Thomas Djiwandono 📖 Wikipedia

Thomas Djiwandono
Deputi Gubernur Bank Indonesia
Petahana
Mulai menjabat 9 Februari 2026
Gubernur	Perry Warjiyo
Pendahulu Juda Agung Pengganti Petahana
Wakil Menteri Keuangan Indonesia ke-11
Masa jabatan 18 Juli 2024 – 5 Februari 2026 Menjabat bersama Suahasil Nazara dan Anggito Abimanyu (2024–2025)
Presiden	Joko Widodo Prabowo Subianto
Menteri	Sri Mulyani Purbaya Yudhi Sadewa
Pendahulu Bambang Brodjonegoro Pengganti Juda Agung
Bendahara Umum Partai Gerakan Indonesia Raya
Masa jabatan 2010 – 1 Agustus 2025
Pendahulu Tidak ada Pengganti Satrio Dimas Adityo
Informasi pribadi
Lahir	Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono 7 Mei 1972 (umur 53) Jakarta, Indonesia
Partai politik	Independen
Afiliasi politik lainnya	Gerindra (2008–2025)
Suami/istri	Rizkiati Mulan Hamami Djiwandono ​ ​ (m. 2002)​
Anak	3
Orang tua	Sudrajad Djiwandono (ayah) Biantiningsih Miderawati Djojohadikusumo (ibu)
Almamater	Haverford College Universitas Johns Hopkins
Pekerjaan	Politikus • Sejarawan
Sunting kotak info • L • B

Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono (lahir 7 Mei 1972), atau biasa dipanggil Tommy, adalah seorang politikus, sejarawan, dan ekonom yang menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia sejak Februari 2026.^[1][2] Ia pernah menjadi Wakil Menteri Keuangan II menjabat bersama Suahasil Nazara mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Juli 2024 hingga Februari 2026.^[3] Ia adalah keponakan dari Presiden Prabowo Subianto.

Thomas adalah putra pertama dari pasangan Joseph Soedradjad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati Djojohadikusumo.^[4] Joseph Djiwandono merupakan Gubernur Bank Indonesia periode 1993–1998, yang pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung pada Mei 2002 terkait kasus penyelewengan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Sedangkan ibunya adalah kakak kandung dari Presiden Prabowo Subianto.

Kakek buyut Thomas, Margono Djojohadikoesoemo, merupakan salah satu anggota BPUPK dan Direktur Bank Negara Indonesia yang pertama, sejak 5 Juli 1946 hinga Oktober 1953. Pada awalnya, Bank Negara Indonesia berperan sebagai bank sentral Indonesia, sebelum digantikan oleh Bank Jawa pada tahun 1949, sesuai hasil Konferensi Meja Bundar.

Thomas adalah seorang Katolik, dan memiliki tiga orang anak.^[5]

Thomas menjalani pendidikan menengah di Kolese Kanisius Jakarta, Jakarta. Kemudian menempuh pendidikan Sarjana Studi Sejarah (B.A. History) di Haverford College, Amerika Serikat tahun 1994. Pada 2003, Ia meraih gelar M.A. di bidang Hubungan Internasional dan Ekonomi Internasional dari School of Advanced International Studies, Universitas Johns Hopkins, Washington, D.C., Amerika Serikat. ^[6][7]

Thomas memulai karier sebagai wartawan magang di majalah Tempo tahun 1993. Pada 1994, ia bergabung dengan Indonesia Business Weekly sebagai jurnalis. Sejak 1996 hingga 1999, Thomas meneruskan karier sebagai analis keuangan di NatWest Market, Jakarta. Selanjutnya, ia berkarier sebagai konsultan di Castle Asia periode 1999–2000.^[7]

Di tahun 2004, Thomas bergabung dengan Comexindo Internasional dan menduduki posisi sebagai Direktur Pengembangan Bisnis (2004–2008), Deputi Direktur utama (2008-2009), dan Direktur utama pada 2010–2024. Ia juga menjabat sebagai Deputi Direktur utama Arsari Group milik pamannya, Hashim Djojohadikusumo, pada 2011 hingga 2024.^[7]

Berdasarkan Keputusan Presiden No.45/M Tahun 2024, Presiden Joko Widodo melantik Thomas A. M. Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan di Kabinet Indonesia Maju pada tanggal 18 Juli 2024.^[7] Selain itu, Ia juga merupakan anggota Dewan Pengawas Museum dan Cagar Budaya.

Deputi Gubernur BI Juda Agung mengundurkan diri pada 13 Januari 2026. Juda menjabat sejak 24 Desember 2021 dan seharusnya menjabat hingga tahun 2027.^[8] Di saat bersamaan, muncul nama Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, yang juga keponakan Presiden Prabowo, sebagai calon Deputi Gubernur BI.^[8]

Dikabarkan sebelumnya, Thomas hadir dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 18–19 November 2025. Kehadiran Thomas memunculkan persepsi terganggunya independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral, karena sebelumnya perwakilan Kementerian Keuangan tidak pernah terlibat dalam Rapat Dewan Gubernur. Selain itu, pemerintah juga tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi terhadap BI dalam pengambilan kebijakan moneter.^[9]

Pada 26 Januari 2026, Komisi XI DPR RI menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap tiga calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.^[10][11] Pada hari yang sama, melalui Rapat Internal, Komisi XI DPR RI memutuskan untuk menyetujui Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, menggantikan Juda Agung.^[12]

Pengangkatan Thomas sebagai Deputi Gubernur BI dinilai berpotensi mengganggu independensi kebijakan moneter dan memperlemah batas antara otoritas fiskal dan moneter.^[13]