📑 Table of Contents▼
Unjuk rasa RUU Pilkada 2024
Bagian dari Era Reformasi
Layar biru dengan lambang negara Indonesia
Para pengunjuk rasa memanjat pagar gedung parlemen yang roboh
Para pengunjuk rasa bersiap menghadapi gas air mata
Demonstrasi mahasiswa di Senayan, Jakarta.
Tanggal22–27 Agustus 2024 (2024-08-22 – 2024-08-27)
(5 hari)
LokasiIndonesia[a]
Sebab
Tujuan
  • Pembatalan ratifikasi amandemen keempat Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota.
  • Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah 2024 sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PPU-XXII/2024
MetodeDemonstrasi
aktivisme internet
aktivisme mahasiswa
protes
seni protes
aksi duduk
vandalisme
HasilPengesahan RUU oleh Dewan Perwakilan Rakyat dibatalkan[1]
Pihak terlibat

Indonesia Para pengunjuk rasa dan organisasi:
(tidak ada otoritas terpusat)

Tokoh utama

Para pengunjuk rasa dan organisasi:
Tidak ada kepemimpinan terpusat
Tokoh politik:

Pemerintah:

Jumlah korban
  • 122 orang terluka[c]
  • 460 ditangkap[d]
2 jurnalis terluka[26][27]
Artikel ini merupakan bagian dari seri
Joko Widodo
Sebelum menjadi presiden
Presiden Indonesia 
Kebijakan
KTT yang Dihadiri
Keluarga

Media sosial


Unjuk rasa RUU Pilkada 2024, disebut juga dengan Aksi Peringatan Darurat Indonesia atau Aksi #KawalPutusanMK,[28] adalah unjuk rasa yang dilakukan masyarakat Indonesia sebagai bentuk protes atas tindakan Badan Legislasi DPR RI yang melakukan penyusunan revisi UU No. 10 Tahun 2016 yang bertentangan dengan Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan No. 70/PUU-XXII/2024.[29]

Unjuk rasa berlangsung sejak tanggal 22 Agustus 2024 di berbagai wilayah di Indonesia serta di media sosial dengan slogan "PERINGATAN DARURAT" atau "DARURAT DEMOKRASI", serta tagar seperti "#KawalPutusanMK", "#TolakPolitikDinasti", dan #TolakPilkadaAkal2an.

Latar belakang

sunting

Hukum Indonesia dan Hukum Pemilu Indonesia

sunting

Hukum utama di Indonesia berbentuk beragam peraturan dan mengikuti hierarki tertentu sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 (yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022). Kekuatan tiap jenis peraturan sesuai dengan hierarki tersebut, dengan UUD 1945 berada di puncaknya. Sementara terdapat pula bentuk peraturan lain di luar hierarki, peraturan tersebut hanya memiliki kekuatan mengikat jika diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk oleh kewenangan yang diberikan peraturan lain.[f] Salah satu bentuk peraturan utama adalah Undang-Undang, sementara salah satu bentuk peraturan lain adalah Peraturan KPU.

Sejak 2017, pemilu di Indonesia diatur melalui dua Undang-Undang terpisah yang terus diamendemen: UU No. 7 Tahun 2017 (diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2022 yang disahkan dengan UU No. 7 Tahun 2023), dikenal sebagai UU Pemilu,[31] untuk pemilu presiden dan legislatif (DPR, DPD, dan DPRD); dan UU No. 1 Tahun 2015 (diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016), dikenal sebagai UU Pilkada,[32] untuk pemilihan kepala daerah (gubernur, wali kota, dan bupati). Ketentuan lebih lanjut untuk melaksanakan UU tersebut diatur dalam berbagai bentuk peraturan, terutama melalui Peraturan KPU.

Salah satu cara mengubah peraturan di Indonesia adalah melalui putusan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji apakah suatu Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945, sementara kewenangan untuk menguji apakah peraturan di bawah Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang tertentu dimiliki Mahkamah Agung.[g]

Putusan MK Oktober 2023

sunting

Pada 16 Oktober 2023, menanggapi perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh seorang mahasiswa dan pengaku penggemar Gibran Rakabuming Raka (putra Presiden Joko Widodo) bernama Almas Tsaqibbirru, Mahkamah Konstitusi mengubah UU Pemilu (UU No. 7 Tahun 2017) sehingga memperbolehkan orang di bawah usia minimum 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden asalkan sedang atau pernah menduduki jabatan publik yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah. Putusan ini memungkinkan Gibran yang saat itu berusia 36 tahun dan menjabat sebagai Wali Kota Surakarta untuk ikut dalam Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden hanya tiga hari sebelum masa pendaftaran dimulai.[34] Putusan tersebut menuai kritik karena Ketua MK saat itu, Anwar Usman, adalah ipar Presiden Widodo dan paman Gibran.[35]

Pada November 2023, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan bahwa Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat dalam penanganan perkara Oktober 2023. Atas tindakannya, MKMK memberhentikan Anwar dari jabatan Ketua MK. Namun, permintaan untuk menilai ulang, membatalkan, atau merevisi putusan kontroversial tersebut ditolak.[36]

Gibran kemudian menjadi calon wakil presiden mendampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan keduanya memenangkan Pilpres 2024, menjadi presiden dan wakil presiden terpilih.[37]

Polemik revisi UU Pilkada

sunting
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang berkedudukan sebagai pemutus tertinggi pertentangan sebuah peraturan terhadap Undang Undang Dasar, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 24C ayat (1). Pada 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi menetapkan Putusan No. 60/PUU-XXII/2024 yang menambahkan penjelasan mengenai batas usia calon kepala daerah dalam Pasal 7 ayat (2) Poin E UU No. 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta Putusan No. 70/PUU-XXII/2024 yang merevisi ambang batas parlemen untuk pencalonan kepala daerah dalam Pasal 40 ayat (3) UU No. 10 tahun 2016.[38][39]

Menanggapi putusan ini, Badan Legislasi DPR RI melaksanakan rapat pleno untuk membahas revisi UU No. 10 tahun 2016 dengan berdasarkan kepada Putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024, dan mengabaikan sepenuhnya Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 serta menerima sebagian Putusan MK No. 60 /PUU-XXII/2024.[40] Sikap ini berbeda dengan tanggapan DPR RI atas Putusan MK No. 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PU-XXI/2023 yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan KPU tanpa melakukan revisi atas undang-undang.[41]

Rapat pleno ini menghasilkan RUU Pilkada 2024 yang selesai pada 21 Agustus 2024, sehari setelah keputusan MK, dan dijadwalkan untuk disahkan melalui sidang paripurna DPR RI pada 22 Agustus 2024.[42] Tindakan ini dianggap menguntungkan calon-calon tertentu yang diduga memiliki keterkaitan dengan keluarga presiden dan koalisi pemerintahan[43] serta merusak demokrasi Indonesia melalui nepotisme,[44] karena pendaftaran untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dibuka pada 27 Agustus 2024. Kejadian ini menyulut kemarahan rakyat dan segera menjadi pembicaraan di media sosial. Tagar "#KawalPutusanMK" dan slogan "Peringatan Darurat" kemudian menjadi salah satu topik tren di media sosial X.[45]

Reaksi partai

sunting

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menjadi satu-satunya fraksi yang secara terbuka menolak langkah Baleg DPR ini. PDI-P berusaha menggagalkan rancangan dengan menolak usul dalam rapat Baleg serta tidak menghadiri rapat paripurna agar kuorum tidak tercapai. Akibatnya, rapat pengesahan RUU Pilkada ditunda dan akhirnya dibatalkan.[46]

Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menunjukkan sikap ambigu. Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mengaku tidak mengetahui agenda pembahasan RUU Pilkada di Baleg,[47] dan anggota fraksi PKB Luqman Hakim tidak hadir di paripurna.[48] Namun, secara umum fraksi PKB tetap mendukung rancangan tersebut.[49]

Partai Gelora juga bersikap tidak konsisten. Awalnya mendukung, tetapi berubah ragu setelah tokoh partai Fahri Hamzah kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai bertentangan dengan tuntutan partai. Gelora bahkan mempertimbangkan menggugat MK agar partai tanpa kursi DPR dapat mencalonkan kepala daerahnya sendiri.[50]

Gaya hidup Kaesang dan Erina

sunting

Meski tidak terkait langsung, Kaesang Pangarep dan istrinya, Erina Gudono, menuai kecaman warganet karena liburan mewah mereka saat demonstrasi berlangsung.[51] Keduanya diduga terbang dengan jet pribadi Gulfstream G650 dari Jakarta ke Los Angeles untuk liburan sebelum Erina melanjutkan studi S2 di Philadelphia, Pennsylvania.[52] Investigasi The Straits Times mengungkap pesawat itu sebelumnya dimiliki Garena lalu dialihkan ke Bank of Utah pada 2022.[53] Garena adalah sponsor utama klub Persis Solo yang dimiliki Kaesang.[54]

Erina sempat mengunggah cerita Instagram menampilkan makanan mewah, termasuk lobster roll seharga sekitar Rp400,000[55] dan stroller bayi Rp21 juta.[53] Hal ini memicu perbandingan dengan Marie Antoinette,[56][57] dan kata-kata "biarkan mereka makan brioche".[58] Netizen juga membandingkan harga lobster roll itu dengan gaji guru honorer yang setara atau lebih rendah dari Rp400,000.[59] Bahkan, warganet mengirim surat massal ke Universitas Pennsylvania meminta pencabutan beasiswa Erina.[60]

Potret yang diunggah Erina juga menunjukkan kesamaan interior dengan Four Seasons Hotel di Mandalay Bay dan Four Seasons Beverly Wilshire di Los Angeles, tempat keduanya diduga menginap.[61] Tarif kamar termurah di Mandalay Bay sekitar Rp29,96 juta per malam, sementara di Beverly Wilshire sekitar Rp16 juta, cukup untuk membayar gaji 40 guru honorer.[62]

Video lain memperlihatkan Kaesang dan Erina turun dari jet pribadi di Surakarta, memindahkan banyak barang belanja dari AS ke Toyota Alphard di apron bandara tanpa pemeriksaan. Bea Cukai menegaskan seluruh barang wajib diperiksa, dan investigasi sedang berlangsung.[63][64][65] Menanggapi kritik, Silfester Matutina dari Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran 2024 membela Kaesang dengan menyatakan "Banyak masyarakat juga pakai private jet".[66]

Peringatan Darurat Garuda Biru

sunting
Tangkapan layar video “EAS Indonesia Concept (24/10/1991), ANM-021 (Mesem) - First Encounter” yang diunggah kanal YouTube EAS Indonesia Concept.

Meme internet "Peringatan Darurat" yang diunggah pertama kali pada 21 Agustus 2024 menjadi pendorong munculnya aksi unjuk rasa penolakan RUU Pilkada 2024 pada 22 Agustus 2024. Meme ini berbentuk unggahan video statis atau templat gambar Garuda Pancasila dan tulisan "PERINGATAN DARURAT" berwarna putih pada sebuah latar belakang biru tua yang menyerupai sistem peringatan darurat yang digunakan di beberapa negara. Meme ini kemudian juga dikenal sebagai "Garuda Biru".

Video statis dan templat gambar ini berasal dari film pendek dengan genre analog horor yang berjudul “EAS Indonesia Concept (24/10/1991), ANM-021 (Mesem) - First Encounter” yang diunggah oleh kanal YouTube EAS Indonesia Concept.

Meme ini pertama kali diunggah pada media sosial X oleh akun @BudiBukanIntel pada Rabu, 21 Agustus 2024 pukul 08.12 WIB. Cuitan tersebut merupakan tanggapan candaan atas postingan akun @PJalawira yang membahas secara sarkastis kemungkinan kerusuhan serta pendudukan kantor-kantor pemerintah setelah beredarnya hasil pembahasan rapat pleno Baleg DPR RI.[67]

Selanjutnya, gambar Peringatan Darurat ini digunakan secara luas oleh pengguna media sosial sebagai simbol protes terhadap Baleg DPR RI yang melanggar konstitusi. Tokoh publik seperti Najwa Shihab, Bivitri Susanti, Joko Anwar, dan Pandji Pragiwaksono juga turut menyebarkan gambar tersebut di berbagai kanal media sosial. Akun-akun komunitas, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan akun kelompok massa juga menggunakan gambar ini untuk menghimpun, mengonsolidasi, serta memberikan dukungan atas aksi protes di lapangan.

Publik mengasosiasikan warna biru tua dari meme Peringatan Darurat sebagai simbol perlawanan rakyat terhadap kesewenang-wenangan pemerintah, sehingga warna tersebut dinamai sebagai "biru perlawanan/resistance blue". Simbol ini juga dijukstaposisikan dengan warna biru muda yang digunakan oleh Koalisi Indonesia Maju dan Kampanye Prabowo-Gibran 2024, yang lalu disebut sebagai "biru oligarki/oligarch blue".[68][69][70]

Unggahan Garuda Biru ini kemudian diamplifikasi oleh para seniman lewat karya seni grafis dengan latar biru tua.[71][72] Garuda Biru kemudian juga digunakan oleh para musisi saat mereka tampil di atas panggung, baik di acara festival musik maupun berbagai konser. Musisi yang menggunakannya antara lain, Hindia, Kunto Aji, Danilla Riyadi, BAALE, Reality Club, Feel Koplo, Juicy Luicy, Adrian Khalif, Gigi, Eva Celia, Pamungkas, Coldiac, Isyana Sarasvati, Fiersa Besari, Bilal Indrajaya, dan masih banyak lagi musisi lainnya.[73][74][75][76][77]

Isu

sunting

Secara umum, isu yang diangkat dalam unjuk rasa ini adalah kritik kepada DPR mengenai rencana pengesahan RUU Pilkada yang baru karena mengingkari keputusan MK. Namun, isu lain yang bervariasi di tiap titik unjuk rasa juga diangkat, seperti:

  • Meminta Joko Widodo tidak mencampuri Pilkada 2024
  • Menolak kembalinya dwifungsi TNI/Polri
  • Mengesahkan RUU Perampasan Aset
  • Mengesahkan RUU Masyarakat Adat
  • Mencabut UU Tapera
  • Mencabut dan merevisi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024
  • Menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat
  • Mengusut kasus tindakan represif polisi[78]
  • Menolak UU Cipta Kerja
  • Menolak Komersialisasi Kampus
  • Evaluasi Angka Kemiskinan
  • Implementasi Permendikbud No.30/2021 tentang PPKS[79]

Unjuk rasa

sunting

Menyebarnya pesan "Peringatan Darurat" ditanggapi dengan ajakan aksi demonstrasi di beberapa titik di Indonesia, seperti:[80][81]

Aksi di Jakarta

sunting

Pada tanggal 22 Agustus 2024, demonstrasi di depan Gedung DPR RI dihadiri ribuan orang dan membuat 3.200 aparat dikerahkan untuk pengamanan.[82] Demonstrasi serupa juga terjadi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi.[83] Bertepatan dengan itu, Aksi Kamisan ke-828 di depan Istana Negara juga menjadi titik kumpul massa.[84] Aksi ini diwarnai dengan kehadiran replika pisau guillotine yang menjadi simbol perlawanan terhadap monarki.[85]

Aksi ini tidak hanya dihadiri oleh massa dari buruh dan mahasiswa saja, tetapi juga dari kalangan pesohor seperti pegiat film Joko Anwar dan Reza Rahadian,[86] serta pelawak tunggal seperti Arie Kriting, Rigen Rakelna,[87] dan Bintang Emon.[88] Beberapa tokoh seperti Halida Hatta, Tom Lembong, serta Romo Muji Sutrisno,[butuh rujukan] juga turut hadir.

Siang hari, pada pukul 14:20 WIB, massa merobohkan gerbang kanan Gedung DPR RI.[89] Salah satu anggota DPR, Habiburokhman, terkena lemparan botol dari demonstran.[90] Aksi berlangsung hingga malam hari dan polisi tercatat melakukan tindakan pemukulan, menggunakan gas air mata, dan menembakkan meriam air untuk menangani massa.[91][92] Wartawan Tempo dan Narasi sempat dianiaya karena berusaha meliput pengunjuk rasa yang dipukuli aparat dan diminta menghapus rekaman videonya.[93][94] Direktur Lokataru, Delpedro Marhaen, juga dianiaya dan ditangkap.[95]

Demonstrasi kembali dilakukan pada 23 Agustus 2024 dengan berpusat di Gedung KPU RI.[96]

Aksi di Jawa

sunting

Di Bandung, aksi ini dilakukan di depan gedung DPRD Jawa Barat.[97] Pukul 17:30 WIB, pagar Gedung DPRD dirobohkan dan demonstrasi berujung ricuh.[98] Satu orang wartawan dianiaya karena dituduh intel[99] dan satu mahasiswa kehilangan bola mata akibat lemparan batu dari arah barisan aparat pengamanan.[100] Di Tasikmalaya, demonstrasi diwarnai pembakaran beberapa fasilitas di gedung DPRD Kota Tasikmalaya.[101] Di Bogor, aksi dilakukan di Tugu Kujang.[102] Di Cirebon, satu orang mahasiswa dan satu orang polisi mengalami luka-luka saat demonstrasi dilakukan di depan Gedung DPRD Kota Cirebon.[103]

Di Yogyakarta, aksi ini dihadiri ribuan orang. Aksi dimulai di Lapangan Parkir Abu Bakar Ali, kemudian dilanjutkan ke Titik Nol Kilometer Kota Yogyakarta, dan berhenti di depan Gedung DPRD DI Yogyakarta.[104] Di Purwokerto, aksi dilakukan oleh ribuan mahasiswa yang tergabung dalam beragam kampus di Banyumas. Aksi di depan kantor DPRD Kabupaten Banyumas berlangsung hingga malam hari dan berakhir ricuh karena tindakan represif dari aparat yang bertugas. Puluhan mahasiswa dilaporkan mengalami luka dan seorang mahasiswa mengalami kebocoran parah di kepala sehingga harus dilarikan ke rumah sakit.[105] Di Semarang, aksi di depan Gedung DPRD Jawa Tengah berakhir rusuh setelah massa memaksa untuk masuk sehingga pagar gedung nyaris roboh dan polisi berusaha membubarkan ribuan massa dengan gas air mata.[106][107] Akibatnya, terdapat korban jatuh dari pihak pengunjuk rasa berjumlah 26 orang terluka dan 18 dirawat di rumah sakit.[108] Aksi terus berlanjut hingga tanggal 26 Agustus 2024 dengan menjebol pagar Kantor Balaikota Semarang.[109]

Di Surabaya, aksi demonstrasi dilakukan di depan Tugu Pahlawan.[110] Di Solo, aksi dilakukan di depan Gedung Balai Kota.[111] Di Malang, ribuan peserta demonstrasi turun ke jalan di sekitar kawasan Bundaran Tugu Malang.[112]

Aksi di Sumatra

sunting

Di Padang, demonstrasi dilakukan di depan Gedung DPRD Sumatera Barat.[113] Di Bukittinggi, unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Bukittinggi dilakukan ratusan massa pada tanggal 23 Agustus 2024 di bawah guyuran hujan lebat.[114] Di Lampung, aksi sudah dilakukan malam sebelumnya, dengan mengenakan kostum Money Heist.[115] Di Sumatra Selatan, aksi dilakukan di Simpang Lima oleh ratusan mahasiswa yang menggunakan topeng politikus seperti Joko Widodo, Bahlil Lahadalia, Yusril Ihza Mahendra, Prabowo Subianto, dan Bobby Nasution. Aksi ini juga mengikutsertakan keranda.[116] Di Jambi, ribuan massa mahasiswa melakukan pawai dari Simpang Bank Indonesia menuju Gedung DPRD Jambi di Telanaipura.[117] Aksi ini berakhir ricuh setelah demonstran dipukul oleh polisi. Tiga orang pingsan dan empat orang luka-luka.[118] Di Aceh, demonstrasi di depan DPRK Lhokseumawe menyebabkan ribuan mahasiswa bentrok dengan aparat.[119] Unjuk rasa di Bengkulu diwarnai penganiayaan oleh petugas keamanan DPRD Bengkulu terhadap mahasiswa saat berusaha membubarkan massa.[120] Aksi serupa terjadi di DPR Aceh, Banda Aceh, yang diikuti oleh ribuan mahasiswa.[121] Aksi ini berakhir ricuh dan lima orang ditangkap.[122] Sementara itu di Medan, unjuk rasa dilakukan di depan Gedung DPRD Sumatra Utara pada tanggal 23 Agustus 2024.[123][124] Massa aksi unjuk rasa yang merupakan gabungan mahasiswa dari berbagai universitas di Kota Medan itu sempat bentrok dengan pihak kepolisian.[125]

Aksi di Sulawesi

sunting

Di Makassar, aksi turun ke jalan yang dihadiri ribuan orang juga terjadi untuk memprotes pengesahan RUU Pilkada.[126] Sempat terjadi aksi bakar ban dalam unjuk rasa ini.[127] Unjuk rasa dibubarkan karena Ibu Negara Iriana Joko Widodo hendak lewat.[128] Di Kendari, ribuan massa yang terdiri dari mahasiswa dan jurnalis melakukan demonstrasi di depan Gedung DPRD Sulawesi Tenggara.[129] Aksi di Palu dilakukan pada 23 Agustus 2024 di depan Gedung DPRD Sulawesi Tengah.[130]

Di Majene, para demonstran yang terdiri dari mahasiswa berhasil menduduki kantor DPRD Kabupaten Majene dan merusak berbagai fasilitas di dalamnya. Mereka memaksa masuk ke ruang sidang paripurna serta ruang pimpinan dewan. Beberapa mahasiswa dilaporkan mengalami luka-luka akibat kerusuhan tersebut."Duduki Kantor DPRD Majene, Massa Pedemo Rusak dan Pecahkan Fasilitas". CNN Indonesia. Diakses tanggal 2024-08-24.

Aksi di Nusa Tenggara

sunting

Di Kupang, unjuk rasa aksi duduk berlangsung di depan Kantor KPU NTT.[131] Di Mataram, aksi berakhir ricuh setelah ribuan mahasiswa di depan Gedung DPRD Nusa Tenggara Barat menolak dibubarkan polisi. Pembubaran paksa kemudian dilakukan dengan gas air mata dan meriam air.[132] Di Denpasar, aksi dilakukan pada 23 Agustus 2024 diikuti perwakilan mahasiswa dari berbagai universitas di Bali, organisasi-organisasi mahasiswa eksternal, lembaga swadaya masyarakat, LBH Bali selaku pihak yang mendampingi dari segi hukum, hingga masyarakat umum.[133]

Aksi di Maluku dan Papua

sunting

Di Ambon, aksi berakhir ricuh dan disertai pemecahan kaca gedung, setelah permintaan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pattimura untuk bertemu anggota DPRD Maluku dari partai koalisi KIM Plus ditolak karena tidak ada satupun anggota DPRD yang datang.[134] Di Manokwari, aksi dilakukan di depan Gedung DPR Papua Barat.[135] Unjuk rasa serupa dilakukan di Sorong, tepatnya Taman Sorong, dengan melakukan aksi bisu.[136]

Aksi di Kalimantan

sunting

Di Banjarmasin, ribuan massa dari berbagai elemen kampus menduduki DPRD Kalimantan Selatan dalam unjuk rasa.[137][138] Sementara di Samarinda, ribuan massa berkumpul di depan Gedung DPRD Kalimantan Timur untuk menuntut pembatalan RUU Pilkada dan dipercepatnya pengesahan RUU Perampasan Aset.[139] Aksi di Balikpapan, tepatnya di Gadung DPRD Balikpapan sempat ricuh setelah adanya saling dorong mahasiswa dengan polisi.[140] Sejumlah mahasiswa mengikuti aksi darurat demokrasi di DPRD Kalimantan Barat di Pontianak pada Jumat, 23 Agustus 2024.[141] Di Palangka Raya, aksi ratusan mahasiswa berakhir ricuh, setelah keinginan menghadirkan Ketua DPRD Kalimantan Tengah tidak dipenuhi. Massa menolak syarat yang diajukan, yaitu hanya perwakilan yang diperbolehkan masuk ke Gedung DPRD dan didengarkan aspirasinya.[142]

Brutalitas polisi

sunting
Polisi dan demonstran bentrok di gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Terlihat; demonstran yang tidak bersenjata dipukul dengan tongkat dan seorang petugas menabrakkan riot shield ke arah demonstran di latar belakang.

Polisi mendapat kritik luas atas tindakan berlebihan dalam menghadapi demonstran, termasuk pemukulan, penggunaan gas air mata dan water cannon, bahkan penculikan.[143][144] Salah satunya adalah kekerasan polisi terhadap demonstran di Palu, di mana seorang mahasiswa mengalami telinga sobek.[145] Sebanyak 20 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam perusakan pagar gedung DPR RI.[146] Di sisi lain, beberapa pihak seperti Haidar Alwi dari Haidar Alwi Institute mengapresiasi langkah keamanan yang diambil selama demonstrasi,[147] di mana ia dikenal sebagai loyalis Jokowi dan pro-pemerintah.[148]

Demonstran ditabrak polisi dalam upaya membubarkan demonstrasi di gerbang DPR (19:00)

Menurut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, di Jakarta, polisi telah mulai memburu mahasiswa. 11 demonstran dikonfirmasi telah ditangkap oleh polisi, dan satu orang dipublikasikan doxing tanpa sebab oleh polisi. Selain itu juga diterima 26 laporan terkait tindakan berupa kekerasan, doxing, dan penculikan. Serta menerima informasi bahwa ratusan demonstran ditangkap saat dalam perjalanan menuju lokasi demonstrasi. Organisasi ini sejak lama membela demonstran dan mendesak Polisi Indonesia untuk berhenti melakukan kekerasan.[149]

Selain itu, Tentara Nasional Indonesia, khususnya Kodam Jayakarta, juga terlibat dalam kekerasan terhadap demonstran.[150]

Aktivisme daring

sunting

Sebagai bentuk protes terhadap Joko Widodo's dinasti politik, beberapa pengguna media sosial dan demonstran memanggil Jokowi dengan nama lahirnya, "Mulyono", yang diubah dalam upacara ruwatan untuk membersihkan penyakit menurut tradisi Jawa.[151] Tindakan ini dapat dibandingkan dengan deadnaming dan diyakini oleh beberapa netizen sebagai tabu yang dapat membawa sial bagi pemilik nama lahir tersebut secara takhayul.[152][153] Beberapa netizen dan demonstran juga menghina Joko Widodo dengan male pregnancy (mpreg) meme secara digital[154] dan dicetak[155] seni protes yang sebelumnya menjadi trending topic di Twitter untuk mengejek perilaku pria patriarkal melalui maskulinitas rapuh.[156]

Pada 22 Agustus 2024 saat demonstrasi berlangsung, pengusaha dan selebritas Raffi Ahmad mendampingi Gibran Rakabuming Raka, calon wakil presiden terpilih dan putra sulung Presiden Joko Widodo, ke Bandung Barat.[157] Malam harinya, melalui media sosial Instagram, Raffi Ahmad mengunggah screenshot berisi pernyataan Wakil Ketua DPR terkait pembatalan pengesahan RUU Pilkada, yang juga ditempel dengan logo Kampanye Prabowo-Gibran 2024. Unggahan ini menuai kritik publik karena dianggap hanya bersifat perintah dan tidak benar-benar memperhatikan aspirasi masyarakat terkait penolakan RUU Pilkada. Hal ini berdasarkan sikapnya yang berbeda dengan beberapa selebritas lain yang menghadiri demonstrasi. Kemudian pada 23 Agustus 2024, Raffi Ahmad mengunggah pernyataan sikap politiknya mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi.[158] Hal ini kembali menuai kritik dan diikuti dengan seruan boikot terhadapnya, Nagita Slavina, dan RANS Entertainment. Seruan boikot ini berdasarkan kedekatannya dengan pemerintah dan dukungannya selama kampanye Pemilu 2024 untuk pasangan Prabowo-Gibran, kandidat yang dianggap sebagai penerus dinasti politik Joko Widodo.[159] Selebritas pendukung Prabowo-Gibran lainnya seperti Gading Marten, Atta Halilintar, dan Kiky Saputri juga menjadi target boikot.[160][161] Menanggapi seruan boikot, Pandji Pragiwaksono meminta publik untuk tidak mempolitisasi isu ini dan menerima mereka yang ingin bergabung meski berasal dari kubu berbeda.[161]

Pengguna media sosial menyoroti ketidakhadiran Kiky Saputri, yang dikenal mengomentari isu politik nasional, di tengah kehadiran beberapa komika solo di aksi tersebut. Melalui media sosial X, Kiky Saputri menyatakan bahwa ia tidak dapat menghadiri aksi karena alasan pekerjaan tetapi tetap mendukung aksi tersebut. Ia menyatakan bahwa meski tidak hadir, ia akan ‘berjuang melalui jalur dalam’ dengan berkomunikasi langsung kepada pihak terkait.[162] Hal ini kemudian mendapat komentar dari netizen yang merasa bahwa Kiky Saputri tidak memiliki pengaruh cukup untuk menyampaikan aspirasi secara pribadi dan kedekatannya dengan tokoh pemerintah hanya terjadi karena statusnya sebagai selebritas internet.[163] Kiky Saputri juga menyatakan bahwa menurut pandangannya, keputusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat diganggu gugat, sebagaimana ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 yang memungkinkan Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden meski belum memenuhi batas usia minimum untuk mengikuti Pemilu 2024.[164]

Pengguna media sosial yang mengkritik keras gaya hidup Kaesang juga berimbas pada hinaan terhadap Erina Gudono, terutama terkait kebersihan pribadinya.[165][166] Rumor terkait kebersihan pribadinya muncul dari foto saat ia berdiri di samping seorang mahasiswa yang mencoba menutup hidungnya.[167] Karena Erina akan memulai studi magisternya di University of Pennsylvania, pengguna media sosial mengkritik pembelajarannya tentang keadilan sosial, menyebutnya tidak peka dan munafik, dengan menyatakan prinsip kelima Pancasila telah dilanggar oleh tindakan Jokowi yang dianggap menurunkan demokrasi.[168] Karena kritik dan hinaan pribadi terhadapnya, banyak yang mempertanyakan kesehatan mental Erina dalam menghadapi isu tersebut.[169] Beberapa pengguna juga memberi selamat kepada mantan pacar Kaesang karena tidak menikah dengannya, karena Kaesang dan Erina menjadi target hinaan publik akibat gaya hidup hedonistik mereka.[170]

Dampak

sunting

Politik

sunting

Unjuk rasa ini banyak memengaruhi sikap politik dari berbagai pihak. KPU, Bawaslu, DKPP, DPR, dan Pemerintah sepakat akan mengakomodasi keputusan Mahkamah Konstitusi secara penuh. Sikap ini berubah dari sikap awal yang berupaya menggunakan tafsir Mahkamah Agung untuk mengatur batas umur calon kepala daerah.[171]

PKS memutuskan berbalik mendukung pembatalan RUU Pilkada setelah mendengarkan aspirasi masyarakat.[172] Sufmi Dasco Ahmad dari Gerindra menyatakan bahwa keputusan MK tetap dilaksanakan. Namun, RUU Pilkada yang nantinya dibuat bisa diberlakukan untuk periode pemilihan selanjutnya.[173] Partai Demokrat juga menyatakan menarik diri dari pembahasan RUU Pilkada.[174]

Pada tanggal 24 Agustus 2024, Gerindra mengumumkan pembatalan rencana pencalonan Kaesang Pangarep untuk mendampingi Ahmad Luthfi di Jawa Tengah oleh Koalisi Indonesia Maju, dan lebih memilih Taj Yasin.[175] Hamid Awaluddin mengabarkan kemarahan Prabowo Subianto akibat adanya manuver RUU Pilkada.[176] Gerindra sendiri tidak secara jelas membantah atau mengonfirmasi kemarahan Prabowo,[177] tetapi kemudian menyatakan bahwa Ketua Umumnya mengedepankan demokrasi dan taat terhadap peraturan perundang-undangan.[178]

Kaesang Pangarep sebelumnya diketahui sudah mempersiapkan pencalonan sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah bersama Ahmad Luthfi. Kabar ini juga disertai pengumuman oleh KIM Plus beberapa hari sebelum unjuk rasa terjadi.[179] Bahkan, setelah unjuk rasa terjadi dan DPR mengumumkan pengunduran pemberlakuan RUU Pilkada baru, hakim PN Jakarta Selatan menyatakan bahwa ia mengurus 3 surat yang diperlukan untuk mencalonkan diri, yaitu surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang, sehingga muncul keraguan apakah DPR benar-benar serius dengan niat membatalkan pengesahan RUU Pilkada.[180] PSI kemudian menyatakan bahwa hal tersebut merupakan inisiatif dari Staf Administrasi PSI dan sudah dilakukan sebelum adanya keputusan MK. Tindakan pengurusan tersebut akhirnya dihentikan.[181]

Ekonomi

sunting

Saat aksi terjadi, nilai IHSG anjlok ke level 7.497.[182] Sementara itu, mata uang rupiah melemah ke Rp15.615 per dolar Amerika.[183] Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Hariyadi B. Sukamdani, lebih khawatir pada penyebab terjadinya aksi kali ini. Dia merasa intervensi politik pada ranah hukum dapat berdampak kepada masalah kepastian hukum yang dapat memicu efek lebih besar jika tidak ditangani secara baik dan netral.[184]

Tanggapan

sunting

Dalam Negeri

sunting

Parlemen

sunting

Fraksi PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang secara terbuka menentang sikap Baleg DPR RI, sementara delapan fraksi di DPR RI secara bulat menyepakati RUU Pilkada ini.[185] Sebagai pemegang kursi mayoritas di DPR, PDI Perjuangan tidak hadir sama sekali sehingga rapat tidak memenuhi kuorum. Dengan demikian, keputusan pengesahan RUU Pilkada ditunda.[186]

Meski secara umum Fraksi PKB menyetujui RUU Pilkada 2024,[187] Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum PKB serta Wakil Ketua DPR RI menyatakan tidak tahu adanya agenda penyusunan RUU Pilkada oleh Baleg DPR RI.[188] Luqman Hakim dari Fraksi PKB juga tidak menghadiri sidang paripurna.[189] PKB kemudian mengeluarkan pernyataan bersyukur bahwa RUU dibatalkan, sehingga artinya aspirasi masyarakat terlihat masih didengar.[190]

Partai Gelora juga memiliki sikap ambigu dalam masalah ini, walau posisi awalnya diuntungkan. Fahri Hamzah, sebagai tokoh yang dikenal dari partai ini, menyatakan kekecewaannya atas sikap Mahkamah Konstitusi yang dianggapnya memutus di luar tuntutan. Partai Gelora bermaksud menggugat ke MK untuk bisa memberi peluang kepada partai yang tidak memiliki kursi agar bisa mengajukan calon pemimpin daerahnya sendiri.[191]

Secara individu, politikus Wanda Hamidah menyatakan pengunduran diri dari Partai Golkar dengan alasan tidak ingin berada di sisi sejarah yang salah dan masih mencintai negaranya.[192]

Presiden

sunting

Presiden Joko Widodo dikritisi karena membuat pernyataan yang menganggap pembuatan RUU oleh DPR hanya bagian dari fungsi periksa dan timbang (check and balance) antara MK dan DPR. Padahal, posisi keputusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat, serta dianggap yang tertinggi dalam pengujian antara UU dan Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, seharusnya DPR tidak dibiarkan membuat RUU baru untuk mengakali keputusan tersebut.[193][194][195] Kemudian pada tanggal 22 Agustus 2024 pukul 17:44 WIB, pernyataan baru dibuat oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, bahwa pemerintah mematuhi keputusan MK.[196] Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM menyatakan masih menunggu pembahasan RUU Pilkada oleh Baleg DPR RI.[197]

Komisi Pemilihan Umum

sunting

KPU menyatakan akan tetap mengikuti keputusan MK, tetapi akan tetap berkonsultasi dengan DPR terkait aturan yang berubah karena peraturan sebelumnya mengacu kepada tafsir Mahkamah Agung.[198] Pada tanggal 24 Agustus 2024, beredar konsep Peraturan KPU yang merujuk kepada putusan MK. KPU mengonfirmasi bahwa informasi tersebut benar.[199]

Media sosial

sunting

Sebagai bentuk protes terhadap dinasti politik Joko Widodo, beberapa pengguna media sosial dan demonstran memanggil Jokowi dengan nama lahirnya, “Mulyono”, yang—menurut tradisi suku Jawa—diubah guna menghilangkan penyakit sewaktu kecil.[200]

Pada 22 Agustus 2024, ketika aksi unjuk rasa sedang berlangsung, pengusaha dan selebritas Raffi Ahmad pergi mendampingi Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden terpilih sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo, ke Bandung Barat.[201] Kemudian, pada malam harinya, melalui media sosial Instagram, Raffi Ahmad mengunggah tangkapan layar yang berisi pernyataan Wakil Ketua DPR RI mengenai pembatalan pengesahaan RUU Pilkada, yang juga dibubuhi logo Kampanye Prabowo-Gibran 2024. Unggahan ini menuai kritik masyarakat karena dianggap hanya sekadar pesanan dan tidak benar-benar peduli dengan aspirasi masyarakat mengenai penolakan RUU Pilkada. Hal ini didasarkan pada sikapnya yang bertolak belakang bengan beberapa selebritas lain yang turut menghadiri aksi unjuk rasa. Kemudian pada 23 Agustus 2024, Raffi Ahmad mengunggah pernyataan sikap politiknya yang mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi.[202] Hal ini kembali menuai kritik dan diikuti dengan seruan boikot terhadap dirinya, Nagita Slavina, serta RANS Entertainment. Seruan boikot ini didasari atas kedekatannya dengan pemerintah serta dukungannya selama masa kampanye Pemilu 2024 untuk pasangan Prabowo-Gibran, pasangan calon yang dianggap sebagai penerus dinasti politik Joko Widodo.[203] Selebritas pendukung Prabowo-Gibran lainnya seperti Gading Marten, Atta Halilintar, dan Kiky Saputri juga menjadi sasaran boikot. Menanggapi seruan boikot tersebut, Pandji Pragiwaksono meminta masyarakat untuk tidak memolitisasi isu tersebut dan merangkul mereka yang ingin bergabung meskipun berasal dari kubu yang berbeda.[butuh rujukan]

Pengguna media sosial menyoroti ketiadaan Kiky Saputri, pelawak tunggal yang dikenal kerap mengomentari isu-isu politik nasional, di tengah kehadiran beberapa pelawak tunggal lain pada saat aksi unjuk rasa. Melalui media sosial X, Kiky Saputri menyampaikan bahwa ia tidak dapat menghadiri aksi unjuk rasa karena alasan pekerjaan dan tetap mendukung aksi yang dilakukan masyarakat. Ia menyatakan bahwa meski tidak mengikuti unjuk rasa, ia akan "berjuang lewat jalur dalam" dengan cara berkomunikasi secara langsung kepada pihak-pihak terkait.[204] Hal ini kemudian mendapat komentar dari warganet yang merasa bahwa Kiky Saputri tidak memiliki pengaruh yang cukup besar untuk dapat menyampaikan aspirasi secara personal dan kedekatannya dengan tokoh-tokoh di pemerintahan hanya terjadi karena ia dipekerjakan dengan statusnya sebagai selebritas internet.[205] Kiky Saputri juga menyampaikan bahwa ia berpandangan bahwa keputusan MK tidak dapat diganggu gugat, sebagaimana ketika MK mengeluarkan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 yang membuat Gibran Rakabuming Raka dapat mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden meski belum memenuhi batas usia minimal untuk mengikuti Pemilu 2024.[164]

Luar Negeri

sunting

Media berita

sunting

Kantor berita Reuters ikut memberikan liputan atas fenomena ini dengan judul berita "Protests across Indonesia as parliament delays change to election law".[206] Reuters juga menyoroti sikap meremehkan yang ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa peran Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam peristiwa ini adalah bagian dari "checks and balances". Sorotan negatif serupa diberikan oleh kantor berita BBC, dalam berita berjudul "Election law changes spark mass protests in Indonesia".[207] BBC melaporkan bahwa revisi undang-undang ini adalah upaya untuk menjegal Anies Baswedan, sekaligus memuluskan jalan Kaesang Pangarep yang masih belum memenuhi syarat umur minimal untuk mengikuti Pilkada.

Media Korea Selatan, Yonhap, memberitakan hal serupa dengan menganggap bahwa tindakan DPR ditujukan untuk memuluskan jalan Kaesang dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024.[208] Sementara itu, Channel News Asia, media dari Singapura, menerbitkan berita berjudul "Thousands protest Indonesian parliament’s move to subvert court ruling, pave way for Jokowi’s son to contest in local elections" yang menyoroti kecenderungan Presiden Jokowi untuk melapangkan jalan untuk anak-anaknya. Sebelumnya, Gibran, anak sulungnya, mendapat keleluasaan untuk mencalonkan diri di Pemilu setelah MK mengubah aturan mengenai batas umur. Aturan ini diubah MK pada periode kepemimpinan adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman[209].[210]

Situs Malaysia, The Star, memberitakan bahwa unjuk rasa ini menyebabkan perekonomian Indonesia terganggu.[211] Sementara itu, Voice of America memberitakan meluasnya pengaruh unjuk rasa ini sehingga terjadi di berbagai kota di Indonesia.[212] Al Jazeera menyoroti janggalnya proses pengesahan RUU yang begitu tiba-tiba dan terlihat memuluskan langkah Joko Widodo dalam membangun politik dinasti.[213]

Figur publik

sunting

Mario Nawfal, pewarta internasional, melalui akun X-nya memberikan rangkuman liputan berbagai media asing saat unjuk rasa terjadi. Ia menyatakan unjuk rasa ini terjadi akibat DPR memberi peluang bagi Kaesang untuk mengikuti Pilkada dengan mengakali batasan umur.[214]

Dari selebritas internasional, dukungan datang dari musisi Jae Park. Ia mmenyadari bahwa sikapnya akan memengaruhi kesempatan untuk tampil di Indonesia, tetapi tidak bisa berdiam diri melihat aksi yang terjadi.[215]

Kritik

sunting

Beberapa akun media sosial mengkritisi aksi unjuk rasa ini karena tidak memprioritaskan desakan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset yang lebih dulu diusulkan.[216] Akan tetapi, aksi unjuk rasa di beberapa daerah sudah mencantumkan tuntutan tersebut, seperti yang dilakukan di Palangka Raya, Kediri, Subang, Padang, Buleleng, dan Balikpapan.[217][218][219][220][221][222] Situs Cek Fakta dari Tempo juga menyatakan bahwa kritik ini menyesatkan karena sebenarnya isu ini menjadi bagian dari tuntutan aksi, termasuk yang dilakukan di Jakarta.[79]

Kontra-narasi

sunting

Pasca demonstrasi di Jakarta, beberapa akun media sosial yang membela pemerintah (dikenal sebagai Buzzers) mencoba menangkis kritik dengan memosting versi yang disederhanakan dari gambar peringatan darurat Indonesia, disertai frasa "Indonesia Baik-Baik Saja". Upaya ini bertujuan meredam keseriusan situasi dan menenangkan publik.[223]

Selain itu, terdapat laporan percobaan memberi insentif finansial kepada individu untuk menyebarkan pesan yang mendukung keputusan DPR. Tawaran dibuat untuk memposisikan pendukung Anies Baswedan melawan pendukung PDI-P, tetapi ditolak oleh publik. Demikian juga, upaya memberi imbalan finansial kepada individu yang menggambarkan keputusan DPR diterima luas juga menghadapi penolakan melalui postingan tandingan dan karya seni di media sosial. DPR membantah terlibat dalam tawaran finansial ini.[224]

Galeri

sunting
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Unjuk rasa revisi undang-undang pemilihan umum kepala daerah Indonesia 2024.
  • Aksi unjuk rasa di Jakarta
  • Massa masuk ke halaman Gedung DPR RI setelah pagar gerbang kanan roboh
    Massa masuk ke halaman Gedung DPR RI setelah pagar gerbang kanan roboh
  • Perubuhan pagar Gedung DPR RI
    Perubuhan pagar Gedung DPR RI
  • Peserta unjuk rasa RUU Pilkada yang terluka ditolong oleh petugas kesehatan
    Peserta unjuk rasa RUU Pilkada yang terluka ditolong oleh petugas kesehatan
  • Berbagai grafiti yang ditulis di sekitar lokasi aksi
    Berbagai grafiti yang ditulis di sekitar lokasi aksi
  • Bentrok antara polisi dengan demonstran di halaman Gedung DPR RI
    Bentrok antara polisi dengan demonstran di halaman Gedung DPR RI
  • Tiruan pisau guillotine yang dihadirkan pada saat aksi unjuk rasa
    Tiruan pisau guillotine yang dihadirkan pada saat aksi unjuk rasa
  • Massa aksi menyimak orasi yang dilakukan di depan Gedung DPR RI
    Massa aksi menyimak orasi yang dilakukan di depan Gedung DPR RI

Aksi di Medan

sunting
  • Aksi unjuk rasa di Medan
  • Seorang mahasiswa peserta aksi sedang melakukan orasi
    Seorang mahasiswa peserta aksi sedang melakukan orasi
  • Massa aksi berkumpul di depan Gedung DPRD Sumatera Utara
    Massa aksi berkumpul di depan Gedung DPRD Sumatera Utara
  • Massa aksi menyimak orasi di depan Gedung DPRD Sumatera Utara
    Massa aksi menyimak orasi di depan Gedung DPRD Sumatera Utara
  • Mahasiswa peserta aksi sedang menyimak orasi
    Mahasiswa peserta aksi sedang menyimak orasi

Lihat pula

sunting

Catatan

sunting
  1. ^ Demonstrasi di Jakarta, Medan, Yogyakarta, Bandung, Padang, Surakarta, Surabaya, Semarang, Malang, Makassar, Tasikmalaya, Jambi, Bandar Lampung, Ambon, Bengkulu, Cirebon, Kendari, Palembang, Samarinda, Bekasi, Banjarmasin, Balikpapan, Palu, Gorontalo, Mataram, Kupang, Pekanbaru, Banda Aceh, Palangka Raya, Kediri, Bukittinggi, Langsa, Majene, Luwuk, Bogor, Lhokseumawe, Denpasar, Manokwari, Sorong, Pontianak, dan Kuningan
  2. ^
    • Pada demonstrasi 22 Agustus: 26 korban jiwa[10]
    • Pada demonstrasi 26 Agustus: 33 korban jiwa[11]
  3. ^
  4. ^
  5. ^
  6. ^ Menurut Pasal 7, Pasal 8, dan penjelasan Pasal 8 dari UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan[30]
  7. ^ Menurut Pasal 9 ayat 1 dan Pasal 9 ayat 2 dari UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan[33]

Referensi

sunting
Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:
  1. ^ "DPR Resmi Batalkan RUU Pilkada". CNN Indonesia. 2024-08-22. Diakses tanggal 2024-08-23.
  2. ^ "Pelajar STM Ikut Demo di DPR, Polisi Langsung Tembakkan "Water Cannon"". Kompas. Diakses tanggal 2024-08-24.
  3. ^ "FSGI Sebut Anak STM Punya Hak Melakukan Demonstrasi, Jangan Ditangkapi". JPNN.com. Diakses tanggal 2024-08-24.
  4. ^ "Pelajar STM Ikut Demo di DPR, Geruduk Gedung Bawa Bambu, Polisi Langsung Tembakkan Water Cannon". Tribunnews. Diakses tanggal 2024-08-24.
  5. ^ "Singgung Revisi UU Pilkada, Megawati: Akali Putusan MK Pelanggaran Konstitusi". tempo.co. Diakses tanggal 2024-08-24.
  6. ^ "Anies Baswedan Unggah Peringatan Darurat: Kembalikan Demokrasi Indonesia" dari situs NTV News
  7. ^ Wijaya, Lani Diana (2024-08-22). "Tim Advokasi Untuk Demokrasi Catat 20 Demonstran Tolak RUU Pilkada Ditangkap, 3 Orang Luka" (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-08-23.
  8. ^ Kompas.com (2024-08-23). "Presiden BEM UI Alami Luka 11 Jahitan Diduga Akibat Kekerasan Aparat saat Demo di DPR". Diakses tanggal 2024-08-24.
  9. ^ Kompas.com (2024-08-23). "7 Polisi dan 14 Demonstran Terluka Saat Demo Ricuh di Depan Gedung DPR RI". Diakses tanggal 2024-08-24.
  10. ^ "Mahasiswa Korban Kericuhan Demo Tolak Revisi UU Pilkada di Semarang Makin Bertambah". Metrotvnews. Diakses tanggal 2024-08-23.
  11. ^ Annizar, Baihaqi (2024-08-27). Situmorang, Anggun P (ed.). "Demo di Semarang Ricuh, 33 Orang Dibawa ke RS dan 27 Ditangkap". Tirto. Diakses tanggal 2024-08-27.
  12. ^ "Demo di Bandung, Mata Mahasiswa Terluka Kena Lemparan dan Gas Air Mata". CNN Indonesia. 2024-08-23. Diakses tanggal 2024-08-24.
  13. ^ Rahmayanti, Dini Putri (2024-08-22). "Aksi Tolak Revisi UU Pilkada di Bandung Ricuh, Korban Berjatuhan". Diakses tanggal 2024-08-23.
  14. ^ a b "5 Mahasiswa Luka saat Demo Ricuh di Palu, 1 Korban Sobek di Telinga". Detik. Diakses tanggal 2024-08-24.
  15. ^ "Ricuh Demo di Gedung DPRD Jambi, Sejumlah Mahasiswa Terluka". 2024-08-23.
  16. ^ Yulianto, Eki (2024-08-23). "Seorang Polisi dan Mahasiswa Terluka dalam Demo Tolak Revisi UU Pilkada di DPRD Kota Cirebon". tribunjabar. Diakses tanggal 2024-08-24.
  17. ^ "Tak Hanya Aparat, Mahasiswa Juga Jadi Korban Luka - luka Imbas Demo di DPRD Riau". cakaplah. 2024-08-23. Diakses tanggal 2024-08-24.
  18. ^ Al Farisi, Baharudin (2024-08-23). "Polda Metro Tangkap 301 Pedemo di Gedung DPR RI". kompas. Diakses tanggal 2024-08-24.
  19. ^ "Polisi Menangkap 159 Siswa yang Hendak Ikut Demo Tolak RUU Pilkada". jpnn. 2024-08-22. Diakses tanggal 2024-08-24.
  20. ^ "20 Orang Dilaporkan Ditangkap saat Demo Tolak RUU Pilkada di DPR". CNN Indonesia. 2024-08-22. Diakses tanggal 2024-08-24.
  21. ^ "7 Polisi Terluka Saat Amankan Demo di Depan DPR, Kepala-Kaki Robek". detiknews. 2024-08-23. Diakses tanggal 2024-08-23.
  22. ^ Yulianto, Eki (2024-08-23). "Seorang Polisi dan Mahasiswa Terluka dalam Demo Tolak Revisi UU Pilkada di DPRD Kota Cirebon". tribunjabar. Diakses tanggal 2024-08-24.
  23. ^ "Tak Hanya Aparat, Mahasiswa Juga Jadi Korban Luka - luka Imbas Demo di DPRD Riau". cakaplah. 2024-08-23. Diakses tanggal 2024-08-24.
  24. ^ Kesalahan pengutipan: Tanda <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama mediakaltim1
  25. ^ "Habiburokhman terkena lemparan botol saat menemui massa aksi RUU Pilkada". antarajabar. 2024-08-22. Diakses tanggal 2024-08-24.
  26. ^ Yudha Saputra, Eka (2024-08-22). "Jurnalis Tempo Dipukul dan Ditendang oleh Diduga Aparat saat Liput Demo Kawal Putusan MK di DPR". tempo. Diakses tanggal 2024-08-24.
  27. ^ Bebey, Aksara (2024-08-22). "Jurnalis di Bandung Diduga Dianiaya saat Liput Aksi Menolak Revisi UU Pilkada". merdeka. Diakses tanggal 2024-08-24.
  28. ^ Kompas.com. "Aksi "Peringatan Darurat" dan Kekerasan Aparat yang Berulang". Diakses tanggal 2024-08-23.
  29. ^ Media, Kompas Cyber (2024-08-22). "Kenapa Muncul "Peringatan Darurat Indonesia"? Halaman all". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2024-08-23.
  30. ^ "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" [Act No. 12 of 2011 on Creation of Rules] (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2024-08-25. Diakses tanggal 2024-08-25.
  31. ^ Prasetia, Andhika (2017-08-21). "Mendagri: UU Pemilu Berlaku Mulai 16 Agustus" [Minister of Internal Affairs: General Election Law Enters into Force from August 16]. Detik. Diakses tanggal 2024-08-25.
  32. ^ "DPR sahkan Perppu Pilkada jadi UU" [HoR ratifies Government Regulations in-lieu-of Acts into Acts]. BBC Indonesia. 2015-01-20. Diakses tanggal 2024-08-25.
  33. ^ "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2024-08-25. Diakses tanggal 2024-08-25.
  34. ^ "Jadwal Lengkap Pendaftaran Capres-cawapres 19-25 Oktober" [Complete Schedule for the 19-25 October President-Vice President Candidates Registration]. CNN Indonesia. 2023-10-13. Diakses tanggal 2024-08-25.
  35. ^ "Putusan MK bolehkan capres-cawapres di bawah 40 tahun, asalkan pernah atau sedang jadi pejabat negara" [Constitutional Court Ruling allows President-Vice Prez Candidates under the age of 40, so long as they ever or is currently holding a public office]. BBC Indonesia. 2023-10-16. Diakses tanggal 2024-08-25.
  36. ^ Belia, Brigitta (2023-11-27). "MKMK Putuskan Anwar Usman Langgar Etik Berat, Diberhentikan dari Ketua MK!" [MKMK Rules Anwar Usman Committed Serious Ethical Violations, Dismissed as Chief Justice of the Constitutional Court!]. Detik. Diakses tanggal 2024-08-25.
  37. ^ Mantalean, Vitorio; Prabowo, Dani (2024-04-24). "KPU Resmi Tetapkan Prabowo-Gibran Presiden dan Wapres Terpilih 2024-2029" [KPU Officially Declares Prabowo-Gibran the President-Vice President Elects for 2024-2029]. Kompas. Diakses tanggal 2024-08-25.
  38. ^ "Poin-poin Putusan MK soal Syarat dan Usia Calon Kepala Daerah". CNN Indonesia. 2024-08-22. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-21. Diakses tanggal 2024-08-22.
  39. ^ Jo, Beni (2024-08-21). "Isi Putusan MK Soal Pilkada 2024 Berlaku untuk PDIP di Jakarta?". tirto.id. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-31. Diakses tanggal 2024-08-23.
  40. ^ Naufal, Muhammad (2024-08-21). "DPR Hanya Akomodir Parpol Tanpa Kursi, Partai Parlemen Tetap 20%". Tirto.id. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-21. Diakses tanggal 2024-08-22.
  41. ^ we/aha (2023-01-11). "Komisi II Sepakati Revisi PKPU Terkait Syarat Usia Capres-Cawapres". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Diakses tanggal 2024-08-22.
  42. ^ Aditya, Nicholas Ryan; Ihsanuddin (2024-08-21). "DPR Setujui RUU Pilkada untuk Anulir Putusan MK, Hanya PDI-P yang Menolak". Kompas.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-31. Diakses tanggal 2024-08-22.
  43. ^ Mantalean, Vitorio; Ihsanuddin (2024-08-21). "DPR Manut MA dan Tolak MK soal Usia Cagub, Angin Segar untuk Kaesang". Kompas.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-31. Diakses tanggal 2024-08-22.
  44. ^ Afianto, Rian (2024-08-21). "Early Warning System Menjelma Jadi Tanda Bahaya, "Peringatan Darurat" Berubah Jadi Gerakan Massa Melawan Monarki". Jawa Pos. Diakses tanggal 2024-08-22.
  45. ^ rca (2024-08-21). "Kawal Putusan MK dan Tolak Pilkada Akal-akalan Trending Topic di X". Sindonews.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-21. Diakses tanggal 2024-08-22.
  46. ^ "Tak Penuhi Kuorum, Rapat Paripurna UU Pilkada Hanya Dihadiri 89 Orang". Kompas. Diakses tanggal 2024-08-23.
  47. ^ "Cak Imin Mengaku Tidak Tahu Ada Rapat Baleg DPR Bahas RUU Pilkada". Antara News. 22 August 2024. Diakses tanggal 2024-08-23.
  48. ^ "Suara Fraksi PKB di DPR Terbelah Sikapi Revisi UU Pilkada". Katadata. 22 August 2024. Diakses tanggal 2024-08-23.
  49. ^ "Beda Sikap dengan Fraksi, Anggota DPR dari PKB Ini Tolak Pengesahan RUU Pilkada". Sindonews. Diakses tanggal 2024-08-23.
  50. ^ Suryarandika, Rizky (2024-08-21). "Fahri Hamzah Ngeluh dan Protes ke MK, Putusan Soal Pilkada di Luar Permohonan". Republika Online. Diakses tanggal 2024-08-23.
  51. ^ Apridawaty, Titi Sutinah (2024-08-23). "Erini Gudono Jadi Perbincangan Hangat Warganet di Tengah Demo RUU Pilkada". Sindonews.com. Diakses tanggal 2024-08-23.
  52. ^ "Netizen Murka Erina Gudono - Kaesang Foya-foya ke AS di Saat Rakyat Demo, Diduga Naik Jet Pribadi". Tempo.co. 2024-08-22. Diakses tanggal 2024-08-23.
  53. ^ a b Hamzah, Aqil (2024-08-26). "Jokowi's younger son disqualified from November elections, draws flak for US trip amid protests". The Straits Times (dalam bahasa Inggris). ISSN 0585-3923. Diakses tanggal 2024-08-27.
  54. ^ "Pesawat Jet Pribadi yang Dipakai Kaesang Pangarep dan Erina Diduga Milik Garena Penerbit Free Fire". Bangkapos.com. Diakses tanggal 2024-08-27.
  55. ^ Novita, Mila (2024-08-22). "Fakta tentang Lobster Roll, Roti Viral Erina Gudono yang Harganya Rp400 Ribu". Tempo. Diakses tanggal 2024-08-24.
  56. ^ "Erina Gudono Disebut Mirip Marie Antoinette, Permaisuri Prancis yang Hidup Mewah".
  57. ^ "Marie Antoinette: Siapa Ratu Prancis yang dibandingkan dengan Erina Gudono?". BBC News Indonesia. 2024-08-25. Diakses tanggal 2024-08-25.
  58. ^ Afifa, Laila (2024-08-22). "Marie Antoinette and the Famous 'Let Them Eat Cake', Who was She?". Tempo (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-08-25.
  59. ^ "Unggahan Roti Rp400 Ribu Lebih Mahal Dibanding Gaji Guru Honorer Jadi Sorotan". Tvonenews.com. 2024-08-27. Diakses tanggal 2024-08-28.
  60. ^ Hayati, Istiqomatul (2024-08-23). "Warganet Kirim Surat Massal untuk Cabut Beasiswa Erina Gudono di University of Pennsylvania". Tempo. Diakses tanggal 2024-08-24.
  61. ^ Santoso, Bangun (25 August 2024). "Usai Jet Pribadi, Netizen Kini Bongkar Tempat Erina Gudono Diduga Menginap Di AS: Hotel Mewah Tarif Selangit". suara.com. Diakses tanggal 2024-08-26.
  62. ^ Nabilla, Farah (25 August 2024). "Mewahnya Hotel Diduga Tempat Menginap Erina Gudono di Amerika, Sewa Semalam Bisa buat Gaji 40 Guru Honorer". suara.com. Diakses tanggal 2024-08-26.
  63. ^ "Bea Cukai Buka Suara soal Viral Kaesang-Erina Turun Pesawat Langsung Naik Mobil". kumparan. Diakses tanggal 2024-08-26.
  64. ^ Indraini, Anisa. "Kata Bea Cukai soal Kaesang-Erina Turun dari Pesawat Langsung Naik Mobil". detiksumut. Diakses tanggal 2024-08-26.
  65. ^ Umiyani, Atikah (26 August 2024). "Viral Video Diduga Kaesang-Erina Turun dari Pesawat Jet Bawa Belanjaan ke Mobil, Ini Tanggapan Bea Cukai".
  66. ^ "TKN Bela Gaya Hedon Kaesang-Erina: Masyarakat juga Banyak yang Pakai Private Jet". KOMPAS.tv. Diakses tanggal 2024-08-26.
  67. ^ Kesalahan pengutipan: Tanda <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama BBC
  68. ^ "X". www.x.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-27. Diakses tanggal 2024-08-27.
  69. ^ "X". www.x.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-27. Diakses tanggal 2024-08-27.
  70. ^ "X". www.x.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-27. Diakses tanggal 2024-08-27.
  71. ^ "Instagram". www.instagram.com. Diakses tanggal 2024-08-24.
  72. ^ "Instagram". www.instagram.com. Diakses tanggal 2024-08-24.
  73. ^ Liputan6.com (2024-08-23). "Kunto Aji Konser Pakai Backdrop Peringatan Darurat Garuda Biru, Semua Respect". liputan6.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-31. Diakses tanggal 2024-08-24. Pemeliharaan CS1: Nama numerik: authors list (link)
  74. ^ Kompasiana.com (2024-08-23). "Musisi Menggunakan Materi Visual "Peringatan Darurat" di Panggung, Penyalahgunaan Simbol Negara?". KOMPASIANA. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-24. Diakses tanggal 2024-08-24.
  75. ^ Vincentius Mario (25 Agustus 2024). Caroline Pramantie (ed.). "Daftar Musisi yang Kampanyekan "Peringatan Darurat" saat Manggung". Kumparan. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-31. Diakses tanggal 25 Agustus 2024.
  76. ^ Hanin Marwah (25 Agustus 2024). Marvela (ed.). "Musisi Angkat Bicara Usai Dilarang Pasang Visual Peringatan Darurat saat Manggung". Tempo.co. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-25. Diakses tanggal 25 Agustus 2024.
  77. ^ Andreas (25 Agustus 2024). "Musisi Indonesia Bersatu Putar Video Visual "Peringatan Darurat" Dipanggung Konser". satujuang.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-31. Diakses tanggal 25 Agustus 2024.
  78. ^ Demo, BEM SI di Patung Kuda Bentrok dengan Polisi. Massa Masih BErtahan. dari situs CNN Indonesia
  79. ^ a b Menyesatkan, Narasi yang Mengatakan Mahasiswa Gelar Aksi Kawal Putusan MK Tapi Tidak Demo RUU Perampasan Aset dari situs cekfakta tempo
  80. ^ mab/fra (2024-08-21). "Ribuan Buruh Kepung DPR Besok: Sampai Kiamat Kami Akan Perang". CNN Indonesia. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-27. Diakses tanggal 2024-08-23.
  81. ^ Media, Kompas Cyber (2024-08-21). "Demo "Peringatan Darurat" di Bandung dan Jogja Digelar Besok, Ini Lokasinya". KOMPAS.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-31. Diakses tanggal 2024-08-23.
  82. ^ Rizky, Martyasari. "Jelang Demo Darurat Indonesia, 3.200 Aparat Dikerahkan Amankan Jakarta". CNBC Indonesia. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-23. Diakses tanggal 2024-08-23.
  83. ^ Rahmayanti, Adhe. "Imbas Aksi Demo di Depan Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup - Pojok Satu". Pojoksatu.id. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-22. Diakses tanggal 2024-08-23.
  84. ^ Media, Kompas Cyber (2024-08-22). "Aksi Kamisan Ke-828, Sumarsih Minta Aktivis 98 di DPR Pertahankan Reformasi". KOMPAS.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-31. Diakses tanggal 2024-08-23.
  85. ^ Mengenal Guillotine, Simbol Anti Monarki dari Prancis yang Dibawa saat Aksi Kawal Putusan MK. dari situs tempo
  86. ^ JATI, RHAMA PURNA (2024-08-22). "Joko Anwar, Reza Rahadian, Arie Kriting Membaur Kawal "Peringatan Darurat" di DPR". kompas.id. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-22. Diakses tanggal 2024-08-23.
  87. ^ Hamdi, Imam (2024-08-22). "Komika Rigen Rakelna Ikut Unjuk Rasa Revisi UU Pilkada: Pejabat Mulai Melawak, Saatnya Komedian yang Melawan". Tempo (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-31. Diakses tanggal 2024-08-23.
  88. ^ "Bintang Emon Ikut Demo Tolak Revisi UU Pilkada: Kalau Belum Umur 30 Tahun Jangan Nyalon Dulu ya Dek". Tribunjabar.id. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-31. Diakses tanggal 2024-08-23.
  89. ^ Nugraha, Bayu (2024-08-22). "Massa Unjuk Rasa Tolak Revisi UU Pilkada Jebol Pagar DPR". Viva.co.id. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-31. Diakses tanggal 2024-08-23.
  90. ^ Temui Massa Aksi, Anggota DPR Habiburokhman Dilempari Botol. dari situs CNNIndonesia
  91. ^ "Aparat Kepolisian Terekam Lakukan Kekerasan pada Demonstran saat Demo di Area Dalam Gedung DPR RI". Tribun Video. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-22. Diakses tanggal 2024-08-23.
  92. ^ Syahrial, Rizky; Carina, Jessi (2024-08-22). "Ricuh, Polisi Tembakkan "Water Cannon" dan Gas Air Mata ke Massa Demo di DPR". Kompas.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-31. Diakses tanggal 2024-08-23.
  93. ^ Sani, Ahmad Faiz Ibnu (2024-08-22). "Jurnalis Tempo Dipukul dan Ditendang oleh Diduga Aparat saat Liput Demo Kawal Putusan MK di DPR". Tempo (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-31. Diakses tanggal 2024-08-23.
  94. ^ Media, Kompas Cyber (2024-08-23). "Diintimidasi Polisi Saat Meliput Demo, Jurnalis Narasi: Ini Halangi Kebebasan Pers". KOMPAS.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-31. Diakses tanggal 2024-08-23.
  95. ^ Direktur Lokataru, Delpedro Marhaen Ditangkap Saat Demo Tolak RUU Pilkada. dari situs kumparan
  96. ^ Mahasiswa Kembali Gelar Demo di Depan Gedung DPR. dari situs tempo
  97. ^ Ridwan, Muhammad Fauzi (2024-08-22). "Mahasiswa dari Berbagai Kampus di Bandung Gelar Aksi Turun ke Jalan". Republika Online. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-27. Diakses tanggal 2024-08-23.
  98. ^ Maulud, Mochammad Iqbal (2024-08-22). "Demo Tolak RUU Pilkada di Bandung Rusuh, Pagar DPRD Jabar Roboh". Pikiran Rakyat. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-22. Diakses tanggal 2024-08-23.
  99. ^ Bebey, Aksara (2024-08-22). "Jurnalis di Bandung Diduga Dianiaya saat Liput Aksi Menolak Revisi UU Pilkada". merdeka.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-22. Diakses tanggal 2024-08-23.
  100. ^ Mata kiri mahasiswa UNNIBA korban bentrok demo DPRD Jabar alami kebutaan. dari situs detik
  101. ^ Demo Mahasiswa Tolak RUU Pilkada 2024 di Tasikmalaya Ricuh, Sejumlah Fasilitas Gedung DPRD Rusak. dari inews
  102. ^ Mahasiswa Demo di Tugu Kujang Bogor, Tolak Revisi UU Pilkada. dari situs kompas
  103. ^ Seorang Polisi dan Mahasiswa Terluka dalam Demo Tolak Revisi UU Pilkada di DPRD Kota Cirebon. dari situs tribunnews
  104. ^ Asih, Restu Wahyuning (2024-08-22). "Merinding, Ribuan Massa Berkaos Hitam Gelar Aksi Indonesia Darurat Demokrasi di Malioboro". Bisnis.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-31. Diakses tanggal 2024-08-23.
  105. ^ "Imbas Demo Tolak RUU Pilkada di Purwokerto". Detikcom. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-31. Diakses tanggal 2024-08-30.
  106. ^ dmr/kid (2024-08-22). "Demo Tolak RUU Pilkada di Semarang Rusuh, Pagar DPRD Jateng Dirobohkan". CNN Indonesia. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-22. Diakses tanggal 2024-08-23.
  107. ^ Annizar, Baihaqi (2024-08-22). "Demo di Semarang Ricuh, Ribuan Mahasiswa Ditembaki Gas Air Mata". tirto.id. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-29. Diakses tanggal 2024-08-23.
  108. ^ TV, Metro, Mahasiswa Korban Kericuhan Demo Tolak Revisi UU Pilkada di Semarang Makin Bertambah, diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-22, diakses tanggal 2024-08-23
  109. ^ Ribuan Mahasiswa Jebol Dua Gerbang Saat Aksi Demonstrasi di Balai Kota Semarang. dari situs berita tribunnews
  110. ^ Liputan6.com (2024-08-22). "Mahasiswa, Nakes hingga Guru Honorer Datangi Tugu Pahlawan Surabaya Gelar Aksi Indonesia Darurat". liputan6.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-22. Diakses tanggal 2024-08-23. Pemeliharaan CS1: Nama numerik: authors list (link)
  111. ^ syd/kid (2024-08-22). "Ratusan Aparat Gabungan Siaga Jaga 'Demo Darurat' di Depan Balkot Solo". CNN Indonesia. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-31. Diakses tanggal 2024-08-23.
  112. ^ Ribuan Demonstran di Malang Tolak Revisi UU Pilkada Lumpuhkan Lalu Lintas Kota dari situs berita sindonews
  113. ^ Media, Kompas Cyber (2024-08-22). "Demonstran Berdatangan ke Gedung DPRD Sumbar, Jalan S Parman Macet Total". KOMPAS.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-22. Diakses tanggal 2024-08-23.
  114. ^ Diguyur Hujan Deras, Inilah Tuntutan Massa Aksi Demo di Bukittinggi dari situs berita Viva
  115. ^ Munthe, Ardi (2024-08-22). "Peringatan Darurat Indonesia, Pemuda Lampung Demo Pakai Kostum Money Heist Tuntut DPR Bubar". Liputan6.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-22. Diakses tanggal 2024-08-23.
  116. ^ Liputan6.com (2024-08-22). "Topeng Prabowo Subianto hingga Bobby Nasution Warnai Demo Tolak RUU Pilkada di Palembang". Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-22. Diakses tanggal 2024-08-23. Pemeliharaan CS1: Nama numerik: authors list (link)=
  117. ^ Di Jambi, Ribuan Massa Mahasiswa Gelar Aksi Demo di Gedung DPRD Jambi Menuntut Pembatalan Revisi UU Pilkada. dari situs jambiekspress
  118. ^ Ricuh, Demo di Gedung DPRD Jambi, Sejumlah Mahasiswa Terluka. dari situs merdeka
  119. ^ Tolak Revisi UU Pilkada, Ribuan Mahasiswa Bentrok dengan Aparat. dari situs RRI
  120. ^ Viral Video Mahasiswa Diinjak Saat Demo Tolak UU Pilkada di Bengkulu. Bukan Polisi, Ini Sosoknya. dari situs TribunNews
  121. ^ Ribuan mahasiswa Aceh geruduk kantor DPRA, tolak RUU Pilkada. dari situs antara
  122. ^ Polisi Tangkap Lima Mahasiswa Demo Tolak RUU Pilkada di DPR Aceh. dari situs atjehwatch
  123. ^ "Aksi tolak pengesahan RUU Pilkada di Medan | ANTARA Foto". antarafoto.com. Diakses tanggal 2024-09-01.
  124. ^ SINAGA, NIKSON (2024-08-23). "Mahasiswa Unjuk Rasa di Medan, Minta Putusan MK Dikawal hingga Jadi PKPU". kompas.id. Diakses tanggal 2024-09-01.
  125. ^ Wisely, Goklas (23 Agustus 2024). "Tolak Revisi UU Pilkada, Mahasiswa di Medan Bentrok dengan Polisi Saat Hendak Bakar Ban". Kompas. Diakses tanggal 02 September 2024.
  126. ^ Noer, Mohammad (2024-08-22). "Ribuan Mahasiswa di Makassar Tolak Rencana Revisi UU Pilkada". tvOnenews. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-22. Diakses tanggal 2024-08-23.
  127. ^ Mashudi, L. M. (2024-08-22). "Aksi Tolak Revisi UU Pilkada, Mahasiswa di Makassar Bakar Ban". detikcom. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-31. Diakses tanggal 2024-08-23.
  128. ^ Massa Demo Revisi UU Pilkada di Makassar Dipaksa Bubar, Iriana Jokowi Mau Lewat dari situs berita komparan
  129. ^ Mahasiswa dan Jurnalis di Kendari Gelar Aksi Tuntut Revisi RUU Pilkada Pasca Putusan MK. dari situs teras
  130. ^ Tau, CARITAU COM-Pengen Tau Jadi. "Unjuk Rasa Mahasiswa Kawal Putusan MK di Palu". CARITAU.COM - Unjuk Rasa Mahasiswa Kawal Putusan MK di Palu (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-31. Diakses tanggal 2024-08-24.
  131. ^ Tolak Revisi UU Pilkada, Mahasiswa Aksi Duduk di Depan KPU. dari situs berita detik
  132. ^ Unjuk Rasa Kawal Putusan MK di Mataram Ricuh, Massa Dibubarkan Paksa Gunakan Gas Air Mata. dari situs berita kompas
  133. ^ Andryanto, S. Dian (2024-08-24). "BEM Unud dan Aliansi Bali Menggugat: KPU Segera Tetapkan PKPU Berdasar Putusan MK". Tempo (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-31. Diakses tanggal 2024-08-24.
  134. ^ Demo Tolak RUU Pilkada di Ambon Ricuh, Massa Lempari Kaca Gedung DPRD. dari situs berita CNNIndpnesia
  135. ^ Mahasiswa dari Berbagai Organisasi di Manokwari Ikut Demo Tolak Revisi UU Pilkada. dari situs berita Kompas
  136. ^ Tolak Revisi UU Pilkada, Koalisi Masyarakat Sipil dan AJI Gelar Aksi Bisu di Taman Sorong dari situs kompas
  137. ^ Tolak RUU Pilkada, Mahasiswa di Banjarmasin Duduki DPRD Kalsel. dari situs berita kompas
  138. ^ Ribuan Massa di Kalsel Gelar Aksi Unjuk Rasa Tolak RUU Pilkada dari situs tribunnews
  139. ^ Ribuan Mahasiswa Kaltim Geruduk Gadung DPRD Tuntut Pembatalan RUU Pilkada dan Perampasan Aset dari situs berita mediakaltim
  140. ^ Massa Tolak TUU Pilkada di Balikpapan Diwarnai Aksi Saling Dorong dari situs antara
  141. ^ "Aksi kawal putusan MK di DPRD Kalbar | ANTARA Foto". antarafoto.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-31. Diakses tanggal 2024-08-24.
  142. ^ Aksi Ricuh Aliansi Rakyat di DPRD Kalteng Protes Revisi UU Pilkada 2024, Minta Ketua DPRD Hadir. dari situs tribunnews
  143. ^ Amnesty International Soroti Kekerasan Polisi ke Massa Demo Penolakan RUU Pilkada. dari situs merdeka
  144. ^ Naswandi. "Ngeri! Oknum Diduga Polisi Ancam Lakukan Penculikan Peserta dalam Demo Kawal Putusan MK". Pikiran Rakyat. Diakses tanggal 2024-08-24.
  145. ^ "5 Mahasiswa Luka saat Demo Ricuh di Palu, 1 Korban Sobek di Telinga". Detik. Diakses tanggal 2024-08-24.
  146. ^ Polisi Tetapkan 19 Pendemo Tolak Revisi UU Pilkada Jadi Tersangka. dari situs CNN Indonesia
  147. ^ Polri Diapresiasi Saat Bertugas Amankan Demo Tolak Revisi UU Pilkada. dari situs merdeka
  148. ^ "Haidar Alwi: Hak Angket Bisa Timbulkan Protes dari Rakyat". Sin Po. Diakses tanggal 2024-08-24.
  149. ^ "Hentikan Brutalitas Aparat Kepolisian Terhadap Massa Aksi "Indonesia Darurat Demokrasi" dan Lepaskan Kawan Kami!". YLBHI (dalam bahasa American English). 2024-08-22. Diakses tanggal 2024-08-24.
  150. ^ "FOTO: Aksi Brutal Aparat Bubarkan Demo Peringatan Darurat Indonesia". CNN Indonesia. 23 August 2024. Diakses tanggal 8 September 2024.
  151. ^ "Menelisik Nama Joko Widodo yang Dulunya Bernama Mulyono". Tempo. 2024-08-26. Diakses tanggal 2024-08-28.
  152. ^ "X". www.x.com. Diakses tanggal 2024-08-28.
  153. ^ "X". www.x.com. Diakses tanggal 2024-08-28.
  154. ^ "X". www.x.com. Diakses tanggal 2024-08-28.
  155. ^ "X". www.x.com. Diakses tanggal 2024-08-28.
  156. ^ "Trending Twitter Mpreg adalah Ironi ketika Perempuan Melawan Patriarki". Opinia. 2024-08-20. Diakses tanggal 2024-08-28.
  157. ^ Tionardus, Melvina; Setiawan, Tri Susanto (2024-08-22). "Raffi Ahmad Jadi Sorotan Dampingi Gibran di Saat Ada Demo Tolak Revisi UU Pilkada". Kompas.com. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2024-08-31. Diakses tanggal 2024-08-31.
  158. ^ Ginanjar, Raden Putri Alpadillah (2024-08-23). "Buka Suara Soal Putusan MK, Raffi Ahmad: Kawal dengan Cara Masing-masing". Tempo. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-31. Diakses tanggal 2024-08-31.
  159. ^ Riandi, Ady Prawira; Pangerang, Andy Muttya Keteng (2024-08-26). "Terancam Diboikot Netizen, Raffi Ahmad: Badai Pasti Berlalu". Kompas.com. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2024-08-29. Diakses tanggal 2024-08-31.
  160. ^ Satriawan, Ardianto [@adrisatriawan] (August 24, 2024). "Infokan siapa saja influencer, artis, media, klub bola, dan brand pendukung rezim" (Tweet). Diakses tanggal August 25, 2024 – via X.
  161. ^ a b Silvina, Shelia (August 23, 2024). "Ramai Seruan Boikot Raffi Ahmad CS di X dengan Lontaran Narasi Tajam! Apa Salah Mereka? Apa Perlu Diboikot?". rbtv.co.id. Diakses tanggal 2024-08-25.
  162. ^ Ginanjar, Raden Putri Alpadillah (2024-08-22). "Banyak Komika Turun, Netizen Cari Kiky Saputri di Aksi Kawal Putusan MK". Tempo. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2024-08-31. Diakses tanggal 2024-08-31.
  163. ^ Meliana, Ruth; Nofiana, Fita (2024-08-23). "Kiky Saputri Dibilang Kepedean usai Ngerasa Jadi Ordal Rezim: Sis, Kamu Cuma Alat". Suara.com. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2024-08-31. Diakses tanggal 2024-08-31.
  164. ^ a b Rahman, Abdul (2024-08-22). "Sebut Putusan MK yang Tertinggi, Kiky Saputri Ungkit Kasus Kontroversial Gibran". Jawa Pos. Diakses tanggal 2024-08-31.
  165. ^ "Erina Gudono Dituding Jorok, Kuku Kaki Hitam Kontras dengan Tas Dior". suara.com. Diakses tanggal 2024-08-28.
  166. ^ "Bau Badannya Diumbar Erina Gudono, Kebiasaan Mandi Kaesang Pangarep Kini Jadi Omongan". suara.com. Diakses tanggal 2024-08-28.
  167. ^ Buana, Gana (24 August 2024). "Awal Mula Bau Ketiak Erina Gudono Jadi Sorotan, Rupanya dari Foto Ini". mediaindonesia.com. Diakses tanggal 2024-08-28.
  168. ^ "Belajar tentang 'Social Justice' di Amerika, Erina Gudono Kena Kritik Netizen: Sila Kelima Aja Dilanggar Mertuanya!". suara.com. Diakses tanggal 2024-08-28.
  169. ^ Rais, Ayurahmi (23 August 2024). "Kondisi Mental Erina Gudono Menantu Presiden Jokowi, yang Dibully Netizen Karena Diduga Bau Ketiak".
  170. ^ Insertlive. "Disebut Beruntung Tak Jadi Nikah dengan Kaesang, Felicia Tissue Bilang Begini". hot-gossip. Diakses tanggal 2024-08-28.
  171. ^ KPU, Bawaslu, DKPP, DPR, dan Pemerintah Sepakati Rancangan PKPU Pencalonan Sesuai Putusan MK. dari situs bawaslu
  172. ^ Chawarazmi, Zamachsyari (2024-08-22). "Sempat Beri Vote Setuju di Baleg, PKS Kini Dukung Pembatalan Revisi RUU Pilkada". kumparan. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-31. Diakses tanggal 2024-08-23.
  173. ^ ast (2024-08-22). "Sufmi Dasco Bilang RUU Pilkada Masih Mungkin Disahkan". JPNN. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-31. Diakses tanggal 2024-08-23.
  174. ^ Demokrat Tarik Diri, Tak Lanjutkan Pembahasan RUU Pilkada. dari situs tempo
  175. ^ Gerindra Cs Batal Usung Kaesang di Pilgub Jateng hingga Respons Jokowi. dari situs CNBC Indonesia.
  176. ^ Hamid Awaluddin: Prabowo Sangat Marah Ada Manuver Revisi UU Pilkada dari situs Kompas
  177. ^ Dasco soal Prabowo Marah Imbas Manuver RUU Pilkada: Siapa yang Dimarahi? dari situs inilah
  178. ^ Gerindra Buka Suara soal Isu Prabowo Marah Imbas Manuver RUU Pilkada. dari situs berita CNN Indonesia
  179. ^ Gerindra Sebut KIM Plus Dukung Ahmad Luthfi-Kaesang di Pilkada Jateng. dari situs suarasurabaya
  180. ^ Kaesang Urus Surat Keterangan Belum Pernah Dipidana untuk Maju pada Pilkada Jateng 2024. dari situs kompas
  181. ^ PSI soal Kaesang Urus Surat Maju Pilkada: Inisiatif Staf, Sudah Dihentikan. dari situs kumparan
  182. ^ Tonce, Dionisio Damara (2024-08-22). "Demo "Peringatan Darurat", IHSG Dibuka Ambruk ke Level 7.497". Bisnis Indonesia. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-22. Diakses tanggal 2024-08-23.
  183. ^ rev. "Demo Peringatan Darurat Meluas, Rupiah Lanjut Melemah ke Rp 15.615/US$". Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-22. Diakses tanggal 2024-08-23.
  184. ^ Damiana. "Geramnya Bos Hotel, Ungkap Efek Ngeri di Balik Demo Darurat Indonesia". CNBC Indonesia. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-24. Diakses tanggal 2024-08-24.
  185. ^ Aristama, Faisal (2024-08-21). "Cuma PDIP yang Menolak, 8 Fraksi DPR Setuju Revisi UU Pilkada". Rmol.id. Diakses tanggal 2024-08-23.
  186. ^ Aditya, Nicholas Ryan; Ramadhan, Ardito (2024-08-22). "Tak Penuhi Kuorum, Rapat Paripurna UU Pilkada Hanya Dihadiri 89 Orang". Kompas.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-31. Diakses tanggal 2024-08-23.
  187. ^ Fiqri, Achmad Al (2024-08-22). "Beda Sikap dengan Fraksi, Anggota DPR dari [[Partai Kebangkitan Bangsa|PKB]] Ini Tolak Pengesahan RUU Pilkada". Sindonews.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-31. Diakses tanggal 2024-08-23. ;
  188. ^ Feisal, Rio (2024-08-22). "Cak Imin mengaku tidak tahu ada rapat Baleg DPR bahas RUU Pilkada". Antaranews.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-26. Diakses tanggal 2024-08-23.
  189. ^ Rosman, Ira Guslina Sufa, Ade (2024-08-22). "Suara Fraksi PKB di DPR Terbelah Sikapi Revisi UU Pilkada - Nasional Katadata.co.id". katadata.co.id. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-31. Diakses tanggal 2024-08-23. Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list (link)
  190. ^ Waku, Fersianus (2024-08-22). "PKB Bersyukur DPR Batal Sahkan RUU Pilkada: Suara Rakyat Didengar". Tribunnews.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-27. Diakses tanggal 2024-08-23.
  191. ^ Suryarandika, Rizky (2024-08-21). "Fahri Hamzah Ngeluh dan Protes ke MK, Putusan Soal Pilkada di Luar Permohonan". Republika Online. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-26. Diakses tanggal 2024-08-23.
  192. ^ Aulia, Fauzaki (2024-08-21). "Wanda Hamidah Umumkan Keluar dari Golkar Melalui Postingan 'Peringatan Darurat Garuda Biru'". Padang Raya - Pikiran Rakyat Media Network. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-23. Diakses tanggal 2024-08-23.
  193. ^ tim/bac (2024-08-22). "Media Asing Soroti Pernyataan Jokowi soal DPR vs Putusan MK". CNN Indonesia. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-22. Diakses tanggal 2024-08-22.
  194. ^ Hamdi, Imam (2024-08-22). "Jokowi Biarkan DPR Anulir Putusan MK soal Ambang Batas Calon Kepala Daerah". Tempo (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-22. Diakses tanggal 2024-08-23.
  195. ^ Achmad, Nirmala Maulana (2024-08-22). "MKMK Siap Kawal Putusan soal Pilkada: Putusan MK Final dan Mengikat". KOMPAS.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-31. Diakses tanggal 2024-08-23.
  196. ^ Nugraheny, Dian Erika; Prabowo, Dani (2024-08-22). "Istana Tegaskan Akan Ikuti Putusan MK Soal Pencalonan Pilkada". Kompas.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-31. Diakses tanggal 2024-08-22.
  197. ^ Aditya, Nicholas Ryan; Ramadhan, Ardito (2024-08-22). "Menkumham Tunggu Sikap DPR soal Pengesahan Revisi UU Pilkada". KOMPAS.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-31. Diakses tanggal 2024-08-23.
  198. ^ yla/kid (2024-08-22). "KPU Siapkan Draf PKPU Syarat Pencalonan Pilkada Mengacu Putusan MK". CNN Indonesia. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-31. Diakses tanggal 2024-08-22.
  199. ^ KPU Benarkan Draf PKPU yang Beredar di Publik Merujuk Keputusan MK dari situs antara
  200. ^ Jo, Beni (2024-08-23). "Kisah Mulyono bin Notomiharjo, Kenapa Jokowi Kecil Ganti Nama?". Tirto.ID. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-31. Diakses tanggal 2024-08-31.
  201. ^ Tionardus, Melvina; Setiawan, Tri Susanto (2024-08-22). "Raffi Ahmad Jadi Sorotan Dampingi Gibran di Saat Ada Demo Tolak Revisi UU Pilkada". Kompas.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-31. Diakses tanggal 2024-08-31.
  202. ^ Ginanjar, Raden Putri Alpadillah (2024-08-23). "Buka Suara Soal Putusan MK, Raffi Ahmad: Kawal dengan Cara Masing-masing". Tempo. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-31. Diakses tanggal 2024-08-31.
  203. ^ Riandi, Ady Prawira; Pangerang, Andy Muttya Keteng (2024-08-26). "Terancam Diboikot Netizen, Raffi Ahmad: Badai Pasti Berlalu". Kompas.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-29. Diakses tanggal 2024-08-31.
  204. ^ Ginanjar, Raden Putri Alpadillah (2024-08-22). "Banyak Komika Turun, Netizen Cari Kiky Saputri di Aksi Kawal Putusan MK". Tempo. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-31. Diakses tanggal 2024-08-31.
  205. ^ Meliana, Ruth; Nofiana, Fita (2024-08-23). "Kiky Saputri Dibilang Kepedean usai Ngerasa Jadi Ordal Rezim: Sis, Kamu Cuma Alat". Suara.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-31. Diakses tanggal 2024-08-31.
  206. ^ "Protests across Indonesia as parliament delays change to election law". Reuters (dalam bahasa Inggris). 22 Agustus 2024.
  207. ^ "Election law changes spark mass protests in Indonesia". BBC (dalam bahasa Inggris). 22 Agustus 2024. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-27. Diakses tanggal 2024-08-22.
  208. ^ rds/bac (2024-08-22). "Soroti Demo Tolak UU Pilkada, Media Korsel Singgung Kaesang". CNN Indonesia. Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-28. Diakses tanggal 2024-08-23.
  209. ^ "Putusan MK: Mahkamah Konstitusi tolak gugatan PSI terkait batas usia capres-cawapres 35 tahun, apa pertimbangan hakim?". BBC News Indonesia. 2023-10-12. Diakses tanggal 2024-12-21.
  210. ^ "Thousands protest Indonesian parliament's move to subvert court ruling, pave way for Jokowi's son to contest in local elections". CNA (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari asli tanggal 2024-08-27. Diakses tanggal 2024-08-23.
  211. ^ Indonesian Parliament adjourns as protests hit markets dari situs thestar.com.my
  212. ^ Indonesia cancels ratification of controversial election law amid protests. dari situs voanews.com
  213. ^ Indonesia scraps plan to change election law after thousands protest. dari situs aljazeera
  214. ^ PROTESTERS STORM PARLIAMENT OVER LAW THAT COULD CREATE A POLITICAL "DYNASTY". dari akun X @MarioNawfal
  215. ^ Peringatan Darurat Meluas ke Dunia, Musisi Jae Park Ikut Suarakan dan Ajak Kawal Putusan MK. dari situs tempo
  216. ^ Warganet Soroti Nasib RUU Perampasan Aset.. dari situs kompas
  217. ^ Di Kaltim Aksi Demo Digelar di Sejumlah Kantor DPRD. dari situs liputan6
  218. ^ Ini Tuntutan Mahasiswa dalam Demo Penolakan RUU Pilkada. dari situs kalteng.co
  219. ^ Demo Tolak RUU Pilkada, Mahasiswa dan Masyarakat Sipil di Kediri Ricuh. dari situs berita jatimtimes
  220. ^ Aliansi Mahasiswa Subang Tuntut DPR Segera Sahkan RUU Perampasan Aset. dari situs lampusatu
  221. ^ Demonstran di Padang Ancam Berkemah Jika RUU Pilkada Tidak Dibatalkan dari situs metrotvnews
  222. ^ Ratusan Mahasiswa di Buleleng Turun ke Jalan, Ini Tuntutannya. dari situs balipost
  223. ^ Upaya Buzzer Melakukan Kontra Narasi Peringatan Darurat. dari situs PR Indonesia
  224. ^ "Viral Tawaran Kerja Sama Media dan Influencer Amankan Pemberitaan RUU Pilkada, Ini Kata Sekjen DPR : Okezone News". news.okezone.com. Diakses tanggal 2024-08-27.

📚 Artikel Terkait di Wikipedia

Unjuk rasa dan kerusuhan Indonesia Agustus–September 2025

Unjuk rasa RUU Pilkada 2024.   Brave Pink (Merah Muda Berani) Terinspirasi dari warna hijab yang dikenakan seorang ibu-ibu yang mengikuti unjuk rasa pada

Unjuk rasa di Indonesia 2025

Kerja pada 2020 Unjuk rasa mahasiswa Indonesia 2022 – Unjuk rasa terhadap rumor penundaan pemilu 2024 Unjuk rasa RUU Pilkada 2024 – Unjuk rasa oleh mahasiswa

17+8 Tuntutan Rakyat

Unjuk rasa RUU Pilkada 2024.   Brave Pink (Merah Muda Berani) Terinspirasi dari warna hijab yang dikenakan seorang ibu-ibu yang mengikuti unjuk rasa pada

Kaesang Pangarep

sosial. Penggunaan jet pribadi Kaesang bertepatan dengan periode unjuk rasa RUU Pilkada 2024 yang meluas terhadap upaya Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengubah

Joko Widodo

Presiden Indonesia 2024 adalah bentuk upaya Jokowi dalam melindunginya dari konsekuensi hukum. Hal ini berpuncak pada unjuk rasa RUU Pilkada 2024 setelah adanya

Prabowo Subianto

gaya militer untuk kabinetnya di Akademi Militer di Magelang. Menyusul unjuk rasa Indonesia Agustus 2025, Prabowo melaksanakan perombakan kabinet pada 8

Era Reformasi

melaksanakan serangkaian unjuk rasa untuk memprotes Revisi yang sudah dilakukan terhadap UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan RUU KUHP. Protes tersebut

Fufufafa

dikenal sebagai pencetus kampanye "Peringatan Darurat" yang memicu unjuk rasa RUU Pilkada 2024, mengklaim bahwa email yang terkait dengan Chilli Pari ditemukan