Gorman, kepemimpinannya di parlemen mencerminkan "kefasihannya dalam menyampaikan orasi yang masuk akal dan persuasif, kemampuannya untuk menggugah emosi maupun pikiran orang, dan di atas segala-galanya, sikap percaya dirinya yang luar biasa."^[62] Menurut Julian Hoppit, kebijakan-kebijakan Robert Walpole merupakan pengupayaan moderasi. Dia berusaha mewujudkan perdamaian, pajak yang lebih rendah, ekspor yang terus tumbuh, dan sedikit meningkatkan toleransi terhadap kaum Protestan Pembangkang. Dia menghindari kontroversi dan pertengkaran sengit, manakala jalan tengahnya memikat anasir moderat dari kubu Whig maupun Tory.^[63] H.T. Dickinson merangkum peran bersejarah Robert Walpole sebagai berikut:

Walpole adalah salah seorang politikus terhebat sepanjang sejarah Britania. Dia memainkan peranan penting dalam menjaga kelestarian partai Whig, melindungi suksesi ningrat Hanover, dan mempertahankan asas-asas Revolusi Mulia (tahun 1688) ... Dia menegakkan supremasi politik yang kukuh bagi partai Whig, dan kepada menteri-menteri yang silih berganti menjabat dia ajarkan cara terbaik dalam membina hubungan kerja yang efektif di antara lembaga mahkota dan parlemen.^[64]

Perang Tujuh Tahun, yang meletus pada tahun 1756, adalah perang pertama yang bertaraf global. Perang ini menjadi saksi sepak terjang Britania Raya di Eropa, India, Amerika Utara, Karibia, Filipina, dan kawasan pesisir benua Afrika. Hasil akhirnya sangat menguntungkan Britania Raya, tetapi mendatangkan malapetaka bagi Prancis. Sebagian besar keputusan penting diambil oleh William Pitt Tua. Mula-mula Britania Raya kurang beruntung. Pulau Minorca lepas pada tahun 1756, dan kekalahan beruntun terjadi di Amerika Utara. Namun sesudah bertahun-tahun terpukul mundur dan mendapatkan hasil yang tidak seberapa, kemujuran akhirnya kembali memihak Britania Raya pada "tahun bertuah" (Annus Mirabilis) 1759. Britania Raya memasuki tahun itu dengan rasa was-was akan ancaman invasi Prancis, tetapi sampai dengan akhir tahun, Britania Raya justru meraih kemenangan di semua kancah pertarungan. Di benua Amerika, Britania Raya berhasil merebut benteng Ticonderoga (benteng Carillon), berhasil mengusir Prancis dari daerah Ohio, berhasil menguasai Kota Quebec di Kanada sesudah menang mutlak dalam Pertempuran Padang Abraham, dan berhasil merampas pulau perkebunan tebu Guadeloupe yang makmur di Hindia Barat. Di India, Kompeni John berhasil memukul mundur pasukan Prancis yang mengepung Madras.

Di Eropa, pasukan Britania Raya turut bersumbangsih bagi kemenangan pasukan persekutuan dalam Pertempuran Minden. Dengan mengalahkan angkatan laut Prancis dalam Pertempuran Lagos, dan menang mutlak dalam Pertempuran Teluk Quiberon, Britania Raya mematahkan ancaman invasi Prancis, dan mengukuhkan reputasinya sebagai kekuatan laut terdepan di muka bumi.^[65] Perjanjian Paris Tahun 1763 menandai puncak kegemilangan Kemaharajaan Inggris tahap pertama. Prancis kehilangan masa depan di Amerika Utara dengan jatuhnya Prancis Baru (Quebec) ke tangan Britania. Di India, Prancis dibiarkan tetap menguasai beberapa daerah kantong seusai Perang Karnata yang ketiga, tetapi dikenai pembatasan-pembatasan militer dan kewajiban untuk membantu negara-negara gundal Britania, dan dengan demikian secara efektif memasrahkan masa depan India kepada Britania Raya. Dengan demikian, kemenangan melawan Prancis dalam Perang Tujuh Tahun membuat Britania raya tampil sebagai kekuatan kolonial yang unggul di dunia, dan membuat Prancis sakit hati lantaran tak kunjung mampu membalas dendam.^[66]

Gerakan injili di dalam maupun di luar Gereja Inggris semakin menguat pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Gerakan ini menantang kesadaran beragama tradisional yang menitikberatkan tata susila bagi kalangan atas, perilaku yang pantas bagi kalangan lain, dan ketaatan menjalankan ritual. John Wesley (lahir tahun 1703, wafat tahun 1791) dan para pengikutnya berkhotbah mendakwahkan akidah kebangunan rohani, berusaha mengajak orang-orang untuk membina hubungan pribadi dengan Kristus dengan cara membaca Alkitab, berdoa secara teratur, dan terutama menghayati kebangunan rohani. John Wesley sendiri berkhotbah sebanyak 52.000 kali, mengimbau pria maupun wanita untuk "memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya" dan menyelamatkan jiwa masing-masing. John Wesley senantiasa berkiprah di dalam ruang lingkup Gereja Inggris, tetapi sesudah dia wafat, gerakan yang dicetuskannya melahirkan lembaga-lembaga di luar Gereja Inggris yang kemudian hari menjadi Gereja Metodis.^[67] Gereja ini berdiri sejajar dengan gereja-gereja nonkonformis tradisional, Presbiterian, Kongregasionalis, Baptis, Unitarian, dan Quaker. Meskipun demikian, gereja-gereja nonkonformis tidak begitu terpengaruh oleh ajaran kebangunan rohani.^[68]

Gereja Inggris tetap dominan, tetapi di dalamnya muncul golongan injili yang terus bertumbuh, yakni golongan berakidah kebangunan rohani yang bernaung di bawah payung "Gereja Rendah". Pemimpinnya antara lain adalah William Wilberforce dan Hannah More. Keanggotaannya meluas ke kalangan atas melalui Sekte Clapham. Yang dikejar bukan reforma politik, melainkan kesempatan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa melalui aksi politik dengan cara membebaskan budak-budak, meniadakan duel, mengharamkan perilaku kejam terhadap kanak-kanak dan binatang, menghentikan perjudian, dan menghindari tindakan semberono pada hari Sabat; kaum injili membaca Alkitab setiap hari. Semua jiwa sama derajatnya di mata Tuhan, tetapi tidak demikian halnya dengan raga, itulah sebabnya kaum injili tidak menentang struktur hierarkis masyarakat Inggris.^[69]

Kemaharajaan Inggris tahap pertama hampir sepenuhnya bertumpu pada kedaulatan Britania Raya di daratan Amerika Utara dan Hindia Barat, serta kehadirannya yang kian terasa di India. Arus emigrasi dari Britania kebanyakan mengalir ke Tiga Belas Koloni dan Hindia Barat, ada pula yang sampai ke Newfoundland dan Nova Scotia. Hanya segelintir orang yang beremigrasi ke India jajahan Britania untuk menetap di sana, kendati ada banyak anak muda yang merantau ke India dengan harapan bisa mengumpulkan banyak uang lalu pulang ke tanah air.^[71]

Merkantilisme adalah kebijakan mendasar yang dipaksakan Britania Raya di wilayah-wilayah tanah seberang yang dikuasainya.^[72] Merkantilisme berarti pemerintah dan para saudagar menjalin hubungan kemitraan dengan tujuan meningkatkan kekuatan politik dan kekayaan pribadi tanpa mengikutsertakan negara lain. Pemerintah melindungi saudagar-saudagarnya sekaligus menyingkirkan saudagar-saudagar negara lain dengan berbagai macam hambatan perdagangan, regulasi, dan subsidi bagi industri-industri domestik demi memaksimalkan eksport dari dan meminimalkan impor ke dalam negeri. Pemerintah harus memerangi penyelundupan, yang menjadi jurus andalan pedagang-pedagang Amerika pada abad ke-18 untuk mengakali hambatan-hambatan perdagangan dengan Prancis, Spanyol, dan Belanda. Merkantilisme bertujuan menghasilkan surplus perdagangan, supaya emas dan perak mengalir deras ke London. Pemerintah mengambil jatahnya lewat bea dan pajak, sementara keuntungan selebihnya mengalir ke pundi-pundi para saudagar di London dan kota-kota pelabuhan lainya di Britania. Sebagian besar penerimaan negara digunakan pemerintah untuk membangun angkatan laut yang perkasa, bukan hanya untuk melindungi koloni-koloni Britania, melainkan juga untuk menciutkan nyali negara-negara lain, dan kadang-kadang untuk merebut wilayah mereka. Itulah sebabnya Angkatan Laut Kerajaan Britania Raya merebut Nieuw Amsterdam (kemudian hari menjadi Kota New York) pada tahun 1664. Koloni-koloni adalah pasar terikat bagi industri Britania Raya, tujuannya adalah memakmurkan negara induk.^[73]

Pada dasawarsa 1760-an dan 1770-an, hubungan dengan Tiga Belas Koloni berubah dari acuh tak acuh menjadi pemberontakan terang-terangan, terutama lantaran Parlemen Britania Raya bersikeras memajaki warga koloni tanpa meminta persetujuan mereka, demi menutupi kerugian negara akibat melindungi koloni-koloni Amerika pada masa Perang Prancis dan Indian (tahun 1754–1763). Perang Revolusi Amerika bermula pada tahun 1775 ketika pecah Pertempuran Lexington dan Concord. Para pejuang Amerika selanjutnya membuat tentara Britania terperangkap di Boston dalam peristiwa Pengepungan Boston, dan menggencet kaum loyalis yang mendukung lembaga mahkota.

Pada tanggal 4 Juli 1776, Kongres Kontinental Kedua, selaku representasi Tiga Belas Koloni, secara bulat mengadopsi dan mengeluarkan Deklarasi Kemerdekaan. Kongres tersebut menugaskan Panitia Lima untuk menyusun naskah deklarasi, tetapi Panitia Lima kemudian malah lebih mengandalkan Thomas Jefferson, yang menyusun rancangan pertama deklarasi.

Di bawah kepemimpinan militer Panglima Tentara Kontinental, George Washington, dengan bantuan ekonomi dan militer dari Prancis, Republik Belanda, dan Spanyol, Amerika Serikat mampu membendung invasi beruntun Britania. Para pejuang Amerika berhasil menangkap dua pasukan angkatan darat Britania pada tahun 1777 dan 1781. Sesudah peristiwa tersebut, Raja George III kehilangan kendalinya atas parlemen, dan tidak mampu lagi meneruskan perang, yang kemudian diakhiri dengan penandatanganan Perjanjian Paris Tahun 1783, berisi pengakuan Kerajaan Britania Raya atas kemerdekaan dan kedaulatan tiga belas koloni, serta berdirinya negara Amerika Serikat.

Perang Revolusi Amerika, yang berlangsung dari tahun 1775 sampai 1783, menghabiskan banyak biaya tetapi Britania dapat menangani urusan pendanaannya dengan baik. Sekitar 8.500 prajurit Britania gugur dalam tugas selama perang berlangsung.^[74]

Lepasnya Tiga Belas Koloni menandai peralihan dari Kemaharajaan Inggris "tahap pertama" ke Kemaharajaan Inggris "tahap kedua", manakala Britania Raya mengalihkan perhatiannya dari benua Amerika ke benua Asia, samudra Pasifik, dan kemudian hari ke benua Afrika.^[75] Di dalam bukunya, Wealth of Nations, yang terbit tahun 1776, Adam Smith mengemukakan bahwa koloni sudah tidak lagi dibutuhkan, dan perdagangan bebas harus menggantikan kebijakan-kebijakan merkantilis lama yang menjadi ciri khas kurun waktu pertama ekspansi kolonial, yang berawal dari kebijakan proteksionisme Spanyol dan Portugal. Pertumbuhan perdagangan di antara negara Amerika Serikat yang baru berdiri dan Kerajaan Britania Raya selepas tahun 1781^[76] mengukuhkan pandangan Adam Smith bahwa kontrol politik tidak dibutuhkan dalam usaha mencapai keberhasilan ekonomi.

Sesudah rentetan "perang Prancis dan Indian" berakhir, sebagian besar kegiatan Prancis di Amerika Utara diambil alih Britania Raya pada tahun 1763. Prancis Baru menjadi Quebec. Britania Raya menerapkan kebijakan menghormati agama Katolik yang melandasi pendirian kota Quebec, maupun sistem hukum, ekonomi dan sosial Quebec yang bercorak semifeodal. Berdasarkan Undang-Undang Quebec Tahun 1774, wilayah provinsi Quebec diperluas sehingga mencakup bagian barat koloni-koloni Amerika. Dalam Perang Revolusi Amerika, Halifax, Nova Scotia, menjadi pangkalan utama Angkatan Laut Britania Raya. Angkatan laut Britania berhasil memukul mundur invasi revolusioner Amerika pada tahun 1776, tetapi pada tahun 1777, tentara invasi Britania ditangkap di New York, sehingga Prancis terdorong untuk ikut berperang.^[77]

Sesudah kemenangan Amerika, 40.000 sampai 60.000 kaum loyalis yang kalah perang ramai-ramai bermigrasi, beberapa di antaranya membawa serta budak-budaknya.^[78] Kebanyakan dari keluarga yang bermigrasi diberi tanah cuma-cuma sebagai ganti rugi. Beberapa ratus orang kulit hitam yang berstatus merdeka juga ikut bermigrasi; sebagian besar dari mereka kemudian hari berhijrah ke Sierra Leone di Afrika.^[79] 14.000 loyalis yang pindah ke daerah lembah sungai Saint John dan daerah lembah sungai Saint Croix, yang saat itu termasuk dalam wilayah Nova Scotia, tidak diterima oleh warga setempat. Oleh sebab itu, pada tahun 1784, pemerintah Britania Raya memecah daerah New Brunswick menjadi sebuah koloni terpisah. Undang-Undang konstitusional tahun 1791 melahirkan provinsi Kanada Hulu, yang mayoritas warganya adalah penutur bahasa Inggris, dan provinsi Kanada Hilir, yang mayoritas warganya adalah penutur bahasa Prancis, demi meredakan ketegangan antara komunitas penutur bahasa Prancis dan komunitas penutur bahasa Inggris, serta menerapkan sistem pemerintahan yang sama dengan di Britania Raya demi menegakkan kewibawaan Kemaharajaan Inggris dan menutup jalan bagi pemerintahan yang dikendalikan oleh rakyat, yang dianggap sebagai biang keladi Revolusi Amerika.^[80]

Pada tahun 1770, penjelajah Britania James Cook menemukan daerah pantai timur Australia dalam pelayaran ilmiah ke Pasifik Selatan. Pada tahun 1778, Joseph Banks, botanis yang ikut dalam pelayaran tersebut, melaporkan kepada pemerintah bahwa daerah Teluk Botani terbukti cocok untuk dijadikan lokasi permukiman narapidana. Australia menjadi tengara bermulanya Kemaharajaan Inggris tahap kedua. Pemerintah Britania Raya di London berencana untuk menjadikannya pengganti daerah-daerah koloni di Amerika yang sudah melepaskan diri.^[81] Pada tahun 1783, loyalis Amerika James Matra menulis "Proposal Pendirian Permukiman di New South Wales", berisi usulan untuk mendirikan sebuah koloni, bukan bagi narapidana, melainkan untuk dihuni oleh kaum loyalis Amerika, orang-orang Tionghoa, dan orang-orang pribumi kepulauan Laut Selatan.^[82] Menurut James Matra, tanah daerah itu cocok untuk dijadikan lahan perkebunan tebu, kapas, dan tembakau; kayu dan rami atau serat linen dari Selandia Baru bisa saja menjadi komoditas yang bernilai jual; daerah itu dapat digunakan sebagai pangkalan perdagangan Pasifik; dan menjadi ganti rugi yang memadai bagi kaum loyalis yang terbuang dari Amerika. Atas anjuran Sekretaris Negara Lord Sydney, James Matra mengamendasi proposalnya untuk mengikutsertakan narapidana, sehingga keberadaan koloni dapat memberikan manfaat "Ekonomi bagi Masyarakat, & Kemanusiaan bagi Individu". Pemerintah mengadopsi dasar-dasar proposal James Matra pada tahun 1784, dan mendanai pembangunan permukiman bagi narapidana.^[83]

Pada tahun 1787, Armada Pertama bertolak dari Britania, mengangkut rombongan pertama narapidana menuju koloni, dan tiba di tujuan pada bulan Januari 1788.

India tidak diperintah secara langsung oleh Kerajaan Britania Raya. Beberapa daerah di India didaulat oleh Kompeni Hindia Timur, sebuah badan usaha swasta yang berorientasi laba dan memiliki angkatan besenjata sendiri. Perusahaan yang dijuluki "Kompeni John" ini memerintah langsung separuh wilayah India, dan membina hubungan persahabatan dengan wilayah selebihnya, yang diperintah oleh banyak raja pribumi. Tujuan utamanya adalah berdagang demi menghasilkan laba yang sebesar-besarnya bagi para petinggi perusahaan, bukan membangun Britania Raya. Demi mengejar kepentingan-kepentingannya, Kompeni Hindia Timur mulai mendaulat wilayah pada abad ke-18, seiring meredupnya kekuasaan Kemaharajaan Mugal, dan bertempur demi jarahan melawan Perusahaan Hindia Timur Prancis (Compagnie française des Indes orientales) dalam Perang Karnata pada dasawarsa 1740-an dan 1750-an. Kemenangan yang diraih Robert Clive dalam Pertempuran Palasi dan Pertempuran Buksar membuat Kompeni Hindia Timur berkuasa atas Benggala dan menjadikannya kekuatan militer dan politik terdepan di India. Selama beberapa dasawarsa selanjutnya, Kompeni Hindia Timur berangsur-angsur meluaskan wilayah kekuasaannya, yang kemudian diperintah secara langsung atau lewat kerjasama dengan raja-raja pribumi. Meskipun Kerajaan Britania Raya sendiri hanya memiliki sedikit tentara permanen, Kompeni Hindia Timur memiliki tentara dalam jumlah besar dan sangat terlatih, yaitu tentara-tentara kepresidenan yang terdiri atas pasukan-pasukan pribumi India (disebut sepehi) di bawah pimpinan perwira-perwira Britania.^[84]

Dengan merenggut nyawa Raja King Louis XVI pada tahun 1793, Revolusi Prancis merepresentasikan kontestasi ideologi di antara Britania Raya yang royalis konservatif dan Prancis yang republikan radikal.^[85] Perang berlarut melawan Prancis dari tahun 1793 sampai 1815 menjadi saksi mencuatnya semangat antikatolik sebagai perekat kesatuan tiga kerajaan. Umat Protestan dari kalangan atas sampai kalangan bawah di Inggris, Skotlandia, dan Irlandia dipersatukan oleh rasa tidak percaya dan tidak suka yang mendalam terhadap segala sesuatu yang berbau Prancis. Negara musuh itu dicitrakan sebagai sarang derita dan penindasan lantaran tidak berdaya menyingkirkan kegelapan takhayul dan manipulasi rohaniwan Katolik.^[86]

Bukan hanya posisi Britania Raya di pentas dunia yang terancam, sebab Napoleon, yang mulai berkuasa pada tahun 1799, juga berniat menginvasi Britania Raya, sehingga Britania Raya terancam bakal bernasib sama dengan negara-negara di Eropa Daratan yang sudah kalah melawan bala tentara Napoleon. Itulah sebabnya Perang Napoleon menjadi perang yang membuat Inggis mencurahkan segala dana dan tenaga yang dimilikinya. Pelabuhan-pelabuhan Prancis diblokade Angkatan Laut Kerajaan Britania Raya.^[87]

Revolusi Prancis menyalakan kembali rasa tidak puas rakyat Irlandia dalam urusan agama dan politik. Pada tahun 1798, kaum nasionalis Irlandia, dipimpin tokoh Protestan, menggagas Pemberontakan Irlandia tahun 1798 dengan keyakinan bahwa Prancis akan datang membantu mereka menumbangkan rezim Britania Raya.^[88] Bantuan Prancis yang ditunggu-tunggu ternyata tak kunjung datang. Lantaran kurang tertata, pemberontakan itu dapat dipadamkan dalam waktu singkat oleh tentara Britania Raya yang jauh lebih kuat. Jumlah total korban tewas, termasuk korban balas dendam berdarah, berkisar dari 10.000 sampai 30.000 jiwa.^[89]

Perdana Menteri William Pitt Muda yakin bahwa jalan keluar satu-satunya adalah menyatukan Kerajaan Irlandia dengan Kerajaan Britania Raya. Persatuan diwujudkan melalui Undang-Undang Persatuan Tahun 1800; kompensasi dan patronasi memastikan persatuan didukung oleh Parlemen Irlandia. Britania Raya dan Irlandia secara resmi bersatu pada tanggal 1 Januari 1801. Parlemen Irlandia dibubarkan.^[90]

Berdasarkan isi Perjanjian Persatuan Tahun 1706, Parlemen Inggris dan Parlemen Skotlandia dilebur menjadi satu parlemen baru, yaitu Parlemen Britania Raya yang bersidang London.^[91] Selain itu, Dewan Penasihat Pribadi Inggris dan Dewan Penasihat Pribadi Skotlandia, yakni badan penyumbang saran kepada kepala negara di masing-masing kerajaan, juga dilebur pada tahun 1708 menjadi satu badan baru bernama Dewan Penasihat Pribadi Britania Raya .^[92]

Parlemen Britania Raya terdiri atas Majelis Bangsawan dan Majelis Awam. Majelis Bangsawan adalah majelis tinggi yang beranggotakan bangsawan-bangsawan Spiritual dan bangsawan-bangsawan Temporal, sementara Majelis Awam adalah majelis rendah yang anggotanya dipilih secara berkala. Di Inggris dan Wales, daerah-daerah pemilihan anggota parlemen tidak mengalami perubahan sepanjang sejarah Parlemen Britania Raya.^[93]

Lambang kebesaran kepala negara

Lambang kebesaran kepala negara dari wangsa Stuart

Lambang kebesaran kepala negara dari wangsa Stuart di Skotlandia

Lambang kebesaran kepala negara dari wangsa Hanover

Lambang kebesaran kepala negara dari wangsa Hanover di Skotlandia

Ratu Anne berasal dari wangsa Stuart, sementara Raja George I, Raja George II, dan Raja George III berasal dari wangsa Hanover. Ratu Anne merangkap jabatan kepala negara Inggris, kepala negara Skotlandia, dan kepala negara Irlandia sejak tahun 1702.

• Anne, Ratu Britania Raya (tahun 1707–1714)
• George I, Raja Britania Raya (tahun 1714–1727)
• George II, Raja Britania Raya (tahun 1727–1760)
• George III, Raja Britania Raya (tahun 1760–1800)

Raja George III terus bertakhta sebagai Raja Inggris Raya hingga akhir hayatnya pada tahun 1820.

• Zaman George
• Britania Raya dalam Perang Tujuh Tahun
• Sejarah Inggris Raya pada abad ke-18
• Yakobitisme
• Daftar kepala negara Inggris

• Black, Jeremy (2016). Politics and Foreign Policy in the Age of George I, 1714–1727. Routledge. hlm. 44–45. ISBN 978-1-317-07854-8.
• Brumwell, Stephen; Speck, W.A. (2001). Cassell's Companion to Eighteenth Century Britain. Cassell & Company. ISBN 978-0-304-34796-4.
• Costin, W. C.; Watson, J. Steven, ed. (1952), The Law & Working of the Constitution: Documents 1660–1914, vol. I: 1660–1783, A. & C. Black
• Hoppit, Julian (2000). A Land of Liberty?: England 1689–1727. Clarendon Press. ISBN 978-0-19-822842-4.
• James, Lawrence (1994). The Rise and Fall of the British Empire. Abacus. ISBN 978-0-349-10667-0. OL 9642159M.
• Langford, Paul (1989). A Polite and Commercial People: England 1727–1783.
• Marshall, Dorothy (1974). Eighteenth-Century England (Edisi ke-2).
• Plumb, John H. (1950). England in the Eighteenth Century.
• Robertson, Charles Grant (1911). England under the Hanoverians. Methuen & Company. ISBN 978-0-598-56207-4.
• Speck, W.A (1977). Stability and Strife: England, 1714–1760. Harvard University Press. ISBN 978-0-674-83350-0.
• Williams, Basil (1962), The Whig Supremacy: 1714 – 1760 (Edisi ke-2), At the Clarendon Press, ISBN 978-7-230-01144-0

• Black, Jeremy (2002). Britain as a Military Power, 1688–1815. Routledge. ISBN 978-1-138-98791-3.
• Brisco, Norris Arthur (1907). The economic policy of Robert Walpole. Columbia University Press. ISBN 978-0-231-93374-2.
• Cannon, John (1984). Aristocratic century: the peerage of eighteenth-century England. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-25729-9.
• Colley, Linda (2009). Britons: Forging the Nation 1707–1837 (Edisi ke-2). Yale University Press. ISBN 978-0-300-15280-7.
• Cowie, Leonard W (1967). Hanoverian England, 1714–1837. ISBN 978-0-7135-0235-0.
• Daunton, Martin (1995). Progress and Poverty: An Economic and Social History of Britain 1700–1850. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-822281-1.
• Hilton, Boyd (2008). A Mad, Bad, and Dangerous People?: England 1783–1846. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-921891-2.
• Hunt, William (2019) [1905]. The History of England from the Accession of George III – to the close of Pitt's first Administration. Creative Media Partners, LLC. ISBN 978-0-530-51826-8. also Gutenberg edition
• Langford, Paul (1976). The Eighteenth Century, 1688-1815. A. and C. Black. ISBN 978-0-7136-1652-1.
• Leadam, I. S (1912). The History of England From The Accession of Anne to the Death of George II.
• Marshall, Dorothy (1956). English People in the Eighteenth Century.
• Newman, Gerald, ed. (1997). Britain in the Hanoverian Age, 1714–1837: An Encyclopedia. Taylor & Francis. ISBN 978-0-8153-0396-1.
• O'Gorman, Frank (1997). The Long Eighteenth Century: British Political and Social History 1688–1832.
• Owen, John B (1976). The Eighteenth Century: 1714–1815.
• Peters, Marie (2009). "Pitt, William, first earl of Chatham [Pitt the elder] (1708–1778)". Oxford Dictionary of National Biography (Edisi online). Oxford University Press. doi:10.1093/ref:odnb/22337. ; berlangganan atau keanggotan Perpustakaan Umum Britania Raya diperlukan
• Porter, A.N.; Stockwell, A.J. (1989) [1986], British Imperial Policy and Decolonization, 1938-64, vol. 2, 1951–64, ISBN 978-0-333-48284-1
• Plumb, J. H (1956). Sir Robert Walpole: The Making of a Statesman.
• Porter, Roy (1990). English Society in the Eighteenth Century (Edisi 2nd). Penguin Publishing. ISBN 978-0-140-13819-1.
• Rule, John (1992). Albion's People: English Society 1714–1815.
• Simms, Brendan (2008). Three Victories and a Defeat: The Rise and Fall of the First British Empire, 1714–1783. Basic Books. ISBN 978-0-465-01332-6.
• Speck, W.A (1998). Literature and Society in Eighteenth-Century England: Ideology, Politics and Culture, 1680–1820.
• Taylor, Stephen (2008). "Walpole, Robert, first earl of Orford (1676–1745)". Oxford Dictionary of National Biography (Edisi online). Oxford University Press. doi:10.1093/ref:odnb/28601. ; berlangganan atau keanggotan Perpustakaan Umum Britania Raya diperlukan
• Ward, A.W.; Gooch, G.P., ed. (1922). The Cambridge History of British Foreign Policy, 1783–1919. Vol. 1, 1783–1815. Cambridge, The University press.
• Watson, J. Steven (1960). The Reign of George III, 1760–1815. Oxford History of England.
• Williams, Basil (1939). The Whig Supremacy 1714–1760.
  • —— (April 1900). "The Foreign Policy of England under Walpole". The English Historical Review. 15 (58): 251–276. doi:10.1093/ehr/XV.LVIII.251. JSTOR 548451.
  • —— (Juli 1900). "The Foreign Policy of England under Walpole (Continued)". English Historical Review. 15 (59): 479–494. doi:10.1093/ehr/XV.LIX.479. JSTOR 549078.
  • —— (Oktober 1900). "The Foreign Policy of England under Walpole (Continued)". English Historical Review. 59 (60): 665–698. doi:10.1093/ehr/XV.LX.665. JSTOR 548535.
  • —— (Januari 1901). "The Foreign Policy of England under Walpole". English Historical Review. 16 (61): 67–83. doi:10.1093/ehr/XVI.LXI.67. JSTOR 549509.
  • —— (April 1901). "The Foreign Policy of England under Walpole (Continued)". English Historical Review. 16 (62): 308–327. doi:10.1093/ehr/XVI.LXII.308. JSTOR 548655.
  • —— (Juli 1901). "The Foreign Policy of England under Walpole (Continued)". English Historical Review. 16 (53): 439–451. doi:10.1093/ehr/XVI.LXIII.439. JSTOR 549205.

• Black, Jeremy (1987). "British foreign policy in the eighteenth century: A survey". Journal of British Studies. 26 (1): 26–53. doi:10.1086/385878. JSTOR 175553. S2CID 145307952.
• Devereaux, Simon (2009). "The Historiography of the English State during 'the Long Eighteenth Century': Part I–Decentralized Perspectives". History Compass. 7 (3): 742–764. doi:10.1111/j.1478-0542.2009.00591.x.
• —— (2010). "The Historiography of the English State During 'The Long Eighteenth Century'Part Two–Fiscal-Military and Nationalist Perspectives". History Compass. 8 (8): 843–865. doi:10.1111/j.1478-0542.2010.00706.x.
• Johnson, Richard R. (1978). "Politics Redefined: An Assessment of Recent Writings on the Late Stuart Period of English History, 1660 to 1714". William and Mary Quarterly. 35 (4): 691–732. doi:10.2307/1923211. JSTOR 1923211.
• O'Gorman, Frank (1986). "The recent historiography of the Hanoverian regime" (PDF). Historical Journal. 29 (4): 1005–1020. doi:10.1017/S0018246X00019178. S2CID 159984575.
• Schlatter, Richard, ed. (1984). Recent Views on British History: Essays on Historical Writing Since 1966. hlm. 167–254.
• Simms, Brendan; Riotte, Torsten, ed. (2007). The Hanoverian Dimension in British History, 1714–1837. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-15462-8.

Wikimedia Commons memiliki media mengenai Kerajaan Britania Raya.

• Perjanjian Persatuan, Parlemen Skotlandia
• Teks Undang-Undang Persatuan dengan Inggris
• Teks Undang-Undang Persatuan dengan Skotlandia